Sanggupkah Pemerintah Mengelola Blok Mahakam?

Luhut Pandjaitan

Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengelola blok Mahakam dan Freeport usai kontrak dengan pihak asing berakhir. Namun Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah bersikap menghormati setiap kontrak yang ada.

“Tetapi begitu kontrak itu habis masa berlakunya,  blok Mahakam dan Freeport itu akan kembali ke pemerintah Indonesia dan kita yang mengelola. Itu tegas dari presiden Jokowi,” ujarnya.

Jadi, menurutnya komitmen pemerintah mengenai hal ini tidak usah dipertanyakan.

Mereka mengajukan beberapa tuntutan, yakni diantaranya penolakan perpanjangan kontrak migas di Blok Mahakam dan Freeport. Selain itu, transparansi pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menolak harga BBM diserahkan ke pasar. Menanggapi tuntutan kedua, Luhut mengklaim bahwa dana subsidi dikembalikan lagi ke subsidi.

“Kadang-kadang mereka tidak paham bahwa darimana dana untuk bidang kesehatan, infrastruktur. Disatu sisi subsidi BBM akan membebani anggaran belanja kita,” katanya.

Ia juga bilang bahwa setelah subsidi BBM dicabut, permintaan minyak yang digunakan nelayan turun 30 persen. Setelah ditelusuri, ternyata saat harga BBM murah, Luhut menyebut nelayan menyelundupkannya. Sekarang setelah harga BBM naik dan margin keuntungan menipis, nelayan akhirnya kembali melaut.

Optimisme pemerintah sih boleh saja untuk mengelola situs-situs strategis seperti di Blok Mahakam, namun apakah pemerintah sudah punya kapasitasnya? Apabila hanya berdasarkan keputusan gegabah seperti itu, bisa-bisa produktivitas blok tersebut yang akan bisa menurun.

Seharusnya pemerintah bisa melakukan langkah lain yang akan lebih bermanfaat dalam mengelola Blok Mahakam dan juga yang lainnya.

Keputusan Akan Blok Mahakam Segera Rampung

Blok Mahakam

Hingga sekarang ini sumur gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur masih dikelola oleh Total E&P Indonesie. Kontrak pengelolaan blok tersebut akan habis pada akhir 2017 nanti. Kepada siapakah pemerintah akan menyerahkan pengelolaan blok tersebut?

Tampuk kepemerintahan sudah berganti, namun masih belum ada keputusan pemerintah terhadap permintaan PT Total E&P Indonesie untuk menjalankan masa transisi selama 5 tahun di blok minyak dan gas (migas) tersebut.

Total sangat mengharapkan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera membuat keputusan terhadap proposal masa transisi itu.

"Mudah-mudahan pemerintahan yang baru lebih cepat tanggap, karena kalau keputusannya makin cepat maka semakin baik. Lebih jelas ke depan maka siapapun menjadi aktornya akan lebih gampang diputuskan," ucap VP Finance, VP HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie, A. Noviyanto.

Total kini sudah menyampaikan bahwa mereka memilih mengajukan proposal masa transisi ketimbang perpanjangan masa kontrak kerja di blok Mahakam karena melihat besarnya keinginan pemerintah untuk menyerahkan blok Mahakam kepada PT Pertamina. Sehingga bagi Total opsi yang terbaik apabila Pertamina mau masuk adalah mengajukan masa transisi.

Dalam proposal tersebut, Total mengajukan kerjasama dengan perusahaan migas pilihan pemerintah untuk membuat operating production unit untuk mengelola blok Mahakam.

Di operator ini Total akan memiliki porsi saham sebesar 30%, Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang dan mitra Total di Blok Mahakam memiliki 30% saham, sedangkan 40% saham sisanya menjadi milik perusahaan migas yang akan mengelola Mahakam.

Tidak hanya itu, melalui operator itu pula Total akan berbagi ilmu, pengalaman, data-data teknis selama mengelola blok Mahakam sejak 1967

kepada perusahaan migas pilihan pemerintah.

"Periode transisi itu saya pikir memang proposal yang beralasan dan mudah-mudahan pemerintah melihat itu sebagai opsi yang bagus dan Total sebagai perusahaan yang bertanggungjawab tidak akan meninggalkan tempat dengan sesuatu yang jelek," jelas Noviyanto.

Pada saat yang sama, Direktur Utama Pertamina M. Husen sudah melakukan rapat membahas nasib kontrak itu dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Husen menyatakan bahwa dirinya dan Menteri ESDM memang membicarakan soal nasib Blok Mahakam.

Husen menyampaikan bahwa ada dua mekanisme yang dibahas terkait nasib Blok Mahakam nanti.

"Pertama mekanismenya adalah, kami (Pertamina) dan Total menjadi operator bersama. Kedua, Total tetap menjadi operator di Mahaka, tapi Pertamina ditawarkan blok migas Total di luar negeri. Itu masih dalam pembahasan," paparnya.

Husen juga mengatakan bahwa Pertamina diminta mempersiapkan presentasi kepada Menteri ESDM tentang kesiapannya dalam mengelola Blok Mahakam.

"Presentasinya dalam waktu yang sebentar lagi akan dilakukan," ucap Husen.

Kalau ditimbang-timbang sih memang sebaiknya Blok Mahakam diberikan sesuai proposal yang diajukan oleh Total. Bagus juga kan Pertamina nantinya akan mendapat ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan sekelas Total. Bekal tersebut bisa digunakan dalam mengelola berbagai blok migas lain ke depannya.

Total E&P Indonesie Tidak Akan Hengkang Dari Indonesia

Total E&P Indonesie

PT Total E & P Indonesie baru-baru ini membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan hengkang dari Indonesia apapun keputusan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Hal tersebut dinyatakan oleh Vice President Human Resources, Communication, and General Services Total E&P Indonesie Arividia Noviyanto terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Dia juga menyatakan bahwa investasi perusahaannya di blok-blok eksplorasi akan tetap berlanjut terlepas dari apapun keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

“Itu kan bisnisnya beda, Mahakam kan melanjutkan yang sudah ada. Kalau ada potensi eksplorasi ya tetap di situ,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada 2014 Total E&P Indonesie telah menyelesaikan eksplorasi satu sumur Rendang IX, Blok Mentawai, Bengkulu.

Saat ini hasil eksplorasi tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun dia mengindikasikan hasil eksplorasi tidak sesuai yang diharapkan. “Kelihatannya ya tidak terlalu baik,” ujarnya.

Pada 2013, Total E&P Indonesie juga sudah melakukan eksplorasi sumur di Papua.

Sumur tersebut memang letaknya berada di laut dalam. Tetapi ternyata pengeboran tersebut tidak menemukan cadangan hidrokarbon dan dryhole.

Saat ini Total tengah melakukan studi bersama (joint study) eksplorasi migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun daerah mana yang menjadi wilayah joint study eksplorasi tersebut belum diungkapkan ke publik.

Total E&P Indonesie mengharapkan agar kepastian operatorship Blok Mahakam bisa dikeluarkan selambat-lambatnya pada awal 2015 agar perusahaan bisa menentukan arah investasi setelah kontrak berakhir pada 31 Desember 2017.

Total E&P President for Asia-Pasific Jean-Marie Guillermou mengeluhkan bahwa pihaknya sudah meminta kepastian operatorship itu sejak 2008 dan diskusi terakhir bersama pemerintah Indonesia sudah dilakukan pada Februari 2013.

“Namun, hingga sekarang kami belum memperoleh kepastian itu,” pungkasnya.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa keputusan pada awal 2015 diperlukan agar Total bisa menentukan investasi ke depan.

Total E&P Indonesie telah menawarkan masa transisi selama 5 tahun dengan memasukkan perusahaan Indonesia dalam hak partisipasi.

Dalam masa transisi yang diajukan oleh Total E&P Indonesie tersebut, hak partisipasi yang dimiliki Total 35%, Inpex Corporation 35% dan konsorsium dari Indonesia sebesar 30%.

Dia mengatakan apabila keputusan akan diperoleh pada awal 2015, pihaknya bersama pengelola blok itu seusai masa transisi itu akan melakukan persiapan yang akan dilakukan dalam kurun waktu hingga 2017.

“Kalau keputusan baru diperoleh pada 2016, saya kira itu sudah sangat terlambat,” ujarnya.

Kita berharap saja bahwa Jokowi akan mengeluarkan keputusan mengenai Blok Mahakam yang sudah tertunda-tunda terus dalam beberapa minggu mendatang. Berilah Jokowi masa menyesuaikan diri dahulu dengan posisi barunya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Namun tentu saja banyak keputusan yang sudah menunggu untuk diambil.

Rakyat Kaltim Mendesak Agar Jokowi Cepat Memutuskan Nasib Blok Mahakam

Jokowi-JK

Rakyat yang sudah bosan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang plintat-plintut akhirnya mendapatkan angin segar dengan lengsernya SBY dan dilantiknya presiden baru Joko Widodo (Jokowi). Harapan setinggi langit oleh rakyat kepada Jokowi. Termasuk pula rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh harapan kepada Jokowi. Salah satunya adalah terkait masalah infrastruktur karena infrastruktur masih menjadi masalah klasik pembangunan provinsi ini. Jatah APBN memang naik setiap tahun, tetapi Pemprov Kaltim merasa jumlah tersebut belum memadai.

Dari hanya Rp 849,2 miliar yang dianggarkan pada tahun 2010, anggaran pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Namun Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan bahwa jumlah itu belum bisa mencakup pembangunan Benua Etam secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu, ada tiga poin penting terkait Kaltim. Yaitu, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Penajam Paser Utara-Balikpapan), pengelolaan Blok Mahakam, serta penolakan pemipaan gas Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang).

Ketiga usul Kaltim tersebut ternyata direspons positif. “Pak Jokowi mengiyakan. Juga meminta tolong kepada saya agar terus diingatkan soal pembangunan Kaltim,” ujar Dody.

Jokowi tidak mau memberikan janji palsu sebagai presiden, dia memilih mengaku tentu tak bisa menyerap semua aspirasi pembangunan di Kaltim. Tetap akan ada yang menjadi prioritas.

“Seperti Blok Mahakam kemungkinan besar akan dikelola Pertamina,” pungkas wakil ketua DPRD Kaltim.

Seperti yang sudah diketahui, proyek Jembatan Pulau Balang diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini saja pemerintahan pusat menggelontorkan uang sebesar Rp 200 miliar. Jembatan ini diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun secara keseluruhannya.

Sementara, kontrak kerja Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017 mendatang. Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan keputusan mengenai nasib kontrak tersebut. Di lain hal, Pemprov Kaltim menuntut bagian saham atau participating interest (PI) 10 persen di blok kaya minyak dan gas bumi di lepas pantai Kukar itu.

Keputusan mengenai nasib Blok Mahakam yang sebelumnya ada pada SBY kini ada di tangan Jokowi. Semua sudah berharap agar Jokowi bisa cepat memutuskan nasib blok ini. Seperti yang sudah disampaikan, nasib kontrak tersebut seharusnya segera diberi kejelasan. Semoga Jokowi cukup bijak untuk membagi blok tersebut antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie karena Pertamina sendiri tidak akan mampu mengatasi blok yang sudah terkenal sulit tersebut.

Nasib Blok Mahakam Kini Ada di Tangan Jokowi

Jokowi

Hingga lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Republik Indonesia, belum ada juga keputusan yang diambil atas status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini masih dipegang  PT Total E&P Indonesie dan Inpex hingga 2017 mendatang. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal perpanjangan kontrak blok migas.

Sebelum pembubaran para menteri, Direktur Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Naryanto Wagimin mengatakan bahwa Kementerian ESDM akan menyerahkan perihal status pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhir kontrak 2017 kepada pemerintahan baru dilantik Joko Widodo–Jusuf Kalla.

"Kami memastikan pada Maret atau April tahun 2015, pemerintah sudah akan memutuskan siapa pengelola Blok Mahakam," terang Naryanto.

Diperkirakan pada Maret atau April 2015 yang mendatang pemerintah akan meminta Pertamina agar segera menyerahkan proposal kesanggupan pengelolaan secara detil, bukan hanya surat kesanggupan mengenai pengelolaan yang Pertamina sudah kirim ke Kementerian ESDM. "Kalau hanya keinginan saja, itu kan wacana, kami tunggu proposal detilnya dan kesiapannya yang seperti apa," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen mengatakan bahwa pihaknya bersedia menunggu keputusan itu dan berharap agar pemerintah Jokowi-JK tetap memberikan hak penuh kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam.

Tentu saja Pertamina merasa bahwa mereka sudah siap untuk mengambilalih Blok Mahakam walaupun pada kenyataannya kemampuannya belum tentu demikian. Semoga pemerintahan Jokowi yang baru tidak semata-mata memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina, namun memang berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang berdasar. Alangkah bagus apabila Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina bersama dengan Total E&P Indonesie sembari Pertamina belajar teknik dan teknologi dari Total.

Blok Mahakam Disinyalir Akan Kembali Dikelola oleh Total E&P

Blok Mahakam

Pasca peresmian proyek Migas Sisi Nubi2B milik Total E&P Indonesie (Total) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 19 September 2014 silam, dianggap sebagai sinyal bagi Total untuk meneruskan pengelolaan Blok Mahakam. Namun meskipun kontrak migas tersebut akan berakhir pada tahun 2017 mendatang, Total mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutan nasib pengelolaan Blok Mahakam.

“Kami belum mendengar kabar apa pun dari Pemerintah terkait info sinyal kelanjutan Blok Mahakam,” ujar VP Communication Total E&P Indonesie, Arividya Noviyanto.

Pihak Total memberikan kesiapannya jika pemerintah memang mempercayakan kembali pengelolaan Blok Mahakam. “Kami senantiasa siap. Sampai sekarang pun, di saat kami terus menunggu keputusan Pemerintah terhadap proposal kami mengenai pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017, kami tetap giat bekerja keras mempertahankan produksi minyak dan gas di blok tersebut,” tuturnya.

Hal itu sesuai dengan target Total untuk terus mengelola Blok Mahakam. “Seperti yang ditargetkan dalam WP&B 2014, yakni 1,7 BCFD untuk gas dan 67.000 BOD untuk minyak dan kondensat,” ujarnya.

Soal masalah dana bagi hasil yang dikeluhkan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Arividya berujar bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. “Terkait bagi hasil, participating interest dan lain-lain itu adalah kewenangan Pemerintah RI untuk memutuskannya,” pungkasnya.

Menurut Gubernur Kaltim, Awang Faraoek Ishak, perpanjangan kontrak Blok Mahakam sepenuhnya berada pada kebijakan pemerintah pusat atau presiden terpilih Jokowi. Namun saat ini Pemerintah Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya untuk memperjuangkan hak bagi hasil 10 persen itu.

“Kelanjutan Blok Mahakam, berada dalam kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya Participating Impres (PI) 10 persen itu,” pungkasnya.

Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan oleh kabinet Jilid II yakni pemerintahan SBY. “Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka,” kata dia.

Dalam hal pengelolaan Blok Mahakam, memang yang dirasa paling ideal adalah dengan memperpanjang kontrak Total dan Inpex. Kedua perusahaan kelas internasional tersebut sudah tau seluk-beluk blok ini. Pengelolaannya selama ini pun sangat baik. Apabila pindah kepemilikan, belum tentu blok tersebut akan bisa dikelola dengan sama baiknya. Apalagi setelah mundurnya direktur utama Pertamina dan rumor bahwa Petral akan dibekukan, Pertamina tampaknya sedang banyak masalah. Sebaiknya diselesaikan dulu daripada satu blok strategis menjadi sia-sia karena pengelolaan yang buruk.