Blok Mahakam Disinyalir Akan Kembali Dikelola oleh Total E&P

Blok Mahakam

Pasca peresmian proyek Migas Sisi Nubi2B milik Total E&P Indonesie (Total) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 19 September 2014 silam, dianggap sebagai sinyal bagi Total untuk meneruskan pengelolaan Blok Mahakam. Namun meskipun kontrak migas tersebut akan berakhir pada tahun 2017 mendatang, Total mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutan nasib pengelolaan Blok Mahakam.

“Kami belum mendengar kabar apa pun dari Pemerintah terkait info sinyal kelanjutan Blok Mahakam,” ujar VP Communication Total E&P Indonesie, Arividya Noviyanto.

Pihak Total memberikan kesiapannya jika pemerintah memang mempercayakan kembali pengelolaan Blok Mahakam. “Kami senantiasa siap. Sampai sekarang pun, di saat kami terus menunggu keputusan Pemerintah terhadap proposal kami mengenai pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017, kami tetap giat bekerja keras mempertahankan produksi minyak dan gas di blok tersebut,” tuturnya.

Hal itu sesuai dengan target Total untuk terus mengelola Blok Mahakam. “Seperti yang ditargetkan dalam WP&B 2014, yakni 1,7 BCFD untuk gas dan 67.000 BOD untuk minyak dan kondensat,” ujarnya.

Soal masalah dana bagi hasil yang dikeluhkan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Arividya berujar bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. “Terkait bagi hasil, participating interest dan lain-lain itu adalah kewenangan Pemerintah RI untuk memutuskannya,” pungkasnya.

Menurut Gubernur Kaltim, Awang Faraoek Ishak, perpanjangan kontrak Blok Mahakam sepenuhnya berada pada kebijakan pemerintah pusat atau presiden terpilih Jokowi. Namun saat ini Pemerintah Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya untuk memperjuangkan hak bagi hasil 10 persen itu.

“Kelanjutan Blok Mahakam, berada dalam kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya Participating Impres (PI) 10 persen itu,” pungkasnya.

Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan oleh kabinet Jilid II yakni pemerintahan SBY. “Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka,” kata dia.

Dalam hal pengelolaan Blok Mahakam, memang yang dirasa paling ideal adalah dengan memperpanjang kontrak Total dan Inpex. Kedua perusahaan kelas internasional tersebut sudah tau seluk-beluk blok ini. Pengelolaannya selama ini pun sangat baik. Apabila pindah kepemilikan, belum tentu blok tersebut akan bisa dikelola dengan sama baiknya. Apalagi setelah mundurnya direktur utama Pertamina dan rumor bahwa Petral akan dibekukan, Pertamina tampaknya sedang banyak masalah. Sebaiknya diselesaikan dulu daripada satu blok strategis menjadi sia-sia karena pengelolaan yang buruk.

Menanti Keputusan Pemerintah Terkait Kontrak Blok Mahakam

Platform Bekapai, Blok Mahakam

Jelang berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie dalam mengembangkan Blok Mahakam tahun 2017, perusahaan migas asal Perancis itu tetap melanjutkan proyek yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sebagai contoh proyek pengembangan Sisi Nubi 2B dan Peciko 7B sedang dalam proses penyelesaian akhir. Kedua proyek tersebut merupakan proyek pengembangan lanjutan untuk mencegah penurunan produksi gas bumi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Indonesia.

Kedua proyek tersebut nilainya mencapai triliunan rupiah (US$2 miliar), melibatkan ribuan pekerja, ratusan kontraktor dan suplier dari dalam negeri. Pengerjaan proyek tersebut telah melalui proses perencanaan yang cukup lama, mulai dari desain awal, pengadaan material, pengerjaan dan pembuatan platform, pengiriman ke lokasi di lepas pantai hingga pemasangan. Setelah itu, masih akan dilanjutkan dengan commissioning sebelum dioperasikan secara penuh.

Proyek platform lepas pantai seperti Sisi Nubi 2B dan Peciko7B bukan proyek bulanan atau setahun. Tapi telah direncanakan 3-5 tahun sebelumnya. Kesuksesan sebuah proyek terletak pada kesukesan pada tahap perencanaan dan ketelitian dalam mengesekusi proyek sesuai rencana. Proyek pengembangan lapangan  Migas tentu telah disetujui sebelumnya oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini SKKMIGAS (sebelumnya BPMIGAS). Sebagai kontraktor kontrak kerjasama (KKKS atau PSC), pengembangan dilakukan setelah mendapat persetujuan.

Seluruh rancang bangun dan fabrikasi proyek ini dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional yakni PT Gunanusa Fabricator (EPSC 1+2) dan PT Rajawali Swiber Cakrawala (EPSC 3+4). Pengerjaan kedua proyek tersebut bukti komitmen operator, Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex untuk melanjutkan investasi di Blok Mahakam.

Bagaimana proyek-proyek dan rencana investasi selanjutnya? Seperti sudah diketahui, kontrak operator Blok Mahakam saat ini, yakni Total E&P Indonesie (dengan mitra non-operatornya Inpex) akan berakhir 2017. Tentu hal ini akan berpengaruh pada rencana investasi pengembangan Blok Mahakam selanjutnya. Untuk proyek-proyek yang akan berakhir sebelum 2017, tampaknya masih akan dilanjutkan, tapi untuk proyek-proyek yang akan berakhir setelah 2017, kemungkinan akan di-hold dulu.

Sebagai pekerja migas di Blok Mahakam, tentu sangat berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait hak pengelolaan Blok Mahakam setelah tahun 2017. Idealnya, keputusan perpanjangan atau tidak dilakukan paling lambat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, idealnya, keputusan kontrak Blok Mahakam sudah diputuskan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum membuat keputusan.

Karena itu, sebagai pekerja migas di Blok Mahakam kita berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait kontrak Blok Mahakam. Tahun 2013 adalah tahun yang tepat bagi pemerintah untuk membuat keputusan. Bila keputusan tahun ini, maka operator memiliki waktu untuk membuat perencanaan investasi kedepan. Semakin lambat pemerintah membuat keputusan semakin tinggi tingkat risiko karena produksi bisa terganggu dan menurun. 

Bila keputusan ditunda tahun depan, boleh jadi tidak akan ada keputusan karena pemerintah sudah sibuk dengan Pemilu. Bila diserahkan ke pemerintah baru, juga tidak bijaksana karena pemerintah hasil pemilu akan membutuhkan waktu lagi untuk mempelajari. Bisa-bisa, keputusan baru akan dibuat 1-2 tahun sebelum kontrak berakhir. Tentu ini sangat berisiko.

 

Seperti yang diberitakan di media-media, pemerintah punya tiga opsi terkait kontrak Blok Mahakam. Opsi pertama, kontrak diperpanjang, Opsi kedua, kontrak tidak diperpanjang dan opsi ketiga skema yang melibatkan operator lama dan pemain baru, yakni Pertamina.

Apapun keputusannya, semua berharap agar pemerintah membuat keputusan yang tepat dan bijak, tidak grasa-grusu, melalui evaluasi yang mendalam. Juga tidak membuat keputusan hanya karena desakan sekolompok elemen masyarakat. Pertimbangannya adalah apa yang terbaik bagi negara. 

Pengembangan sebuah blok tidak bisa disamakan dengan kontrak untuk mengembangkan pasar Tanah Abang, misalnya, dimana pergantian operator tidak akan sulit. Pergantian operator sebuah blok, apalagi sebuah blok raksasa, yang sudah mulai uzur tentu tidak mudah. Investasi yang dibutuhkan semakin tinggi untuk mempertahnkan produksi. 

Blok Mahakam ibarat sebuah kapal tanker yang tidak mudah berubah arah dengan cepat dan instan. Untuk belok ke kiri atau ke kanan, perlu direncanakan dengan matang dan dilakukan perlahan. Bila tidak, kapal tanker tersebut terancam rusak atau berhenti beroperasi.

Blok Mahakam adalah blok yang tergolong tua karena sudah beroperasi kurang lebih 40 tahun. Cadangan yang tersisa diperkirakan sekitar 30%. Disamping itu, kondisi Blok Mahakam sangat berbeda dengan karakter blok-blok lain di Indonesia karena letaknya di rawa-rawa. Reservoir di bawah perut bumi pun tersebar kemana-mana dan kecil-kil. Karena itu, ratusan sumur dibor setiap tahun untuk mempertahankan produksi. Material yang tersedot ke permukaan pun sudah berbeda belasan tahun lalu, sehingga dibutuhkan teknologi canggih untuk memisahkan gas dan minyak dengan pasir atau lumpur. 

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat segala aspek teknis, non-teknis, kapasitas dan kemampuan operator, pengalaman, komitmen dan rencana investasi kedepan serta risiko dalam membuat keputusan. Untuk menghindari risiko, keputusan yang paling aman ya, diperpanjang. Tapi opsi ini kemungkinan kecil terjadi. 

Opsi yang paling mungkin diambil pemerintah tampaknya semacam joint-operation. Dari sisi pekerja, opsi ini paling ideal karena tidak terjadi perubahan drastis. Sistem tetap akan berjalan seperti biasa. Bagaimana mekanismenya, kita serahkan saja ke pemerintah sebagai pemilik Blok Mahakam.

(*)