Rakyat Kaltim Mendesak Agar Jokowi Cepat Memutuskan Nasib Blok Mahakam

Jokowi-JK

Rakyat yang sudah bosan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang plintat-plintut akhirnya mendapatkan angin segar dengan lengsernya SBY dan dilantiknya presiden baru Joko Widodo (Jokowi). Harapan setinggi langit oleh rakyat kepada Jokowi. Termasuk pula rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh harapan kepada Jokowi. Salah satunya adalah terkait masalah infrastruktur karena infrastruktur masih menjadi masalah klasik pembangunan provinsi ini. Jatah APBN memang naik setiap tahun, tetapi Pemprov Kaltim merasa jumlah tersebut belum memadai.

Dari hanya Rp 849,2 miliar yang dianggarkan pada tahun 2010, anggaran pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Namun Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan bahwa jumlah itu belum bisa mencakup pembangunan Benua Etam secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu, ada tiga poin penting terkait Kaltim. Yaitu, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Penajam Paser Utara-Balikpapan), pengelolaan Blok Mahakam, serta penolakan pemipaan gas Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang).

Ketiga usul Kaltim tersebut ternyata direspons positif. “Pak Jokowi mengiyakan. Juga meminta tolong kepada saya agar terus diingatkan soal pembangunan Kaltim,” ujar Dody.

Jokowi tidak mau memberikan janji palsu sebagai presiden, dia memilih mengaku tentu tak bisa menyerap semua aspirasi pembangunan di Kaltim. Tetap akan ada yang menjadi prioritas.

“Seperti Blok Mahakam kemungkinan besar akan dikelola Pertamina,” pungkas wakil ketua DPRD Kaltim.

Seperti yang sudah diketahui, proyek Jembatan Pulau Balang diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini saja pemerintahan pusat menggelontorkan uang sebesar Rp 200 miliar. Jembatan ini diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun secara keseluruhannya.

Sementara, kontrak kerja Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017 mendatang. Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan keputusan mengenai nasib kontrak tersebut. Di lain hal, Pemprov Kaltim menuntut bagian saham atau participating interest (PI) 10 persen di blok kaya minyak dan gas bumi di lepas pantai Kukar itu.

Keputusan mengenai nasib Blok Mahakam yang sebelumnya ada pada SBY kini ada di tangan Jokowi. Semua sudah berharap agar Jokowi bisa cepat memutuskan nasib blok ini. Seperti yang sudah disampaikan, nasib kontrak tersebut seharusnya segera diberi kejelasan. Semoga Jokowi cukup bijak untuk membagi blok tersebut antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie karena Pertamina sendiri tidak akan mampu mengatasi blok yang sudah terkenal sulit tersebut.