Blok Mahakam Rampung Pekan Depan

Blok Mahakam

Setelah ada birokrasi panjang bertele-tele yang masih belum selesai juga, akhirnya sepertinya kali ini ada titik terang yang sebenarnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan skema masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur diputuskan pekan depan.

Pembahasan antara PT Pertamina (persero), dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corp berjalan baik dan segera mencapai kesepakatan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang mengatakan bahwa pembicaraan skema tersebut sudah bergulir sejak dua pekan lalu. Dia menyatakan bahwa perkembangan pembicaraan antar perusahaan migas itu yakni sedang menyiapkan draft Head of Agreement (HoA) yang ditargetkan pekan depan ditandatangani.

"Setelah HoA disepakati maka keduanya menyepakati tahapan transisi yang diharapkan dalam 2 tahun bisa diselesaikan," terang Sudirman.

Sudirman menjelaskan bahwa masa transisi penting dalam menjaga kestabilan produksi di Blok Mahakam pascaberakhirnya kontrak di akhir 2017. Dia menyebut masa transisi sekitar 2 tahun harus dioptimalkan oleh Pertamina dengan menyiapkan pengadaan barang dan jasa. Selain itu Sudirman menegaskan pekerja di Blok Mahakam diharapkan menjadi pekerja Pertamina pasca berakhirnya kontrak. Dengan begitu maka operasi produksi di Blok Mahakam tidak akan terganggu.

"Transisi ini dianggap terlalu tajam tapi Pertamina harus secepat mungkin untuk masuk di Blok Mahakam. Jadi pada waktu Januari 2018, Pertamina sudah siap sebagai operator baru," pungkasnya.

Semoga saja kali ini akan beneran diputuskan dan berbagai pembahasan tersebut bisa diselesaikan dengan baik sehingga ada keputusan yang final.

Para pihak dan masyarakat pasti sudah lelah dengan pembahasan yang tidak ada ujungnya ini.

Blok Mahakam Diberikan Kepada Pertamina

Sudirman Said

Setelah berbulan-bulan yang penuh dengan ketidakpastian, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina. Kontrak Blok Mahakam tersebut sendiri akan habis pada 2017 mendatang dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyadari bahwa semua pihak butuh kejelasan dan dengan itu maka pemerintah sudah kasih arah yang jelas, yakni bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina.

Meskipun demikian, Sudirman masih belum juga memberi kejelasan berapa persen saham Mahakam yang seyogyanya akan dikuasai Pertamina. Pemerintah dalam hal ini menyerahkan negosiasi antara Pertamina dengan pengelola blok yang lama. Seperti yang sudah diketahi, Pertamina saat ini meminta pengelolaan 100 persen atau mayoritas.

Sudirman pun sudah berjanji akan mempertemukan Pertamina dengan Total untuk mencari jalan tengah. Sudirman yakin bahwa antara Pertamina, Total maupun Pemda Kalimantan Timur menginginkan produksi Blok Mahakam itu berjalan stabil.

Perihal ini sudah dibicarakan sejak November oleh pemerintah kepada Pertamina dan Total. Kepada Total pemerintah sampaikan sinyal itu, kepada Pertamina juga begitu. Jadi proses berikutnya seharusnya sudah bukan mulai dari nol sama sekali. Jadi Selama ini Pertamina mampu membuat proposal karena dasar-dasarnya dari Total, yang berarti hubungan antara keduanya seharusnya sudah baik.

Sebagai catatan, pemerintah sudah menegaskan Pertamina akan mendapat hak pengelolaan mayoritas Blok Mahakam. Tetapi, Pertamina tetap diminta menggandeng kontraktor sebelumnya, yaitu PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation Ltd.

Selain yang sudah disebutkan itu, Sudirman juga bakal memberikan hak pengelolaan atau participating interest (PI) Blok Mahakam ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan UU no 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah daerah berhak atas 10 persen PI dari wilayah kerja migas terletak di area administrasinya. Aspirasi ini merupakan hal yang wajar dan penting bagi Pemda.

Kita memang harus mendukung supaya Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina, namun dengan catatan bahwa penting juga untuk memastikan bahwa produksi di Blok Mahakam akan bisa stabil. Karena target pemerintah tahun 2015 dalam hal produksi minyak dan juga pendapatan akan sangat terpengaruh dari kebijakan yang akan diambil terkait Blok Mahakam ini.

Blok Mahakam Akan Diputuskan Bulan Depan

Sudirman Said

Setelah sempat vakum beberapa lama, akhirnya terdengar lagi kabar tentang nasib Blok Mahakam. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini menyatakan bahwa akan memastikan untuk mengambil putusan terkait perpanjangan kontrak blok Mahakam di Kalimantan Timur pada Februari mendatang. Adapun Pemerintah Daerah sudah ditentukan bahwa berhak atas 10 persen participating interest dari kontrak tersebut terkait wilayah kerja.

Saat ini, Kementerian yang dipimpin oleh Sudirman Said itu sedang mematangkan sejumlah poin kesepakatan yang bakal dituangkan dalam draf kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) blok Mahakam.

"Mahakam Februari bisa diputuskan. Mendekati final para pihak (Pertamina, Total dan Inpex) sudah paham maunya pemerintah seperti apa. Tinggal duduk satu atau dua kali lagi," kata Sudirman.

Sudirman juga menyinggung adanya pembagian hak partisipasi atau participating interest (PI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur. Hal ini diputuskan setelah beberapa waktu lalu mantan bos PT Pindad itu bertemu dengan jajaran Pemda Kaltim di kantornya.

Berdasarkan UU no 22 tahun 2001 tentang Migas, Pemerintah Daerah berhak atas 10 persen PI dari wilayah kerja migas yang terletak di area administrasinya.

Namun lantaran membutuhkan dana yang besar pada saat kegiatan eksplorasi dan produksi (cash call) tak jarang sejumlah Pemda "menjual" hak partisipasinya ke perusahaan migas swasta. Padahal pemberian hak partisipasi ke Pemda ditujukan untuk meningkatkan ekonomi daerah sesuai dengan esensi otonomi daerah.

"Tapi jangan sampai (PI) yang Pemerintah Pusat diberikan kepada pihak atau orang yang tidak punya niat untuk membangun industri migas nasional," tegas Sudirman.

Saat ini, blok Mahakam dikelola oleh PT Total E&P Indonesie dan juga Inpex Corporation yang akan habis kontrak pada 2017. Sebelumnya, pemerintah memastikan akan memberikan blok tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dengan porsi mayoritas namun tetap melibatkan kontraktor sebelumnya berdasarkan asas keadilan atau fairness.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah sudah menjanjikan untuk memberikan keputusan terkait blok Mahakam sejak pemerintahan SBY terdahulu. Namun hingga sekarang kepastian tersebut belum ada.

Memang sudah ada keputusan bahwa hak mayoritas akan diberikan kepada Pertamina. Tetapi sama seperti kritik-kritik yang banyak muncul, sebaiknya Pertamina realistis dan tidak terlalu sombong dengan serta merta mengelola blok sulit seperti blok Mahakam sendiri. Alangkah lebih bagus apabila Pertamina mengelola blok tersebut bersama-sams dengan operator terdahulu. Pertamina akan bisa belajar dari perusahaan sekelas Total.

Keputusan Akan Blok Mahakam Segera Rampung

Blok Mahakam

Hingga sekarang ini sumur gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur masih dikelola oleh Total E&P Indonesie. Kontrak pengelolaan blok tersebut akan habis pada akhir 2017 nanti. Kepada siapakah pemerintah akan menyerahkan pengelolaan blok tersebut?

Tampuk kepemerintahan sudah berganti, namun masih belum ada keputusan pemerintah terhadap permintaan PT Total E&P Indonesie untuk menjalankan masa transisi selama 5 tahun di blok minyak dan gas (migas) tersebut.

Total sangat mengharapkan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera membuat keputusan terhadap proposal masa transisi itu.

"Mudah-mudahan pemerintahan yang baru lebih cepat tanggap, karena kalau keputusannya makin cepat maka semakin baik. Lebih jelas ke depan maka siapapun menjadi aktornya akan lebih gampang diputuskan," ucap VP Finance, VP HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie, A. Noviyanto.

Total kini sudah menyampaikan bahwa mereka memilih mengajukan proposal masa transisi ketimbang perpanjangan masa kontrak kerja di blok Mahakam karena melihat besarnya keinginan pemerintah untuk menyerahkan blok Mahakam kepada PT Pertamina. Sehingga bagi Total opsi yang terbaik apabila Pertamina mau masuk adalah mengajukan masa transisi.

Dalam proposal tersebut, Total mengajukan kerjasama dengan perusahaan migas pilihan pemerintah untuk membuat operating production unit untuk mengelola blok Mahakam.

Di operator ini Total akan memiliki porsi saham sebesar 30%, Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang dan mitra Total di Blok Mahakam memiliki 30% saham, sedangkan 40% saham sisanya menjadi milik perusahaan migas yang akan mengelola Mahakam.

Tidak hanya itu, melalui operator itu pula Total akan berbagi ilmu, pengalaman, data-data teknis selama mengelola blok Mahakam sejak 1967

kepada perusahaan migas pilihan pemerintah.

"Periode transisi itu saya pikir memang proposal yang beralasan dan mudah-mudahan pemerintah melihat itu sebagai opsi yang bagus dan Total sebagai perusahaan yang bertanggungjawab tidak akan meninggalkan tempat dengan sesuatu yang jelek," jelas Noviyanto.

Pada saat yang sama, Direktur Utama Pertamina M. Husen sudah melakukan rapat membahas nasib kontrak itu dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Husen menyatakan bahwa dirinya dan Menteri ESDM memang membicarakan soal nasib Blok Mahakam.

Husen menyampaikan bahwa ada dua mekanisme yang dibahas terkait nasib Blok Mahakam nanti.

"Pertama mekanismenya adalah, kami (Pertamina) dan Total menjadi operator bersama. Kedua, Total tetap menjadi operator di Mahaka, tapi Pertamina ditawarkan blok migas Total di luar negeri. Itu masih dalam pembahasan," paparnya.

Husen juga mengatakan bahwa Pertamina diminta mempersiapkan presentasi kepada Menteri ESDM tentang kesiapannya dalam mengelola Blok Mahakam.

"Presentasinya dalam waktu yang sebentar lagi akan dilakukan," ucap Husen.

Kalau ditimbang-timbang sih memang sebaiknya Blok Mahakam diberikan sesuai proposal yang diajukan oleh Total. Bagus juga kan Pertamina nantinya akan mendapat ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan sekelas Total. Bekal tersebut bisa digunakan dalam mengelola berbagai blok migas lain ke depannya.

Nasib Blok Mahakam Kini Ada di Tangan Jokowi

Jokowi

Hingga lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Republik Indonesia, belum ada juga keputusan yang diambil atas status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini masih dipegang  PT Total E&P Indonesie dan Inpex hingga 2017 mendatang. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal perpanjangan kontrak blok migas.

Sebelum pembubaran para menteri, Direktur Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Naryanto Wagimin mengatakan bahwa Kementerian ESDM akan menyerahkan perihal status pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhir kontrak 2017 kepada pemerintahan baru dilantik Joko Widodo–Jusuf Kalla.

"Kami memastikan pada Maret atau April tahun 2015, pemerintah sudah akan memutuskan siapa pengelola Blok Mahakam," terang Naryanto.

Diperkirakan pada Maret atau April 2015 yang mendatang pemerintah akan meminta Pertamina agar segera menyerahkan proposal kesanggupan pengelolaan secara detil, bukan hanya surat kesanggupan mengenai pengelolaan yang Pertamina sudah kirim ke Kementerian ESDM. "Kalau hanya keinginan saja, itu kan wacana, kami tunggu proposal detilnya dan kesiapannya yang seperti apa," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen mengatakan bahwa pihaknya bersedia menunggu keputusan itu dan berharap agar pemerintah Jokowi-JK tetap memberikan hak penuh kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam.

Tentu saja Pertamina merasa bahwa mereka sudah siap untuk mengambilalih Blok Mahakam walaupun pada kenyataannya kemampuannya belum tentu demikian. Semoga pemerintahan Jokowi yang baru tidak semata-mata memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina, namun memang berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang berdasar. Alangkah bagus apabila Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina bersama dengan Total E&P Indonesie sembari Pertamina belajar teknik dan teknologi dari Total.