Sanggupkah Pemerintah Mengelola Blok Mahakam?

Luhut Pandjaitan

Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengelola blok Mahakam dan Freeport usai kontrak dengan pihak asing berakhir. Namun Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah bersikap menghormati setiap kontrak yang ada.

“Tetapi begitu kontrak itu habis masa berlakunya,  blok Mahakam dan Freeport itu akan kembali ke pemerintah Indonesia dan kita yang mengelola. Itu tegas dari presiden Jokowi,” ujarnya.

Jadi, menurutnya komitmen pemerintah mengenai hal ini tidak usah dipertanyakan.

Mereka mengajukan beberapa tuntutan, yakni diantaranya penolakan perpanjangan kontrak migas di Blok Mahakam dan Freeport. Selain itu, transparansi pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menolak harga BBM diserahkan ke pasar. Menanggapi tuntutan kedua, Luhut mengklaim bahwa dana subsidi dikembalikan lagi ke subsidi.

“Kadang-kadang mereka tidak paham bahwa darimana dana untuk bidang kesehatan, infrastruktur. Disatu sisi subsidi BBM akan membebani anggaran belanja kita,” katanya.

Ia juga bilang bahwa setelah subsidi BBM dicabut, permintaan minyak yang digunakan nelayan turun 30 persen. Setelah ditelusuri, ternyata saat harga BBM murah, Luhut menyebut nelayan menyelundupkannya. Sekarang setelah harga BBM naik dan margin keuntungan menipis, nelayan akhirnya kembali melaut.

Optimisme pemerintah sih boleh saja untuk mengelola situs-situs strategis seperti di Blok Mahakam, namun apakah pemerintah sudah punya kapasitasnya? Apabila hanya berdasarkan keputusan gegabah seperti itu, bisa-bisa produktivitas blok tersebut yang akan bisa menurun.

Seharusnya pemerintah bisa melakukan langkah lain yang akan lebih bermanfaat dalam mengelola Blok Mahakam dan juga yang lainnya.