Blok Mahakam Disinyalir Akan Kembali Dikelola oleh Total E&P

Blok Mahakam

Pasca peresmian proyek Migas Sisi Nubi2B milik Total E&P Indonesie (Total) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 19 September 2014 silam, dianggap sebagai sinyal bagi Total untuk meneruskan pengelolaan Blok Mahakam. Namun meskipun kontrak migas tersebut akan berakhir pada tahun 2017 mendatang, Total mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutan nasib pengelolaan Blok Mahakam.

“Kami belum mendengar kabar apa pun dari Pemerintah terkait info sinyal kelanjutan Blok Mahakam,” ujar VP Communication Total E&P Indonesie, Arividya Noviyanto.

Pihak Total memberikan kesiapannya jika pemerintah memang mempercayakan kembali pengelolaan Blok Mahakam. “Kami senantiasa siap. Sampai sekarang pun, di saat kami terus menunggu keputusan Pemerintah terhadap proposal kami mengenai pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017, kami tetap giat bekerja keras mempertahankan produksi minyak dan gas di blok tersebut,” tuturnya.

Hal itu sesuai dengan target Total untuk terus mengelola Blok Mahakam. “Seperti yang ditargetkan dalam WP&B 2014, yakni 1,7 BCFD untuk gas dan 67.000 BOD untuk minyak dan kondensat,” ujarnya.

Soal masalah dana bagi hasil yang dikeluhkan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Arividya berujar bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. “Terkait bagi hasil, participating interest dan lain-lain itu adalah kewenangan Pemerintah RI untuk memutuskannya,” pungkasnya.

Menurut Gubernur Kaltim, Awang Faraoek Ishak, perpanjangan kontrak Blok Mahakam sepenuhnya berada pada kebijakan pemerintah pusat atau presiden terpilih Jokowi. Namun saat ini Pemerintah Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya untuk memperjuangkan hak bagi hasil 10 persen itu.

“Kelanjutan Blok Mahakam, berada dalam kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya Participating Impres (PI) 10 persen itu,” pungkasnya.

Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan oleh kabinet Jilid II yakni pemerintahan SBY. “Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka,” kata dia.

Dalam hal pengelolaan Blok Mahakam, memang yang dirasa paling ideal adalah dengan memperpanjang kontrak Total dan Inpex. Kedua perusahaan kelas internasional tersebut sudah tau seluk-beluk blok ini. Pengelolaannya selama ini pun sangat baik. Apabila pindah kepemilikan, belum tentu blok tersebut akan bisa dikelola dengan sama baiknya. Apalagi setelah mundurnya direktur utama Pertamina dan rumor bahwa Petral akan dibekukan, Pertamina tampaknya sedang banyak masalah. Sebaiknya diselesaikan dulu daripada satu blok strategis menjadi sia-sia karena pengelolaan yang buruk.