Kontrak Total E&P Indonesie di Blok Mahakam Akan Diperpanjang

Aussie Gautama

Ditangkapnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sempat menimbulkan kegegeran dan pertanyaan besar terkait nasib berbagai kontrak migas. Salah satu yang paling banyak disasari adalah nasib Blok Mahakam karena kontrak akan berakhir tahun 2017 dengan Total E&P Indonesie. Namun hingga saat ini permohonan perpanjangan kontrak Blok Mahakam belum ditanggapi.

Padahal menurut Aussie B Gautama, Deputi Pengendalian dan Perencanaan SKK Migas, dengan adanya keputusan lanjut tidaknya kontrak akan menjadi landasan bagi Total E&P untuk menambah atau tidaknya besaran investasi di Blok Mahakam.

"Kami sudah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan teknis mengenai cadangan dan keekonomian. Posisi kami sebaiknya diputuskan sesegera mungkin," ujar Aussie.

Aussie juga sempat menjelaskan bahwa SKK Migas telah mengirimkan rekomendasi ke ESDM sejak 2012 silam mengenai kelanjutan operasi di Blok Mahakam. Karena jika pengelolaan blok diserahkan ke Pertamina, waktu adaptasi untuk menjadi kinerja lifting migas pastilah diperlukan. Maka dari itu, kepastian harus disegerakan.

SKK Migas menganggap bahwa Blok Mahakam masih tergolong signifikan untuk terus dikembangkan karena produksinya yang cukup besar, yaitu 1.750 million metric standard cubic feet per day (mmscfd) dan kondesat 70.000 hingga 76.000 barel per hari (bph).

"Hitungan kami bisa diproduksi hingga tahun 2032, dengan melihat cadangan dan laju penurunan produksi," pungkas Aussie.

Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner Institute, berpendapat bahwa mundurnya kepastian perpanjangan kontrak blok migas akan berdampak pada turunnya tingkat produksi migas. "Sebab investor menahan investasi dan tidak ada ekspansi," tukasnya.

Di sisi lain, seperti yang sudah diketahui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera meresmikan proyek Sisi-Nubi Fase 2B yang dikerjakan oleh Total E&P Indonesie dan melibatkan investasi US$739 juta, di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Proyek ini sebagai bagian dari rangkaian pengembangan Lapangan Sisi-Nubi di Blok Mahakam yang terletak di lepas pantai Kutai Kartanegara, Kaltim. Total E&P Indonesie, menyatakan bahwa proyek pengembangan Sisi-Nubi Fase 2B bertujuan untuk memadang dua wellhead platform baru. Platform tersebut yaitu WPS2 di Lapangan Sisi dan WPN3 di Lapangan Nubi, termasuk jaringan pipa interkoneksi yang akan terhubung dengan dua platform yang sudah ada di masing-masing lapangan.

“Sesuai dengan rencana pengembangan [POD] yang telah disetujui proyek Sisi-Nubi Fase 2 [Fase 2A dan 2B] akan menambah 35 sumur dan menelan biaya US$1,033 miliar, dimana US$ 739 juta dialokasikan untuk Fase 2B,” imbuh Hardy Pramono, President & GM Total E&P Indonesie.

Menurut data yang ada, Total/Inpex rata-rata membelanjakan US$2,5 miliar per tahun di Blok Mahakam, dan proyek ini sebagai bentuk komitmen Total/Inpex untuk terus berinvestasi di blok migas tersebut. Pada 2012, Total E&P Indonesia membangun tiga platform yakni Stupa, West Stupa dan East Mandu yang kesemuanya berada di proyek South Mahakam fase 1 & 2, dan pada pertengahan 2013 menambah 6 platform baru di blok Mahakam.

Memang SBY mengeluarkan kebijakan yang tepat dengan memperpanjang kontrak kepada Total E&P Indonesie karena sejauh ini Total E&P Indonesie memang berkinerja sangat baik dalam mengelola Blok Mahakam. Untung saja blok sulit tersebut tidak diberikan kepada Pertamina yang sedang terombang-ambing sepeninggalan direktur utama mereka.

Nasib Blok Mahakam Pasca Pengunduran Diri Menteri ESDM Indonesia

Jero Wacik

Penangkapan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik karena kasus korupsi menggemparkan dunia energi di Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan nasib kelanjutan kontrak mereka karena saat ini memang banyak yang sedang dalam tahap renegosiasi kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan menjamin proses renegosiasi kontrak pertambangan baik dengan perusahaan pemilik kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berjalan sesuai dengan target.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan bahwa proses renegosiasi kontrak secara prinsip sudah final, sehingga  tinggal tahap penandatangan memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak yang perlu dijalani.

"Kan yang menandatangani renegosiasi antara perusahaan tambang dengan Pak Sukhyar, Dirjen Minerba. Jadi nggak akan terganggu. Secara prinsip, renegosiasi kontrak karya dan PKP2B sudah selesai. Ada 40 perusahaan yang sekarang di finalisasi. Secepatnya kita akan selesaikan supaya bisa tandatangan MoU bulan ini. Saya sudah instruksikan pak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera memfinalisasi draf MoU, pokoknya September ini akan kami selesaikannya semuanya," jelasnya.

Hingga saat ini, sudah ada 44 dari 107 perusahaan KK dan PKP2B yang telah melakukan penandatangan MoU amandemen kontrak dengan pemerintah. Berarti, terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 40 pemeganhg PKP2B dan 23 pemegang KK yang belum menandatangani MoU dengan pemerintah.  Susilo juga menambahkan bahwa  seluruh proses renegosiasi 63 perusahaan tersebut ditargetkan selesai pada September ini.

Dari penjelasan Susilo tersebut, membuat pertanyaan mengenai nasib Blok Mahakam muncul. Kontrak dengan Total E&P Indonesie dan Inpex akan berakhir pada tahun 2017 namun hingga kini belum ada kepastian akan diperpanjang atau tidak. Di tengah carut-marut dunia energi Indonesia saat ini, apakah pantas apabila pengelola blok tersebut dipindahtangankan? Menteri yang bersangkutan baru saja terjerat kasus korupsi dan mengundurkan diri, menunjukkan bahwa hasil kerjanya selama ini tidak kredibel. Belum lagi, saat ini memang posisi menteri tersebut kosong pasca pengunduran dirinya.

Selain kosongnya slot menteri ESDM, slot Direktur Utama Pertamina pun sedang kosong pasca mundurnya Karen Agustiawan. Menteri ESDM dan Pertamina akan sedang sibuk berbenah diri dan mengubah sistem karena kepemimpinan yang baru. Sepertinya memang Blok Mahakam belum siap dipindahtangankan secara keseluruhan kepada Indonesia. Bukannya apa, Blok Mahakm terkenal sebagai blok yang sulit. Apabila tidak ada kompetensi dalam mengelolanya, tentunya blok tersebut akan menjadi sia-sia.

Namun keinginan Pertamina untuk mengambil alih pengelolaan blok tersebut memang perlu diapresiasi. Maka sepertinya jalan yang tepat adalah untuk memperpanjang kontrak kepada Total E&P Indonesie dan Inpex sembari menggandeng Pertamina. Jadi Pertamina tidak berjalan sendiri namun bersama-sama dengan Total sehingga setelah skill dan teknologinya sudah tertransfer, barulah Pertamina bisa berdikari sendiri.

Menteri ESDM Indonesia Didesak Asing Terkait Blok Mahakam

Blok Mahakam

Beberapa hari yang lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan bahwa asing sedang mendesak-desak pemerintah untuk segera memutuskan nasib Blok Mahakam. Jero mengakui bahwa selama ini ia kerap kali mendapat tekanan dari asing perihal pengelolaan minyak dan gas (migas). Padahal menurutnya, migas itu sangat strategis sehingga segala keputusan yang berhubungan dengan migas tidak bisa diputuskan dengan buru-buru dan dalam waktu yang singkat. Kesalahan sesedikit apapun bisa menjadi fatal, dan Jero berusaha untuk menghindari hal tersebut.

"Blok Mahakam masih sedang dikaji juga. Urusan ESDM dan Migas kita harus serius dan teliti jangan buru buru. Perusahaan luar itu memang minta buru buru dan desak desak kita. Kita enggak mau buru-buru nanti salah. Sabar sedikit. Kalau terpaksa lewat Oktober nanti pemerintahan baru. Kita belum tau nanti Blok Mahakam kasih ke siapa, " keluh Jero.

Karena pemerintahan yang saat ini akan segera berakhir, Jero bahkan tidak mau memaksakan pemerintahan sekarang untuk segera mengambil keputusan. Apabila memang diperlukan, keputusan tentang Blok Mahakam bisa diputuskan oleh pemerintah mendatang saja yang akan dimulai Oktober 2014 ini.

Seperti yang sudah diketahui, kontrak Total E&P (Perancis) dan Inpex (Jepang) di Blok Mahakam akan berakhir pada tahun 2017. Pemerintah melalui Pertamina sudah mengeluarkan pernyataan akan keinginan untuk mengelola Blok Mahakam sendiri. Ini berarti kontrak dengan Total dan Inpex tidak akan diperpanjang.

Namun permasalahannya, apakah memang Pertamina sudah siap untuk itu? Di saat pemerintah menggadang-gadang energi terbarukan, maka energi transisional makin dibutuhkan. Energi transisional yang paling tepat bagi Indonesia adalah gas alam. Untuk itu Blok Mahakam sebagai salah satu penghasil gas terbesar harus diberikan perhatian khusus. Apabila pengelolaan dan eksplorasi Blok Mahakam tidak benar, maka produksi gasnya tidak akan maksimal dan tentu saja hal ini amat disayangkan sekali.

Total sebagai perusahaan internasional yang sudah berpengalaman di bidangnya memiliki kemampuan dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola gas dengan maksimal. Alangkah baiknya apabila Total memberikan transfer kemampuan dan teknologi tersebut secara bertahap kepada Pertamina. Ketika sudah dirasakan memang mampu, barulah Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina. Semoga saja pada saat itu, Pertamina akan mampu berdikari sendiri untuk ke depannya.

Blok Mahakam, Indonesia Pilih Nasionalisasi atau Nasionalisme?

Saat kampanye pemilihan legislatif, isu nasionalisasi aset sempat muncul ke permukaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menuding Calon Presiden tertentu yang menjanjikan nasionalisasi aset asing sebagai jualan untuk menarik simpati publik. Beberapa hari lalu Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memberi komentar soal desakan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan nasionalisasi, termasuk aset blok-blok migas yang saat ini sedang dioperasikan oleh kontraktor asing (KKKS). 

Menteri Jero Wacik pun mengakui mendapat tekanan untuk melakukan nasionalisasi, termasuk Blok Mahakam sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam akan berakhir pada Maret 2017.

Jero Wacik mengatakan saat ini ada beberapa masukan antara menasionalisasi dan menasionalisme Blok Mahakam. Menteri  ESDM menandaskan bahwa nasionalisasi, berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisasi artinya mengambil alih aset atau menasionalkan. Sementara, nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Dia mengakui, ia memang berniat agar dikelola perusahaan nasional, tapi harus dihitung juga manakah yang menguntungkan negara. Yang jelas nasionalisasi dan nasionalisme itu sangat berbeda. Boleh jadi, nasionalisme dalam pengelolaan migas jauh lebih menguntungkan atau memberi manfaat kepada negara dan bangsa.

Terlihat dengan jelas bahwa Menteri ESDM Jero Wacik mempertimbangkan asas manfaat. Nasionalisasi sebuah aset migas tidak menjamin aset tersebut akan memberi manfaat lebih besar kepada negara setelah dinasionalisasi. Bisa jadi, malah hanya menguntungkan sekelompok elit atau perusahaan tertentu. Lihat saja, kasus Newmont dan Kaltim Prima Coal (sekarang Bumi Resources). Dialihkan ke nasional, tapi yang untung adalah perusahaan kelompok Bakrie.

Desakan sekelompok orang untuk menasionalisasi migas dicurigai di-backing oleh pihak-pihak yang berkepentingan (vested interested). Diragukan mereka hanya memanfaatkan isu nasionalisasi sebagai kedok untuk menguntungkan kelompok mereka sendiri. Karena itu, dalam konteks pengelolaan blok-blok migas, patokannya seharusnya memang ‘asas manfaat’. Operator mana yang dapat memberi manfaat lebih besar kepada negara, apakah itu perusahaan asing atau lokal.

Indonesia beruntung karena tersedia berbagai jenis sumber daya energi yang dapat dimanfaatkan, mulai dari minyak, gas bumi, listri, panas bumi maupun berbagai bentuk energi baru dan terbarukan.  Tidak banyak negara di dunia yang memiliki sumber daya energi selengkap Indonesia. Namun harus diakui, ketersediaan energi terbatas khususnya sumber energi fosil, seperti minyak bumi. Cadangan minyak Indonesia terus menurun yang berujung pada penurunan produksi. Produksi gas bumi stabil tapi berpotensi menurun dimasa mendatang.

Agar produksi minyak bumi tidak turun drastis dan gas bumi tidak menurun diperlukan investasi. Investasi diperlukan untuk meningkatkan produksi dari cadangan yang ada. Investasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Investasi diperlukan untuk menjamin ketersediaan berbagai bentuk jenis sumber energi yang dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini maupun dimasa mendatang.

Karena itu, sudah bukan zamannya lagi Indonesia menunjukkan sikap anti-asing.  Untuk memajukan industri minyak dan gas bumi (Migas), Indonesia tidak perlu melakukan nasionalisasi industri migas. Yang dibutuhkan adalah bergandengan tangan dan sharing risk dalam memajukan industri migas nasional agar ketahanan energi (energy security) tercapai. Gerakan anti-asing atau nasionalisasi dapat menjadi bumerang dan akan merugikan Indonesia sendiri. (*)

Musim Kampanye, Skandal Video Mesum Ustad dan Agenda Penting Bangsa

Indonesia butuh pemimpin bermoral

Hari-hari ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan agenda kampanye. Para calon legislatif, partai-partai beserta tim sukses tenggelam dalam aktivitas kampanye untuk menarik simpati rakyat agar pada hari H nanti, 9 April, warga akan mencoblos mereka. Di tengah-tengah hiruk-pikuk pemilu, publik dikejutkan dengan skandal-skandal, mulai dari skandal korupsi para pejabat, maupun skandal moral, seperti yang dilakukan oleh seorang Ustad di Cisarua Bogor. Ustad SS terlibat threesome dengan 2 guru TK. Rekaman video mesum Ustad yang juga salah satu petinggi MUI di Bogor tersebut menyebar bak virus cancer melalui telepon genggam. 

Dibalik agenda Pemilu, skandal Video Mesum Ustad Cisarua tersebut, sebenarnya masih cukup banyak agenda-agenda penting bangsa yang harus ditangani dan diatasi oleh pemerintah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih punya tanggungjawab untuk menangani berbagai persoalan penting bangsa, tidak justru tenggelam dengan kampanye-kampanye. Tanpa kampanye pun partai berkuasa, Partai Demokrat di bawah pimpinan SBY, rakyat sudah tahu rekam jejaknya. 

Banyak agenda yang perlu tetap mendapat perhatian pemerintah SBY. Di bidang ekonomi, pemerintah tetap harus memastikan roda ekonomi tetap berjalan. Menteri-menteri yang menangani agenda ekonomi seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, maupun Bank Indonesia, tetap harus menjaga agar roda ekonomi tetap bergulir. Rupiah harus tetap dijaga, investasi tetap harus masuk, tidak hanya ke pasar modal (investasi portfolio) maupun investasi langsung (foreign direct investment/FDI).

Asap yang mengepung Riau dan Jambi dalam sebulan terakhir, harus segera diatasi. Pelaku-pelaku pembakaran perkebunan dan hutan harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Cara-cara membakar kebun atau hutan untuk membuka dan memperluas kebun atau hutan tanaman industri (HTI) harus segera ditangkap dan dibawa pengadilan. Kalau kita menelusuri lokasi terjadi kebakaran, banyak hotspot terletak di dalam lokasi perkebunan dan konsesi HTI perusahaan raksasa maupun perusahaan menengah.
 

Sebagian perusahaan-perusahaan tersebut milik atau berafiliasi dengan penguasa. Ada beberapa perusahaan perkebunan dan HTI yang menempatkan para pensiunan jenderal di dewan komisaris. Sebuah perusahaan HTI di Jambi yang terkenal pun menempatkan seorang pensiunan letnan jenderal, yang ternyata menjadi anggota dewan penasihat partai berkuasa. Media-media di Jambi pun melaporkan, si A ditangkap, tetapi perusahaan B, "tak tersentuh". Pertanyaannya, apakah penegak hukum (polisi) dapat menindak tegas pelaku pembakaran? Kita tunggu pembuktiannya, karena Presiden SBY dalam iklan-iklan billboard yang terpampang di beberapa tempat di Ibu Kota tertulis: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Janji. Mudah-mudahan, janji SBY untuk menindak tegas para pelaku pembakaran betul-betul direalisasikan.

Terkait dengan video mesum Ustad Cisarua, Bogor di atas, penegak hukum harus segera menindaklanjuti, karena tokoh agama yang menjadi panutan tersebut justru mencederai umatnya. Seorang tokoh umat seharusnya memberi contoh, menjaga moral umat, bukan malah sembunyi-sembunyi berbuat mesum dan dengan dua wanita sekaligus. Seorang tokoh umat yang tadinya menjadi panutan, justru terlibat tindakan asusila.

Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang ikut beradegan intim dengan laki-laki yanga diduga anggota organisasi persatuan ulama terbesar di Indonesia, MUI. Para ulama sudah menggelar pertemuan dengan Kepolisian Resort Kota Bogor. Menurut Wakapolres Bogor, Kompol Ferry Irawan, pihaknya akan secepatnya menuntaskan kasus tersebut. “UU yang akan dikenakan UU Pornografi dan UU ITE. Kita akan proses secepat mungkin karena sudah meresahkan masyarakat,” kata Ferry.
 

Tentu kita sebagai warga negara mengharapkan akan muncul pemimpin bangsa atau Presiden yang bermoral, bersih dan dapat menjadi pelayan publik. Kita juga mengharapkan akan muncul anggota legislatif yang bersih, punya hati nurani, tidak malah mengkhianati suara hati rakyat yang memilih mereka.

Dalam kampanye Pemilu kali ini, para caleg dan partai-partai tetap harus membumi, membahas dan berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Walaupun sibuk dan tenggelam dalam agenda politik, jangan lupa, ada berbagai agenda-agenda penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang perlu mendapat perhatian pemerintah. 

Salah satu agenda penting adalah ketahanan energi. Agar ekonomi tetap bergulir, maka pemerintah perlu tetap memastikan ketersedian energi tetap harus dijaga. Investasi untuk eksplorasi minyak dan gas bumi tetap harus didorong, agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Produksi minyak dan gas bumi pada blok-blok yang ada, yang sudah beroperasi tetap harus terus beroperasi. Investasi pada proyek-proyek migas yang sedang berjalan perlu terus didorong agar ketahanan energi di masa-masa mendatang dapat terjaga.
Karena itu, pemerintah tetap harus memperhatikan agenda-agenda ekonomi. Menteri ESDM Jero Wacik harus menyadari banyak agenda ekonomi dan energi yang perlu ditangani. Banyak keputusan yang tetap perlu dilakukan, jangan kelamaan cuti kampanye. Salah satu agenda penting yang penting dan memerlukan perhatian pemerintah incumbent adalah keputusan perpanjangan blok-blok minyak dan gas bumi yang kontraknya akan segera berakhir dalam 5 tahun mendatang. 

Sangat tidak ideal, bila pemerintah terus menunda-nunda keputusan perpanjangan Blok-Blok Migas, apalagi blok-blok migas besar, yang membutuhkan rencana investasi jangka panjang. Kontrak Blok Mahakam misalnya akan berakhir pada semester I tahun 2017. Idealnya keputusan dibuat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Itu berarti, operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie hanya memiliki waktu tersisa 3 tahun untuk mengoperasikan blok Mahakam. Padahal, Indonesia membutuhkan kepastian produksi minyak dan gas bumi. 

Seperti yang kita tahu, Blok Mahakam, walaupun sudah tergolong uzur, menyumbang 70% kebutuhan gas di fasilitas LNG Bontang. Artinya, pemerintah harus memastikan produksi Blok Mahakam harus terus berlanjut dan tidak boleh terganggu. Bila terganggu, maka suplai gas bumi ke pasar dalam negeri akan terganggu, dan ujung-ujungnya akan mengganggu aktivitas ekonomi. Seperti yang kita tahu, sebagian LNG dari Mahakam dikirim ke FSRU Jawa Barat, untuk kemudian dikirim ke PLN untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit-pembangkit PLN di Jakarta Utara. Penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan agenda-agenda penting bangsa. Jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesibukan kampanye, berbagai agenda penting ekonomi dan bangsa terbengkalai. 

Keputusan terkait operatorship atau hak pengelolaan Blok Mahakam perlu mendapat perhatian serius, karena Blok Mahakam ke depan akan membutuhkan investasi besar setiap tahun untuk mengangkat gas bumi (dan minyak) dari perut bumi. Pengembangan proyek migas perlu disiapkan jauh-jauh hari, biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk direalisasikan. Rencana investasi tahun ini, misalnya, baru bisa akan terealisasi 3-5 tahun mendatang. Kita berharap, pemeritnah tidak lupa dengan agenda-agenda penting bangsa, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kampanye boleh, tapi tugas utama sebagai Menteri atau sebagai pemimpin bangsa tetap harus diperhatikan. (*)