Musim Kampanye, Skandal Video Mesum Ustad dan Agenda Penting Bangsa

Indonesia butuh pemimpin bermoral

Hari-hari ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan agenda kampanye. Para calon legislatif, partai-partai beserta tim sukses tenggelam dalam aktivitas kampanye untuk menarik simpati rakyat agar pada hari H nanti, 9 April, warga akan mencoblos mereka. Di tengah-tengah hiruk-pikuk pemilu, publik dikejutkan dengan skandal-skandal, mulai dari skandal korupsi para pejabat, maupun skandal moral, seperti yang dilakukan oleh seorang Ustad di Cisarua Bogor. Ustad SS terlibat threesome dengan 2 guru TK. Rekaman video mesum Ustad yang juga salah satu petinggi MUI di Bogor tersebut menyebar bak virus cancer melalui telepon genggam. 

Dibalik agenda Pemilu, skandal Video Mesum Ustad Cisarua tersebut, sebenarnya masih cukup banyak agenda-agenda penting bangsa yang harus ditangani dan diatasi oleh pemerintah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih punya tanggungjawab untuk menangani berbagai persoalan penting bangsa, tidak justru tenggelam dengan kampanye-kampanye. Tanpa kampanye pun partai berkuasa, Partai Demokrat di bawah pimpinan SBY, rakyat sudah tahu rekam jejaknya. 

Banyak agenda yang perlu tetap mendapat perhatian pemerintah SBY. Di bidang ekonomi, pemerintah tetap harus memastikan roda ekonomi tetap berjalan. Menteri-menteri yang menangani agenda ekonomi seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, maupun Bank Indonesia, tetap harus menjaga agar roda ekonomi tetap bergulir. Rupiah harus tetap dijaga, investasi tetap harus masuk, tidak hanya ke pasar modal (investasi portfolio) maupun investasi langsung (foreign direct investment/FDI).

Asap yang mengepung Riau dan Jambi dalam sebulan terakhir, harus segera diatasi. Pelaku-pelaku pembakaran perkebunan dan hutan harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Cara-cara membakar kebun atau hutan untuk membuka dan memperluas kebun atau hutan tanaman industri (HTI) harus segera ditangkap dan dibawa pengadilan. Kalau kita menelusuri lokasi terjadi kebakaran, banyak hotspot terletak di dalam lokasi perkebunan dan konsesi HTI perusahaan raksasa maupun perusahaan menengah.
 

Sebagian perusahaan-perusahaan tersebut milik atau berafiliasi dengan penguasa. Ada beberapa perusahaan perkebunan dan HTI yang menempatkan para pensiunan jenderal di dewan komisaris. Sebuah perusahaan HTI di Jambi yang terkenal pun menempatkan seorang pensiunan letnan jenderal, yang ternyata menjadi anggota dewan penasihat partai berkuasa. Media-media di Jambi pun melaporkan, si A ditangkap, tetapi perusahaan B, "tak tersentuh". Pertanyaannya, apakah penegak hukum (polisi) dapat menindak tegas pelaku pembakaran? Kita tunggu pembuktiannya, karena Presiden SBY dalam iklan-iklan billboard yang terpampang di beberapa tempat di Ibu Kota tertulis: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Janji. Mudah-mudahan, janji SBY untuk menindak tegas para pelaku pembakaran betul-betul direalisasikan.

Terkait dengan video mesum Ustad Cisarua, Bogor di atas, penegak hukum harus segera menindaklanjuti, karena tokoh agama yang menjadi panutan tersebut justru mencederai umatnya. Seorang tokoh umat seharusnya memberi contoh, menjaga moral umat, bukan malah sembunyi-sembunyi berbuat mesum dan dengan dua wanita sekaligus. Seorang tokoh umat yang tadinya menjadi panutan, justru terlibat tindakan asusila.

Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang ikut beradegan intim dengan laki-laki yanga diduga anggota organisasi persatuan ulama terbesar di Indonesia, MUI. Para ulama sudah menggelar pertemuan dengan Kepolisian Resort Kota Bogor. Menurut Wakapolres Bogor, Kompol Ferry Irawan, pihaknya akan secepatnya menuntaskan kasus tersebut. “UU yang akan dikenakan UU Pornografi dan UU ITE. Kita akan proses secepat mungkin karena sudah meresahkan masyarakat,” kata Ferry.
 

Tentu kita sebagai warga negara mengharapkan akan muncul pemimpin bangsa atau Presiden yang bermoral, bersih dan dapat menjadi pelayan publik. Kita juga mengharapkan akan muncul anggota legislatif yang bersih, punya hati nurani, tidak malah mengkhianati suara hati rakyat yang memilih mereka.

Dalam kampanye Pemilu kali ini, para caleg dan partai-partai tetap harus membumi, membahas dan berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Walaupun sibuk dan tenggelam dalam agenda politik, jangan lupa, ada berbagai agenda-agenda penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang perlu mendapat perhatian pemerintah. 

Salah satu agenda penting adalah ketahanan energi. Agar ekonomi tetap bergulir, maka pemerintah perlu tetap memastikan ketersedian energi tetap harus dijaga. Investasi untuk eksplorasi minyak dan gas bumi tetap harus didorong, agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Produksi minyak dan gas bumi pada blok-blok yang ada, yang sudah beroperasi tetap harus terus beroperasi. Investasi pada proyek-proyek migas yang sedang berjalan perlu terus didorong agar ketahanan energi di masa-masa mendatang dapat terjaga.
Karena itu, pemerintah tetap harus memperhatikan agenda-agenda ekonomi. Menteri ESDM Jero Wacik harus menyadari banyak agenda ekonomi dan energi yang perlu ditangani. Banyak keputusan yang tetap perlu dilakukan, jangan kelamaan cuti kampanye. Salah satu agenda penting yang penting dan memerlukan perhatian pemerintah incumbent adalah keputusan perpanjangan blok-blok minyak dan gas bumi yang kontraknya akan segera berakhir dalam 5 tahun mendatang. 

Sangat tidak ideal, bila pemerintah terus menunda-nunda keputusan perpanjangan Blok-Blok Migas, apalagi blok-blok migas besar, yang membutuhkan rencana investasi jangka panjang. Kontrak Blok Mahakam misalnya akan berakhir pada semester I tahun 2017. Idealnya keputusan dibuat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Itu berarti, operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie hanya memiliki waktu tersisa 3 tahun untuk mengoperasikan blok Mahakam. Padahal, Indonesia membutuhkan kepastian produksi minyak dan gas bumi. 

Seperti yang kita tahu, Blok Mahakam, walaupun sudah tergolong uzur, menyumbang 70% kebutuhan gas di fasilitas LNG Bontang. Artinya, pemerintah harus memastikan produksi Blok Mahakam harus terus berlanjut dan tidak boleh terganggu. Bila terganggu, maka suplai gas bumi ke pasar dalam negeri akan terganggu, dan ujung-ujungnya akan mengganggu aktivitas ekonomi. Seperti yang kita tahu, sebagian LNG dari Mahakam dikirim ke FSRU Jawa Barat, untuk kemudian dikirim ke PLN untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit-pembangkit PLN di Jakarta Utara. Penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan agenda-agenda penting bangsa. Jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesibukan kampanye, berbagai agenda penting ekonomi dan bangsa terbengkalai. 

Keputusan terkait operatorship atau hak pengelolaan Blok Mahakam perlu mendapat perhatian serius, karena Blok Mahakam ke depan akan membutuhkan investasi besar setiap tahun untuk mengangkat gas bumi (dan minyak) dari perut bumi. Pengembangan proyek migas perlu disiapkan jauh-jauh hari, biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk direalisasikan. Rencana investasi tahun ini, misalnya, baru bisa akan terealisasi 3-5 tahun mendatang. Kita berharap, pemeritnah tidak lupa dengan agenda-agenda penting bangsa, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kampanye boleh, tapi tugas utama sebagai Menteri atau sebagai pemimpin bangsa tetap harus diperhatikan. (*)