Blok Mahakam, Mandiri Oil dan Peta Politik Indonesia

Bagaimana kelanjutan nasib blok-blok Minyak dan Gas bumi yang kontraknya akan berakhir? Pertanyaan tersebut mungkin muncul dari pelaku industri Migas atau pemantau industri Migas. Bila pertanyaan tersebut diajukan ke pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, maka hampir pasti kita akan mendapat jawaban klasik, “sedang dibahas”, “masih digodok skemanya”, dan jawaban-jawaban yang mirip seperti itu. Saat ini pembahasan soal blok-blok Migas yang kontraknya bakal berakhir tampak ‘cooling down’, artinya tenggelam oleh isu-isu agenda Pemilu. 

Pertanyaan lain yang mungkin timbul adalah apakah keputusan mengenai nasib blok-blok Migas yang kontraknya berakhir, termasuk Blok Mahakam, akan ditentukan atau diputuskan oleh Kementerian ESDM atau pemerintah sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir, atau akan diputuskan oleh pemerintah baru nanti? 

Seperti yang kita pahami, operator Blok Mahakam telah mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 2007. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengatakan bahwa saat ini ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah, yaitu, diperpanjang, tidak diperpanjang dan opsi skema baru, yakni melibatkan pemain baru. Dari pernyataan beberapa pejabat pemerintah, tampaknya pemerintah akan mengambil opsi ketiga. Dan dari sumber-sumber di Kementerian ESDM, opsi ketiga ini yang sedang dibahas, hanya detilnya sedang dibahas. Opsi ketiga ini akan melibatkan operator lama yakni Total E&P Indonesie, mitra non-operator Inpex Corp dan pemain baru Pertamina. 

Namun, belakangan muncul nama-nama baru yang tertarik untuk masuk ke Blok Mahakam seperti Indika Energi, ENI dan Marathon Oil. Publik mungkin familiar dengan Indika Energi, yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ENI, perusahaan raksasa minyak asal Italia. Tapi Mandiri Oil? 

Mandiri Oil atau PT Mandiri Panca Usaha adalah Kontraktor Kerja Sama yang saat ini melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Blok Sembilang, Natuna Barat, Kepulauan Riau. BP MIGAS dan PT. Mandiri Panca Usaha pada tanggal 1 April 2011 menandatangai kontrak kerjasama untuk waktu kontrak selama 20 tahun. Mandiri Oil adalah perusahaan yang tergabung dalam Indoland Group, sebuah grup perusahaan yang sedang naik daun yang didirikan oleh Yanuar Arsjad.

Mandiri Oil sebenarnya merupakan pemain baru di industri migas di Tanah Air. Indoland Grup awalnya merupakan pengembang properti yang antara lain mengelola hotel bintang lima di Bali, yakni The Bali Cliff, serta memiliki anak usaha lain di bidang telekomunikasi. Anak usaha Indoland di bidang properti adalah PT Indoland Bali Propertindo.

Pada tahun 2011, Mandiri Oil ditunjuk pemerintah untuk mengelola Blok Sembilang di Natuna, yang sebelumnya dikelola oleh Conoco Philips. Peralihan pengelolaan blok ini pun sempat menjadi kontroversi karena proses peralihan yang tidak wajar.

Selain itu, Indoland Group memiliki anak usaha PT Bhakti Surya Telecomindo, perusahaan menara telekomunikasi yang memiliki 700 menara dan 150 in building site. Perusahaan ini melayani operator telekomunikasi besar dan multinasional. Anak perusahaan lain adalah PT Arun Petrogas. 

Menurut penelusuran penulis, pendiri Mandiri Oil dekat Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Kedekatan tersebut juga telah diakui oleh pemilik Mandiri Oil Yanuar Arsjad seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Belakangan nama Mandiri Oil muncul sebagai salah satu pihak yang ingin masuk ke Mahakam.

Nama Mandiri Oil muncul ke media setelah beberapa waktu lalu adanya pertemuan antara Total E&P Indonesie dengan Menteri ESDM Jero Wacik yang difasilitasi Mandiri Oil. Perusahaan ini (Mandiri Oil) kabarnya juga pernah dibantu oleh Jero Wacik saat ingin membeli Blok B Arun dan North Sumatera Offshore (NSO) di Nanggroe Aceh Darussalam milik ExxonMobil, yang kemudian bermasalah.

Hingga saat ini, operator Blok Mahakam maupun pelaku industri migas, masih menunggu keputusan pemerintah terkait nasib Blok Mahakam. Kontrak Total E&P Indonesie akan berakhir pada semester I tahun 2017. Idealnya, keputusan perpanjangan/tidak perpanjanga/skema baru dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir karena ini berpengaruh pada rencana investasi operator blok tersebut.

Keputusan perpanjangan sebuah blok Migas di Indoensia tampaknya tidak mudah bagi pemerintah. Pemerintah sendiri tampak terjebak oleh desakan-desakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingannya. Kelompok-kelompok LSM tertentu misalnya menginginkan operatorship Blok Mahakam langsung diserahkan ke perusahaan nasional. Namun, ada pihak lain yang berpikir lebih rasional, yang mengutamakan agar Blok Mahakam diperasikan oleh pihak-pihak yang berkompeten agar operasional Blok Mahakam berlanjut dan tidak terganggu.

Kita berharap pemerintah akan mengambil keputusan yang bijaksana demi kepentingan negara!

Mobil LCGC Dorong Konsumsi BBM Bersubsidi, Pemerintah Indonesia Bingung

Contoh Mobil LCGC

Seorang rekan kerja baru saja membeli sebuah mobil keluaran terbaru merek asal Jepang, yang menurut pemberitaan diklaim sebagai mobil low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Tahun 2013 lalu, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini. Namanya memang keren, murah dan ramah lingkungan. Apa benar? Bisik saya dalam hati.

Contoh Mobil LCGC

Kebijakan LCGC tersebut menuai kritik dan kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, ramah lingkungan belum tentu murah, tapi justru sebaliknya, ramah lingkungan tapi mahal. Pemerintah kala itu membela diri bahwa biaya pembuatan mobil tersebut murah karena menggunakan sebagian besar komponen lokal. Namun, pada saat yang sama pemerintah membebaskan PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah) bagi komponen yang digunakan untuk pembuatan mobil-mobil tersebut.

Pemerintah sendiri memberikan definisi kriteria kendaraan mobil LCGC untuk mendapatkan insentif pajak, antara lain: (1) Motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; (2) Motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu. Ternyata tidak semua mobil ramah lingkungan (green car) itu murah. Kira-kira berapa harga sebuah low cost green car? LCGC di Indonesia di jual dengan harga Rp 75 juta – Rp 100 juta.

Pemerintah dan produsen mobil juga mengklaim mobil LCGC tersebut ramah lingkungan karena mengkonsumsi lebih rendah BBM. Nah, disini pangkal persoalannya. Dikhawatirkan, lahirnya mobil LCGC ini akan mendorong peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan. Mobil LCGC mulai berseliweran di jalan, dan seperti mobil-mobil lain, mobil-mobil LCGC ini juga mengkonsumsi BBM bersubsidi (premium). Nah Lho!! Saya juga menyaksikan mobil-mobil LCGC tersebut mengkonsumsi premium, BBM bersubsidi.

Padahal, pemerintah kala itu mengatakan bahwa mobil LCGC tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi karena telah mendapatkan kemudahan-kemudahan termasuk pembebasan PPnBM tadi, sebagai insentif. Pemerintah mengatakan sebelumnya insenstif berupa pembebasan bea masuk diberikan dengan syarat utama, mobil LCGC yang diproduksi dan menggunakan BBM non subsidi.

Namun kenyataannya justru saat ini banyak mobil LCGC yang mengkonsumsi BBM subsidi. Pemerintah yang membuat keputusan, dan pemerintah sendiri yang kini bingung dengan keputusannya. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mendukung kebijakan mobil LCGC ini, dan juga mendukung bahwa mobil LCGC tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Tapi, kebijakan ini tidak disertai mekanisme bagaimana melarang pemilik mobil LCGC mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Maka kini muncul kekhawatiran di kalangan pemerintah sendiri dan pengamat bahwa meluncurnya mobil-mobil LCGC di jalan-jalan raya bakal mendorong naiknya konsumsi BBM bersubsidi tahun ini, melebihi target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN. Pemerintah telah menetapkan volume BBM subsidi tahun ini yakni 48 kl, sama seperti tahun lalu.

Kebijakan LCGC ini juga menunjukkan pemerintah tak punya konsep yang jelas untuk mengurangi subsidi BBM di Indonesia. Padahal, seperti yang diklaim seorang pengamat, bila subsidi energi di Indonesia dicabu, Indonesia dapat membangun 60 bandara canggih seperti Bandara Kualanamu, Medan. Dana subsidi energi tersebut dapat juga digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan atau membangun jalan-jalan baru, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah dan fasilitas publik lainnya.

Menteri-menteri pun kini mulai saling menuding dan mencuci tangan. Ada juga yang berusaha melempar tanggung jawab dan menunggu menteri lain bertindak. Soal sanksi bagi pemilik mobil LCGC yang menggunakan BBM subsidi, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sanksi harus ada dan ia menunggu menteri-menteri terkait untuk membuat peraturan teknis.

"Sanksinya harus ada, dibuat dong. Yang buat Kementerian ESDM dan Perindustrian, bagaimana teknisnya. Karena dari awal kan kita sudah minta ini (LCGC) supaya jangan nyerbu BBM subsidi, karena sudah diberikan insentif begitu banyak, bebas ini bebas itu," kata Hatta ditemui di kantornya, Selasa (2/4/2014).

Hatta mengatakan bahwa ia belum mendengar bahwa kementerian terkait (ESDM atau perindustrian) telah membuat bentuk sanksi yang akan diberikan. "Saya belum pernah lihat sanksinya seperti apa, dan tidak perlu meminta Menko. Menko ini bersifat koordinasi bukan eksekutor," ucapnya.

Lalu apa tanggapan Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM? Boro-boro mikirin sanksi. Menteri ESDM saat ini masih sibuk berkampanye bagi Partai Demokrat, siapa tahu rakyat akan menjatuhkan kembali pilihannya pada Partai Demokrat dan calon presiden yang bakal diusung partai ini. Tapi dengan melihat berbagai ketidakberesan dan ketidakkonsistenan Pemerintah, kita tidak yakin rakyat akan menjatuhkan pilihannya kembali seperti pada Pemilu 2004 dan 2009.

Berdasarkan berbagai survei terakhir, rakyat rupanya sudah mulai cerdas. Mereka tidak mau terkecoh lagi dengan wajah-wajah tampan, ganteng, tegas, berwibawa. Rakyat kini butuh sosok yang sederhana, tapi jujur dan dapat melayani rakyatnya. Yang penting “isi”nya bukan “casing”-nya seperti kata kawula muda saat ini. (*)

Musim Kampanye, Skandal Video Mesum Ustad dan Agenda Penting Bangsa

Indonesia butuh pemimpin bermoral

Hari-hari ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan agenda kampanye. Para calon legislatif, partai-partai beserta tim sukses tenggelam dalam aktivitas kampanye untuk menarik simpati rakyat agar pada hari H nanti, 9 April, warga akan mencoblos mereka. Di tengah-tengah hiruk-pikuk pemilu, publik dikejutkan dengan skandal-skandal, mulai dari skandal korupsi para pejabat, maupun skandal moral, seperti yang dilakukan oleh seorang Ustad di Cisarua Bogor. Ustad SS terlibat threesome dengan 2 guru TK. Rekaman video mesum Ustad yang juga salah satu petinggi MUI di Bogor tersebut menyebar bak virus cancer melalui telepon genggam. 

Dibalik agenda Pemilu, skandal Video Mesum Ustad Cisarua tersebut, sebenarnya masih cukup banyak agenda-agenda penting bangsa yang harus ditangani dan diatasi oleh pemerintah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih punya tanggungjawab untuk menangani berbagai persoalan penting bangsa, tidak justru tenggelam dengan kampanye-kampanye. Tanpa kampanye pun partai berkuasa, Partai Demokrat di bawah pimpinan SBY, rakyat sudah tahu rekam jejaknya. 

Banyak agenda yang perlu tetap mendapat perhatian pemerintah SBY. Di bidang ekonomi, pemerintah tetap harus memastikan roda ekonomi tetap berjalan. Menteri-menteri yang menangani agenda ekonomi seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, maupun Bank Indonesia, tetap harus menjaga agar roda ekonomi tetap bergulir. Rupiah harus tetap dijaga, investasi tetap harus masuk, tidak hanya ke pasar modal (investasi portfolio) maupun investasi langsung (foreign direct investment/FDI).

Asap yang mengepung Riau dan Jambi dalam sebulan terakhir, harus segera diatasi. Pelaku-pelaku pembakaran perkebunan dan hutan harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Cara-cara membakar kebun atau hutan untuk membuka dan memperluas kebun atau hutan tanaman industri (HTI) harus segera ditangkap dan dibawa pengadilan. Kalau kita menelusuri lokasi terjadi kebakaran, banyak hotspot terletak di dalam lokasi perkebunan dan konsesi HTI perusahaan raksasa maupun perusahaan menengah.
 

Sebagian perusahaan-perusahaan tersebut milik atau berafiliasi dengan penguasa. Ada beberapa perusahaan perkebunan dan HTI yang menempatkan para pensiunan jenderal di dewan komisaris. Sebuah perusahaan HTI di Jambi yang terkenal pun menempatkan seorang pensiunan letnan jenderal, yang ternyata menjadi anggota dewan penasihat partai berkuasa. Media-media di Jambi pun melaporkan, si A ditangkap, tetapi perusahaan B, "tak tersentuh". Pertanyaannya, apakah penegak hukum (polisi) dapat menindak tegas pelaku pembakaran? Kita tunggu pembuktiannya, karena Presiden SBY dalam iklan-iklan billboard yang terpampang di beberapa tempat di Ibu Kota tertulis: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Janji. Mudah-mudahan, janji SBY untuk menindak tegas para pelaku pembakaran betul-betul direalisasikan.

Terkait dengan video mesum Ustad Cisarua, Bogor di atas, penegak hukum harus segera menindaklanjuti, karena tokoh agama yang menjadi panutan tersebut justru mencederai umatnya. Seorang tokoh umat seharusnya memberi contoh, menjaga moral umat, bukan malah sembunyi-sembunyi berbuat mesum dan dengan dua wanita sekaligus. Seorang tokoh umat yang tadinya menjadi panutan, justru terlibat tindakan asusila.

Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang ikut beradegan intim dengan laki-laki yanga diduga anggota organisasi persatuan ulama terbesar di Indonesia, MUI. Para ulama sudah menggelar pertemuan dengan Kepolisian Resort Kota Bogor. Menurut Wakapolres Bogor, Kompol Ferry Irawan, pihaknya akan secepatnya menuntaskan kasus tersebut. “UU yang akan dikenakan UU Pornografi dan UU ITE. Kita akan proses secepat mungkin karena sudah meresahkan masyarakat,” kata Ferry.
 

Tentu kita sebagai warga negara mengharapkan akan muncul pemimpin bangsa atau Presiden yang bermoral, bersih dan dapat menjadi pelayan publik. Kita juga mengharapkan akan muncul anggota legislatif yang bersih, punya hati nurani, tidak malah mengkhianati suara hati rakyat yang memilih mereka.

Dalam kampanye Pemilu kali ini, para caleg dan partai-partai tetap harus membumi, membahas dan berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Walaupun sibuk dan tenggelam dalam agenda politik, jangan lupa, ada berbagai agenda-agenda penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang perlu mendapat perhatian pemerintah. 

Salah satu agenda penting adalah ketahanan energi. Agar ekonomi tetap bergulir, maka pemerintah perlu tetap memastikan ketersedian energi tetap harus dijaga. Investasi untuk eksplorasi minyak dan gas bumi tetap harus didorong, agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Produksi minyak dan gas bumi pada blok-blok yang ada, yang sudah beroperasi tetap harus terus beroperasi. Investasi pada proyek-proyek migas yang sedang berjalan perlu terus didorong agar ketahanan energi di masa-masa mendatang dapat terjaga.
Karena itu, pemerintah tetap harus memperhatikan agenda-agenda ekonomi. Menteri ESDM Jero Wacik harus menyadari banyak agenda ekonomi dan energi yang perlu ditangani. Banyak keputusan yang tetap perlu dilakukan, jangan kelamaan cuti kampanye. Salah satu agenda penting yang penting dan memerlukan perhatian pemerintah incumbent adalah keputusan perpanjangan blok-blok minyak dan gas bumi yang kontraknya akan segera berakhir dalam 5 tahun mendatang. 

Sangat tidak ideal, bila pemerintah terus menunda-nunda keputusan perpanjangan Blok-Blok Migas, apalagi blok-blok migas besar, yang membutuhkan rencana investasi jangka panjang. Kontrak Blok Mahakam misalnya akan berakhir pada semester I tahun 2017. Idealnya keputusan dibuat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Itu berarti, operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie hanya memiliki waktu tersisa 3 tahun untuk mengoperasikan blok Mahakam. Padahal, Indonesia membutuhkan kepastian produksi minyak dan gas bumi. 

Seperti yang kita tahu, Blok Mahakam, walaupun sudah tergolong uzur, menyumbang 70% kebutuhan gas di fasilitas LNG Bontang. Artinya, pemerintah harus memastikan produksi Blok Mahakam harus terus berlanjut dan tidak boleh terganggu. Bila terganggu, maka suplai gas bumi ke pasar dalam negeri akan terganggu, dan ujung-ujungnya akan mengganggu aktivitas ekonomi. Seperti yang kita tahu, sebagian LNG dari Mahakam dikirim ke FSRU Jawa Barat, untuk kemudian dikirim ke PLN untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit-pembangkit PLN di Jakarta Utara. Penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan agenda-agenda penting bangsa. Jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesibukan kampanye, berbagai agenda penting ekonomi dan bangsa terbengkalai. 

Keputusan terkait operatorship atau hak pengelolaan Blok Mahakam perlu mendapat perhatian serius, karena Blok Mahakam ke depan akan membutuhkan investasi besar setiap tahun untuk mengangkat gas bumi (dan minyak) dari perut bumi. Pengembangan proyek migas perlu disiapkan jauh-jauh hari, biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk direalisasikan. Rencana investasi tahun ini, misalnya, baru bisa akan terealisasi 3-5 tahun mendatang. Kita berharap, pemeritnah tidak lupa dengan agenda-agenda penting bangsa, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kampanye boleh, tapi tugas utama sebagai Menteri atau sebagai pemimpin bangsa tetap harus diperhatikan. (*)

Kasus Video Porno Ustad Cisarua, Jawa Barat Merebak, MUI Bogor Pecat Ustad SS

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral, pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral.

 = = =

Ustad SS dipecat dari MUI Bogor

Sebuah rekaman video mesum atau video porno dengan aktor utama seorang Ustad Mesjid Baitul Faizin DKM di Cisarua Puncak, Bogor, Jawa Barat dan dua perempuan dalam 1-2 minggu terakhir marak beredar melalui handphone. Ustad tersebut ternyata merupakan salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor. Kasus ini lagi-lagi menunjukkan betapa rendahnya moral sebagian pemimpin masyarakat atau yang dianggap pemimpin oleh masyarakat sudah mulai rusak.  Oknum ustad tersebut yang seharusnya menjadi penjaga gawang moral masyarakat justru berpartisipasi membuat rusak moral masyarakat.

Beredarnya video mesum atau video porno ustad tersebut membuat heboh masyarakat dan membuat marah para ulama di Bogor. MUI Kabupaten Bogor kemudian memecat Ustad SS terkait video porno tersebut. Polisi kini sedang mencari ustad tersebut untuk dimintai keterangan dan juga dua perempuan lawan main di video tersebut. 

Tak butuh waktu lama video tersebut beredar. Bak virus cancer, rekaman berdurasi sekitar 6 menit tersebut menyebar tanpa bisa dihentikan. Media-media lokal maupun media elektronik nasional langsung memuat berita menghebohkan tersebut. 

Pada hari Kamis kemarin (13 Maret), Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Adji mengumumkan, “Dengan adanya dugaan kasus asusila tersebut maka MUI Kabupaten Bogor memberhentikan dengan tidak hormat Saudara SS sebagai pengurus MUI," ujar KH Ahmad Mukri Adji.

Kasus heboh video Ustad mesum tersebut menjadi pembicaraan hangat di media-media sosial. Ada yang menyesalkan kasus tersebut, ada yang membela bahwa itu cuma oknum saja, malah ada yang menyindir pedas. Sebenarnya, bukan kali saja tokoh agama dan tokoh panutan masyarakat terlibat kasus video mesum. Di Jawa Timur juga pernah terjadi hal yang sama.

Beberapa oknum anggota DPR juga pernah terlibat kasus video mesum atau video porno, yang berujung pada pemecatan dari partainya. Beberapa oknum DPRD juga pernah terlibat kasus serupa. Baru ini, sebuah adegan video mesum juga beredar melibatkan seorang pejabat Departemen Perhubungan Jawa Barat. 

Di kalangan pemerintah, oknum pengusaha juga terkadang menggunakan ‘suap cewek cantik’ untuk memenangkan tender-tender proyek, sesuatu yang mulai terkuak dalam beberapa tahun terakhir. Hampir pasti terjadi sebelumnya, namun, saat KPK memiliki otoritas menyadap, beberapa kasus korupsi melibatkan perempuan-perempuan sebagai bumbu-bumbu transaksi. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS. Kasus tersebut menjadi heboh, karena salah satu pelaku penyuapan ternyata doyan memelihara perempuan-perempuan muda, mulai dari yang masih ABG (anak baru gede) hingga model atau artis.

Rupanya Indonesia saat ini menghadapi berbagai krisis atau ancaman krisis. Mulai dari ancaman krisis energi, krisis asap di Riau yang mengancam puluhan jiwa-jiwa manusia, krisis kelembagaan menyusul tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terlibat korupsi jual-beli perkara dengan nilai ratusan miliar, hingga krisis moral. Maka, Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi ekononomi, reformasi lembaga-lembaga negara, tapi juga reformasi moral. 

Banyak penjabat bermuka dua alias hipokrit. Pada satu sisi, mereka berupaya menjadi pemimpin yang dihormati, figur yang menjadi panutan masyarakat, namun, disisi lain ternyata diam-diam melakukan tindakan korupsi. Akil Mochtar, misalnya, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga peradilan terhormat, justru melakukan tindakan korupsi. Lutfi Hasan, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengklaim partai yang paling Islami di Indonesia, justru petinggi-petinggi atau yang telah menjadi mantan petingginya, terlibat kasus korupsi. Partai itu pun terancam bakal kehilangan suara banyak dalam Pemilu legislatif 9 April nanti.

Demikian juga Partai Demokrat. Pada tahun 2004 dan 2009, Partai Demokrat berhasil memenangi pemilu karena berjanji dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tapi justru cukup banyak kader-kader partainya yang terlibat kasus-kasus korupsi, seperti Kasus Hambalang, dan lain-lain. Beberapa kader kunci seperti Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat, harus kehilangan posisinya, karena dugaan ikut menikmati duit proyek Hambalang (kasusnya masih ongoing). Yang jelas, AU kini mendekam di tahanan KPK. Demikian juga partai-partai lainnya, yang bakal terancam kehilangan simpati pendukung loyalnya pada Pemilu 9 April nanti.

Di tengah masyarakat, publik terkadang disuguhkan oleh aksi hipokrit pejabat-pejabat daerah maupun LSM, yang seolah menjadi pahlawan masyarakat. Misalnya, meniup isu nasionalisasi sumber daya alam. Toh, ujung-ujungnya ternyata untuk memenuhi ambisi kelompok agar SDA tersebut dikuasai dan dikeruk habis-habisan dan rakyat dikorbankan.

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bukan pemimpin yang hipokrit. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral (*)

Pertamina, Produksi Minyak Indonesia dan Blok Mahakam

Perdebatan mengenai operator Blok Mahakam pasca 2017 kembali mencuat ke permukaan minggu lalu. Saat ini masih ada dua kubu utama mengenai siapa yang terbaik menjadi operator blok Mahakam, yaitu, pihak yang menginginkan Blok Mahakam dioperasikan oleh perusahaan nasional, dalam hal ini Pertamina, dan existing operator yakni Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan raksasa perusahaan migas Jepang Inpex. Namun, ada pihak lainnya yang menginginkan agar Blok Mahakam dikelola lebih baik lagi, dengan mengadopsi skema semacam joint-operating dengan melibatkan operator lama dan pemain baru. Tujuannya, tentu saja untuk memastikan produksi Blok Mahakam terus belanjut dan bahkan bisa lebih optimal. Boleh jadi opsi ketiga ini menjadi opsi terbaik.

Pihak yang menginginkan Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan nasional lebih karena faktor emosi dan spirit nasionalisme sempit. Berbagai pihak memanfaatkan semangat nasionalisme agar pengelolaan Blok Mahakam dialihkan ke pihak atau perusahaan nasional. Membangkitkan gelora nasionalisme ini boleh-boleh saja, asalkan diarahkan ke saluran yang tepat. Jangan sampai semangat nasionalisme ini hanya dijadikan kamuflase atau alat saja untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. 

Siapa yang menyangka, atas nasionalisme, hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengetok palu membubarkan BP Migas, misalnya? Banyak yang kemudian bertepuk tangan, tapi berdampak pada menciptakan kekacauan hukum di industri migas. Atas nama 'nasionalisme' beberapa pejabat Republik ini mengeruk ratus miliar duit rakyat yang dia kumpulkan secara tidak halal. Nasionalisme diperjual-belikan.

Pada era sebelum merdeka, semangat nasionalisme yang membara sangat dibutuhkan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan bersama seluruh elemen masyarakat berjuang dengan caranya sendiri untuk mengusir penjajah. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan, tentu saja dengan cara masing-masing. Setiap orang dapat saja menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Ukurannya, tentu saja seberapa besar kontribusi kita bagi nusa dan bangsa. Seorang pekerja LSM sebuah lembaga tidak bisa mengklaim dia lebih nasionalis dan lebih dari seorang pahlawan dibanding misalnya seorang pekerja di perusahaan migas di lepas pantai Jawa Timur.

Definisi pahlawan tidak lagi apakah seseorang terlibat aktif dalam memerangi penjajah. Pahlawan dan nasionalisme modern adalah seberapa jauh kita berjuang memberi yang terbaik bagi kepentingan bangsa. Dalam konteks pengelolaan sebuah blok migas, semangat nasionalisme bisa juga digelorakan. Nasionalisme Yes, Nasionalisasi No. Apa artinya sebuah sumber daya alam, katakanlah pertambangan, perkebunan, atau lapangan migas, dikelola oleh warga negara, tapi justru merusak alam dan bahkan hasilnya dikorupsi? Lihat misalnya Lapindo, sebagian besar ahli geologi masih mengklaim, luapan atau semburan lumpur lapindo merupakan akibat error pengeboran. Dampaknya semua kita tahu, puluhan ribu warga kehilangan rumah, sawah, kebun dan tempat tinggal. 

Apakah perusahaan swasta nasional, milik warga Indonesia, yang membakar hutan di Riau, Jambi dan Kalimantan, lebih baik dari sebuah perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan menciptakan ribuan tenaga kerja dan patuh membayar pajak? Dewasa ini banyak pihak yang meniupkan isu nasionlisasi dan nasionalisme tidak pada tempatnya dan terkadang hanya digunakan sebagai kamuflase untuk memenuhi ambisi pribadi dan untuk kepentingan sendiri. Terkadang rakyat dimanfaatkan atau obyek penderita.

Karena itu, dalam memutuskan operator blok Mahakam, pemerintah perlu hati-hati. Evaluasi mendalam perlu dilakukan agar keputusan dibuat demi kebaikan dan kepentingan bangsa. Operator Blok Mahakam harus dapat menjamin kelangsugan produksi dan bahkan lebih optimal, mengurangi dan menangani setiap risiko yang muncul serta punya komitmen untuk berinvestasi baik untuk eksplorasi dan meningkatkan produksi. Tidak pada tempatnya lagi kita melihat apakah harus perusahaan lokal/nasional atau perusahaan asing. Perusahaan yang pantas mengelola blok migas (termasuk Blok Mahakam) adalah perusahaan yang berkompeten, entah asing atau lokal. Apa artinya sebuah perusahaan nasional, tapi tercemar praktek-praktek korupsi dan gratifikasi serta tidak menerapkan good corporate governance? 

Pemerintah telah memiliki tiga opsi terkait operatorship Blok Mahakam pasca 2017, operatorship tidak diperpanjang dan kemudian diserahkan ke perusahaan nasional, diperpanjang dan operator yang sekarang dipersilahkan melanjutkan pengelolaan blok Mahakam, dan opsi ketiga kolaborasi operator lama dan baru.

Operator yang sekarang, Total E&P Indonesie bersama Inpex, telah mengajukan keinginan agar operatorsip diperpanjang. Pada saat yang sama Pertamina dan belakangan beberapa perusahaan nasional tertarik untuk ikut berpartisipasi. 

Boleh jadi, opsi ketiga ini dapat menjadi opsi terbaik. Manfaatnya tentu banyak, operator baru tidak perlu mulai dari nol lagi karena masih ada operator lama. Pada periode tertentu dapat saja operator tetap sama, tapi beberapa tahun kemudian operator dapat beralih ke perusahaan nasional. Manfaat lainnya, kisruh atau gejolak internal dapat dihindari karena bakal tidak banyak terjadi perubahan culture dan sistem kerja. Kolaborasi juga dapat mempercepat proses transfer teknologi, apalagi Indonesia saat ini masih tertinggal dalam hal teknologi industri minyak dan gas bumi.

Beberapa kelompok masyarakat menginginkan Pertamina langsung menjadi operator. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan risiko yang bakal dialami. Bukan kita mengecilkan kemampuan Pertamina, tapi tujuannya agar tidak terjadi disruption pada pengelolaan Blok Mahakam. Pengelolaan sebuah blok migas memiliki risiko yang tinggi. Demikian juga Blok Mahakam, ada risiko bawaan yang harus dan perlu diantisipasi dan diatasi oleh operator. 

Pertanyaannya, mampukah perusahaan nasional mengatasi dan mengelola risiko yang bakal terjadi?  Perusahaan migas harus mampu mengelola risiko dan bila perlu menekan ke titik zero. Tingkat kecelakaan kerja harus ditekan ke titik nol. 

Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu mengakui masih banyak warga Indonesia yang masih meragukan kemampuan Pertamina. Dahlan Iskan sendiri mulai yakin akan kemampuan Pertamina. Tapi kita juga tidak bisa salahkan sebagian besar publik yang masih meragukan kemampuan Pertamina, apalagi bila melihat Pertamina yang tertinggal jauh di belakang Petronas, misalnya.  

Banyak kemajuan yang dicatat Pertamina, tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan dan ditingkatkan. Ketidakefisienan operasional masih terjadi di sana-sini, baik di hulu maupun di hilir. BUMN Migas itu juga terkadang dan bahkan sering dijadikan sapi perahan oleh pihak-pihak tertentu yang mengekang laju dan perkembangan perusahaan. Praktek-praktek kotor, korupsi, kolusi dan nepotisme, masih belum sepenuhnya hilang. Warisan Orba masih ada. Isu kecelakaan kerja (safety) masih menjadi tanda tanya dengan melihat berbagai kecelakaan yang menimpa BUMN Migas itu dalam beberapa bulan atau tahun terakhir.

Pertamina memiliki keterbatasan baik dari sisi kapital dan teknologi dan kemampuan mengelola blok migas. Indonesia tak perlu malu untuk belajar dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan migas skala dunia. Dari sisi kemampuan berproduksi, tahun 2013 saja, produksi minyak dan gas Pertamina di bawah target yang ditetapkan. Tahun 2013, misalnya, Pertamina memproduksi 465.200 barel setara minyak, hanya naik 0,8 persen dibanding target sebesar 535.820 barel setara minyak.  Produksi masih jauh dari target.  

Dalam membangun kilang minyak, Pertamina membutuhkan mitra dalam. Membangun kilang minyak membutuhkan biaya ratusan triliun rupiah, karena itu wajar Pertamina perlu mitra. Demikian juga di sektor hulu, Pertamina perlu berkolaborasi dengan perusahaan migas global (IOC) dalam mengelola sebuah blok migas untuk mengurangi risiko (sharing risks), apalagi blok mengelola blok yang memiliki tingkat kompleksitas operasional dan risiko yang tinggi, seperti blok Mahakam. Dengan demikian, publik yang meragukan kemampuan Pertamina tidak bisa disalahkan, apalagi untuk urusan mengelola blok-blok migas yang kompleks seperti East Natuna dan Blok Mahakam.  (*)