Blok Mahakam, Mandiri Oil dan Peta Politik Indonesia

Bagaimana kelanjutan nasib blok-blok Minyak dan Gas bumi yang kontraknya akan berakhir? Pertanyaan tersebut mungkin muncul dari pelaku industri Migas atau pemantau industri Migas. Bila pertanyaan tersebut diajukan ke pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, maka hampir pasti kita akan mendapat jawaban klasik, “sedang dibahas”, “masih digodok skemanya”, dan jawaban-jawaban yang mirip seperti itu. Saat ini pembahasan soal blok-blok Migas yang kontraknya bakal berakhir tampak ‘cooling down’, artinya tenggelam oleh isu-isu agenda Pemilu. 

Pertanyaan lain yang mungkin timbul adalah apakah keputusan mengenai nasib blok-blok Migas yang kontraknya berakhir, termasuk Blok Mahakam, akan ditentukan atau diputuskan oleh Kementerian ESDM atau pemerintah sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir, atau akan diputuskan oleh pemerintah baru nanti? 

Seperti yang kita pahami, operator Blok Mahakam telah mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 2007. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengatakan bahwa saat ini ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah, yaitu, diperpanjang, tidak diperpanjang dan opsi skema baru, yakni melibatkan pemain baru. Dari pernyataan beberapa pejabat pemerintah, tampaknya pemerintah akan mengambil opsi ketiga. Dan dari sumber-sumber di Kementerian ESDM, opsi ketiga ini yang sedang dibahas, hanya detilnya sedang dibahas. Opsi ketiga ini akan melibatkan operator lama yakni Total E&P Indonesie, mitra non-operator Inpex Corp dan pemain baru Pertamina. 

Namun, belakangan muncul nama-nama baru yang tertarik untuk masuk ke Blok Mahakam seperti Indika Energi, ENI dan Marathon Oil. Publik mungkin familiar dengan Indika Energi, yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ENI, perusahaan raksasa minyak asal Italia. Tapi Mandiri Oil? 

Mandiri Oil atau PT Mandiri Panca Usaha adalah Kontraktor Kerja Sama yang saat ini melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Blok Sembilang, Natuna Barat, Kepulauan Riau. BP MIGAS dan PT. Mandiri Panca Usaha pada tanggal 1 April 2011 menandatangai kontrak kerjasama untuk waktu kontrak selama 20 tahun. Mandiri Oil adalah perusahaan yang tergabung dalam Indoland Group, sebuah grup perusahaan yang sedang naik daun yang didirikan oleh Yanuar Arsjad.

Mandiri Oil sebenarnya merupakan pemain baru di industri migas di Tanah Air. Indoland Grup awalnya merupakan pengembang properti yang antara lain mengelola hotel bintang lima di Bali, yakni The Bali Cliff, serta memiliki anak usaha lain di bidang telekomunikasi. Anak usaha Indoland di bidang properti adalah PT Indoland Bali Propertindo.

Pada tahun 2011, Mandiri Oil ditunjuk pemerintah untuk mengelola Blok Sembilang di Natuna, yang sebelumnya dikelola oleh Conoco Philips. Peralihan pengelolaan blok ini pun sempat menjadi kontroversi karena proses peralihan yang tidak wajar.

Selain itu, Indoland Group memiliki anak usaha PT Bhakti Surya Telecomindo, perusahaan menara telekomunikasi yang memiliki 700 menara dan 150 in building site. Perusahaan ini melayani operator telekomunikasi besar dan multinasional. Anak perusahaan lain adalah PT Arun Petrogas. 

Menurut penelusuran penulis, pendiri Mandiri Oil dekat Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Kedekatan tersebut juga telah diakui oleh pemilik Mandiri Oil Yanuar Arsjad seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Belakangan nama Mandiri Oil muncul sebagai salah satu pihak yang ingin masuk ke Mahakam.

Nama Mandiri Oil muncul ke media setelah beberapa waktu lalu adanya pertemuan antara Total E&P Indonesie dengan Menteri ESDM Jero Wacik yang difasilitasi Mandiri Oil. Perusahaan ini (Mandiri Oil) kabarnya juga pernah dibantu oleh Jero Wacik saat ingin membeli Blok B Arun dan North Sumatera Offshore (NSO) di Nanggroe Aceh Darussalam milik ExxonMobil, yang kemudian bermasalah.

Hingga saat ini, operator Blok Mahakam maupun pelaku industri migas, masih menunggu keputusan pemerintah terkait nasib Blok Mahakam. Kontrak Total E&P Indonesie akan berakhir pada semester I tahun 2017. Idealnya, keputusan perpanjangan/tidak perpanjanga/skema baru dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir karena ini berpengaruh pada rencana investasi operator blok tersebut.

Keputusan perpanjangan sebuah blok Migas di Indoensia tampaknya tidak mudah bagi pemerintah. Pemerintah sendiri tampak terjebak oleh desakan-desakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingannya. Kelompok-kelompok LSM tertentu misalnya menginginkan operatorship Blok Mahakam langsung diserahkan ke perusahaan nasional. Namun, ada pihak lain yang berpikir lebih rasional, yang mengutamakan agar Blok Mahakam diperasikan oleh pihak-pihak yang berkompeten agar operasional Blok Mahakam berlanjut dan tidak terganggu.

Kita berharap pemerintah akan mengambil keputusan yang bijaksana demi kepentingan negara!