Kasus Video Porno Ustad Cisarua, Jawa Barat Merebak, MUI Bogor Pecat Ustad SS

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral, pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral.

 = = =

Ustad SS dipecat dari MUI Bogor

Sebuah rekaman video mesum atau video porno dengan aktor utama seorang Ustad Mesjid Baitul Faizin DKM di Cisarua Puncak, Bogor, Jawa Barat dan dua perempuan dalam 1-2 minggu terakhir marak beredar melalui handphone. Ustad tersebut ternyata merupakan salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor. Kasus ini lagi-lagi menunjukkan betapa rendahnya moral sebagian pemimpin masyarakat atau yang dianggap pemimpin oleh masyarakat sudah mulai rusak.  Oknum ustad tersebut yang seharusnya menjadi penjaga gawang moral masyarakat justru berpartisipasi membuat rusak moral masyarakat.

Beredarnya video mesum atau video porno ustad tersebut membuat heboh masyarakat dan membuat marah para ulama di Bogor. MUI Kabupaten Bogor kemudian memecat Ustad SS terkait video porno tersebut. Polisi kini sedang mencari ustad tersebut untuk dimintai keterangan dan juga dua perempuan lawan main di video tersebut. 

Tak butuh waktu lama video tersebut beredar. Bak virus cancer, rekaman berdurasi sekitar 6 menit tersebut menyebar tanpa bisa dihentikan. Media-media lokal maupun media elektronik nasional langsung memuat berita menghebohkan tersebut. 

Pada hari Kamis kemarin (13 Maret), Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Adji mengumumkan, “Dengan adanya dugaan kasus asusila tersebut maka MUI Kabupaten Bogor memberhentikan dengan tidak hormat Saudara SS sebagai pengurus MUI," ujar KH Ahmad Mukri Adji.

Kasus heboh video Ustad mesum tersebut menjadi pembicaraan hangat di media-media sosial. Ada yang menyesalkan kasus tersebut, ada yang membela bahwa itu cuma oknum saja, malah ada yang menyindir pedas. Sebenarnya, bukan kali saja tokoh agama dan tokoh panutan masyarakat terlibat kasus video mesum. Di Jawa Timur juga pernah terjadi hal yang sama.

Beberapa oknum anggota DPR juga pernah terlibat kasus video mesum atau video porno, yang berujung pada pemecatan dari partainya. Beberapa oknum DPRD juga pernah terlibat kasus serupa. Baru ini, sebuah adegan video mesum juga beredar melibatkan seorang pejabat Departemen Perhubungan Jawa Barat. 

Di kalangan pemerintah, oknum pengusaha juga terkadang menggunakan ‘suap cewek cantik’ untuk memenangkan tender-tender proyek, sesuatu yang mulai terkuak dalam beberapa tahun terakhir. Hampir pasti terjadi sebelumnya, namun, saat KPK memiliki otoritas menyadap, beberapa kasus korupsi melibatkan perempuan-perempuan sebagai bumbu-bumbu transaksi. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS. Kasus tersebut menjadi heboh, karena salah satu pelaku penyuapan ternyata doyan memelihara perempuan-perempuan muda, mulai dari yang masih ABG (anak baru gede) hingga model atau artis.

Rupanya Indonesia saat ini menghadapi berbagai krisis atau ancaman krisis. Mulai dari ancaman krisis energi, krisis asap di Riau yang mengancam puluhan jiwa-jiwa manusia, krisis kelembagaan menyusul tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terlibat korupsi jual-beli perkara dengan nilai ratusan miliar, hingga krisis moral. Maka, Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi ekononomi, reformasi lembaga-lembaga negara, tapi juga reformasi moral. 

Banyak penjabat bermuka dua alias hipokrit. Pada satu sisi, mereka berupaya menjadi pemimpin yang dihormati, figur yang menjadi panutan masyarakat, namun, disisi lain ternyata diam-diam melakukan tindakan korupsi. Akil Mochtar, misalnya, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga peradilan terhormat, justru melakukan tindakan korupsi. Lutfi Hasan, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengklaim partai yang paling Islami di Indonesia, justru petinggi-petinggi atau yang telah menjadi mantan petingginya, terlibat kasus korupsi. Partai itu pun terancam bakal kehilangan suara banyak dalam Pemilu legislatif 9 April nanti.

Demikian juga Partai Demokrat. Pada tahun 2004 dan 2009, Partai Demokrat berhasil memenangi pemilu karena berjanji dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tapi justru cukup banyak kader-kader partainya yang terlibat kasus-kasus korupsi, seperti Kasus Hambalang, dan lain-lain. Beberapa kader kunci seperti Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat, harus kehilangan posisinya, karena dugaan ikut menikmati duit proyek Hambalang (kasusnya masih ongoing). Yang jelas, AU kini mendekam di tahanan KPK. Demikian juga partai-partai lainnya, yang bakal terancam kehilangan simpati pendukung loyalnya pada Pemilu 9 April nanti.

Di tengah masyarakat, publik terkadang disuguhkan oleh aksi hipokrit pejabat-pejabat daerah maupun LSM, yang seolah menjadi pahlawan masyarakat. Misalnya, meniup isu nasionalisasi sumber daya alam. Toh, ujung-ujungnya ternyata untuk memenuhi ambisi kelompok agar SDA tersebut dikuasai dan dikeruk habis-habisan dan rakyat dikorbankan.

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bukan pemimpin yang hipokrit. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral (*)