Blok Mahakam dan Para Politisi, Antara Bekerja dan Talk Only

Sebuah anjungan minyak dan gas lepas pantai

Di kantor sebuah perusahaan minyak dan gas bumi di Jakarta, kegiatan rutin dilakukan. Anto, seorang drilling manager, melakukan morning meeting dan conference call dengan koleganya, baik yang kantor maupun para para pekerja dan insinyur di lapangan. Agenda utama, adalah menyiapkan logistik dan memastikan rencana kick-off drilling di sebuah lokasi lepas pantai dapat dilakukan segera sesuai rencana. Semua aspek dibahas, baik aspek teknis dan non-teknis, aspek perizinan dari pemerintah daerah, sosialisasi dengan masyarakat, dan lain-lain.

Mereka juga melakukan pengecekan untuk memastikan semua tahapan-tahapan, semua persyaratan telah dilewati dan dilakukan, sehingga rencana dan program drilling dapat dilakukan tepat waktu. Mereka memahami, pekerjaan yang sukses, diawali dengan perencanaan yang matang. Mereka memastikan semua pekerjaan dilakukan dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dan sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal atau peraturan pemerintah.

Aktivitas seperti ini dapat kita temui di kantor-kantor perusahaan migas. Sebagian besar kantor pusat berada di Jakarta, namun, mereka memiliki wilayah operasional di berbagai pelosok tanah air, dengan segala tantangan-tantangannya, termasuk kurangnya infrastruktur pendukung di wilayah kerja (WK) migas. Kurangnya infrastruktur pendukung sangat dirasakan terlebih untuk WK di kawasan timur Indonesia, apalagi WK berada di kawasan remote atau frontier.

Berbeda dengan para pekerja migas yang bekerja dan bekerja, melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi, atau memproduksi minyak dan gas bumi untuk mendukung ekonomi nasional, para politisi hanya berkoar-koar, memberi janji palsu kepada masyarakat.  Terkadang, dan bahkan sering, apa yang diucapkan tidak dipahami. Mereka sering tidak memahami dan mengetahui pengetahuan yang cukup tentang suatu subyek.

Lihatlah misalnya perdebatan para bakal calon presiden dari Partai Demkorat. Para bakal calon Presiden ini melakukan debat kusir dari satu kota ke kota yang lain. Mereka mencoba menarik perhatian publik, tapi tampaknya para politisi Partai Demokrat ini gagal menarik perhatian publik. Ini terlihat dari berbagai survei yang dilakukan belakangan ini.

Tokoh-tokoh yang menjadi calon presiden pun tidak menarik perhatian publik. Tema yang diusung pun sering out of touch. Sebagai contoh isu korupsi. Isu korupsi yang menjadi masalah utama hanya menjadi isu pinggiran (marginal), tidak menjadi isu utama. Apakah ini akibat terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan begitu banyak kader-kader Partai Demokrat? Sebagian sudah menginap di hotel prodeo, sebagian sedang menjalani proses pemeriksaan dan menginap di hotel prodeo KPK dan sebagian lagi sedang menanti atau berpotensi menginap di hotel prodeo.

Yang terlibat korupsi, tentu bukan hanya politisi atau kader-kader PD, tapi juga partai-partai lain, seperti PKS yang terlibat kasus impor sapi, kader-kader partai Golkar, antara lain, Ratu Atut, gubernur Banten yang kini, terpaksa menginap di hotel prodeo KPK karena terlibat kasus korupsi. Parahnya, anggota keluarganya pun ikut terseret seperti Wawan, suami Airin, Walikota Tangerang Selatan. Kasus-kasus korupsi ini telah memukul Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Golkar. Demikian juga, dengan partai-partai lain. Beberapa kader partai PDI Perjuangan (PDIP) juga terlibat kasus korupsi. Rasa-rasanya sulit untuk menemukan partai yang bersih.

Kita sebagai pemegang saham Republik ini tentu merasa prihatin yang mendalam dengan situasi ini. Kita juga mengecam para politisi yang hanya ngomong doang, menjual tidak pada tempatnya, sekadar untuk menarik perhatian publik. Pengelolaan sebuah blok migas, tidak seharusnya dijadikan komoditas politik. Mengelola sebuah blok migas, apalagi blok-blok migas yang kompleks, seperti blok Mahakam, blok Masela, blok East Natuna, atau blok-blok yang berada di laut dalam, sebaiknya diserahkan ke ahlinya yang lebih memahami dan berkompeten. Tapi itulah wajah politik Indonesia saat ini.

Saat para pekerja, termasuk pekerja industri migas, berusaha, bekerja, para politisi hanya berkoar-koar, ngibulin rakyat saja. Rakyat hanya diperhatikan atau pura-pura diperhatikan saat jelang pemilu seperti sekarang ini. Para politisi atau calon presiden PD, misalnya, akhir pekan lalu, mencoba menjual isu Blok Mahakam, dalam perdebatan mereka. Pengelolaan sebuah blok dijadikan isu untuk menarik simpati publik.

Kita tidak tahu, entah blok migas mana lagi yang bakal  'dijual' sebagai komoditas politik.

Namun, upaya para politisi tersebut tampaknya gagal.  Publik lewat media-media online malah menyindir dengan mengatakan, lebih baik para politisi tersebut mengurus dan membersihkan internal partai dulu, sebelum mengurus kepentingan publik. Hapus dulu praktek-praktik korupsi, baru setelah itu berbicara isu-isu lain.

Sebagai warga negara, kita memberi apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang tetap komit dengan pekerjaannya, termasuk perusahaan dan pekerja migas. Beberapa perusahaan dan investor migas, tetap melanjutkan upaya dan program mereka melakukan eksplorasi dan memproduksi minyak dan gas bumi. Mereka berupaya mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi krisis energi. Gas bumi tersebut antara lain dikirim ke PLN untuk memproduksi listrik, yang kemudian dikirim ke rumah-rumah warga, termasuk rumah para politisi ini.

Salah satu perusahaan migas yang tetap komit melakukan eksplorasi tersebut adalah Total E&P Indonesie, perusahaan migas raksasa asal Perancis. Blok Mahakam, yang dikelola Total hingga 2017, tetap bekerja secara profesional walaupun jadi ‘obyek jualan’ para politisi. Seperti yang diberitakan di beberapa media beberapa waktu lalu, perusahaan ini akan melakukan eksplorasi di lepas pantai (laut dalam) Mentawai, Sumatera Barat. Sekitar US$40 juta (atau sekitar Rp400 miliar lebih) dana digunakan untuk kegiatan eksplorasi tersebut.

Perusahaan migas Italia ENI juga baru-baru ini dilaporkan akan melakukan eksplorasi serta mengembangkan proyek laut dalam di Selat Makassar. Beberapa perusahaan telah ditunjuk untuk mengembangkan proyek Eni di Selat Makassar tersebut, yang diperkirakan bakal mulai berproduksi tahun 2017.

Perusahaan-perusahaan seperti Total dan ENI merupakan perusahaan kelas dunia yang dikontrak pemerintah Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek raksasa dan yang kompleks. Perusahaan-perusahaan migas global (IOC) berani mengambil risiko berinvestasi mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah untuk mengeksplorasi maupun produksi minyak. Hasil produksi mereka, termasuk gas bumi, digunakan oleh perusahaan-perusahaan di tanah air, termasuk PLN dan industri keramik di tanah air.

Partisipasi perusahaan swasta, entah nasional atau international, patut diapresiasi. Indonesia yang welcome terhadap masuknya investasi asing, selayaknya tidak melakukan anti-asing atau anti kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Yang paling penting sebenarnya, seberapa besar dan seberapa optimal sebuah perusahaan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan ekonomi Indonesia. 

Kita prihatin dan mengecam para politisi yang hanya berkoar-koar masalah yang mereka sendiri tidak pahami, sekadar untuk kepentingan sendiri. Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin dan para politisi untuk berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadikan rakyat sebagai alat untuk memperkaya diri. (*)

Industri Migas Global, Indonesia Kekurangan Insinyur dan Tenaga Ahli

Industri minyak dan gas bumi global terus berkembang saat ini didorong oleh harga minyak dan gas bumi yang masih tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh industri migas juga tidak sedikit karena banyak cadangan migas kini berada di lepas pantai (offshore), dan sebagiannya berada di laut dalam. Sehingga tenaga ahli dan pekerja migas yang dicari perusahaan minyak global atau International Oil Companies (IOCs) juga mengarah ke pekerja yang memiliki keahlian khusus di bidang industri migas lepas pantai.

Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Sebagian besar blok migas yang sedang dikembangkan atau dalam fase eksplorasi saat ini berada di lepas pantai.

Namun, untuk mendapatkan pekerja migas yang memiliki keahlian yang dicari terkadang sulit. Akibatnya, terjadi kompetisi untuk mendapatkan pekerja yang memiliki keahlian tertentu. Masalah kekurangan tenaga ahli untuk operasional lepas pantai menjadi sorotan utama para eksekutif senior yang membidangi Human Resources di perusahaan-perusahaan migas skala global. Para eksekutif HR tersebut melakukan diskusi seperti yang dimuat oleh Offshore-Technology.com.
 
Jon Tait, recruitment director di BP Upstream, mengatakan isu utama yang dihadapi perusahaan migas global saat ini adalah permintaan melebihi suplai. Ini terutama pada ketersediaan tenaga insinyur dan ilmuwan yang menjadi tulang punggung mati-hidupnya industri migas.
 
Jo McGregor, direktur spesialis rekruiten McGregor Consultants, mengatakan ini akan menjadi masalah serius. Namun, ia melihat sudah ada upaya untuk menutup kesenjangan (gap) tersebut. Sudah mulai ada banyak lulusan yang mengikuti berbagai program apprentice.

Hays Oil & Gas, managing director John Faraguna, mengatakan banyak perusahaan optimistis mereka akan dapat mengatasi masalah itu dalam tahun-tahun mendatang. Untuk sementara perusahaan-perusahaan akan bergantung pada tenaga ahli kontrak. Tantangan berikutnya, dengan semakin banyak tenaga ahli yang memasuki usia pensiun, maka perusahaan-perusahaan migas raksasa dunia akan menghadapi tantangan baru lagi yakni, bagaimana menggantikan tenaga-tenaga ahli yang memasuki usia pensiun tersebut.

Steve Greig, Head division for recruitment specialist, Orion mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih sulit. Industri migas terus berkembang seiring dengan dimulainya proyek-proyek eksplorasi baru. Mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan insinyur-insinyur yang ahli di bidangnya. Ini masalah suplai dan permintaan.

Menurut Jon Trait, tenaga ahli yang sangat dicari saat ini adalah yang terkait geoscience seperti geologist, geophysicists dan geoscientists. Banyak perusahaan migas global saat ini melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di lepas pantai, termasuk laut dalam, tidak hanya di Amerika Latin, tapi juga di Timur Tengah, Afrika dan Asia.

Perusahaan-perusahaan migas global seperti BP yang melakukan operasi di laut dalam sangat membutuhkan insinyur-insinyur yang memiliki kompetensi di operasional migas lepas pantai dan laut dalam, keahlian di bidang pengeboran lepas pantai dan laut dalam, serta insinyur-insinyur lain.

Jon Trait mengatakan kompetisi untuk mendapatkan talenta-talenta baru dan tenaga-tenaga ahli migas sedang terjadi di pasar global. Ini terlihat di negara-negara yang industri migasnya sedang berkembang pesat. Sebagai contoh, di Angola ada 15 operator migas dunia yang berkompetisi mendapatkan insinyur-insinyur dan tenaga ahli untuk bekerja di lapangan-lapangan migas mereka.

Masalah kekurangan tenaga ahli migas, terutama lepas pantai dan laut dalam, juga dialami sendiri oleh Indonesia saat ini. SKK Migas baru-baru ini mengatakan industri migas Indonesia saat ini membutuhkan banyak insinyur-insinyur untuk bekerja di industri migas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Irnanda Laksanawan. Indonesia, kata Irnanda, membutuhkan lebih dari 1,5 juta orang insinyur hingga 2025, termasuk yang bekerja di industri minyak dan gas bumi. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), pada 2015.

Dalam tahun-tahun mendatang cukup banyak proyek-proyek migas raksasa maupun yang skala sedang dan akan dikembangkan, misalnya proyek lepas pantai di lapangan Abadi, Blok Masela, pengembangan train-3 BP Tangguh, pengembangan lanjutan Blok Mahakam, Donggi-Senoro di Sulawesi, proyek Cepu, dan masih banyak lagi.  Situasi ini menjadi tantangan bagi industri migas sekaligus peluang bagi generasi muda Indonesia. (*)

Total E&P Kini Dipimpin Eksekutif Indonesia, Positif untuk Industri Migas

Hardy Pramono, Presiden Total E&P

 

Mayoritas perusahaan minyak dan gas skala dunia (oil majors) yang beroperasi di Indonesia dipimpin oleh negara asal perusahaan tersebut. Namun, kecenderungan tersebut mulai berubah. Beberapa perusahaan migas raksasa dunia yang beroperasi di Indonesia mulai mempercayakan posisi puncak perusahaan kepada putra-putri bangsa. Yang teranyar adalah Hardy Pramono. Ia secara resmi diangkat untuk menjadi Presiden Direktur Total E&P Indonesie, menggantikan Elisabeth Proust, yang telah cukup lama memimpin perusahaan migas raksasa asal Perancis tersebut. 

Ini untuk pertama kali Total E&P Indonesie dipimpin oleh orang Indonesia sejak mulai beroperasinya di Indonesia tahun 1976. Tentu saja pengangkatan Hardy Pramono menjadi sejarah baru bagi Total E&P Indonesie. Hardy Pramono bukanlah orang baru di perusahaan asal Perancis tersebut. Ia telah malang melintang bekerja di perusahaan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Sebelum diangkat jadi Presiden Direktur, Pramono memegang posisi Executive Vice President East Kalimantan District & Operation.

Elisabeth Proust telah menjadi Presiden Direktur dan General Manajer Total E&P Indonesie sejak 2008. Proust juga sempat menjadi Presiden Indonesia Petroleum Associaton periode 2012, menggantikan Jim Taylor. Ia juga menjadi anggota IPA sejak 2009 dan menjadi pejabat di IPA pada 2010.

PT Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu perusahaan migas dunia yang juga telah dipimpin oleh orang Indonesie. Saat ini, CPI dipimpin oleh Abdul Hamid Batubara sebagai Presiden Direktur. Selain itu, perusahaan migas global lain yang juga kini dipegang oleh putra Indonesia adalah Marjolijn Wajong, yang menjabat sebagai GM Santos Indonesia.

Apa arti penting pengangkatan Hardy Pramono sebagai Presiden Direktur Total E&P Indonesie? Pertama, perusahaan migas global sudah memiliki sistem, corporate culture dan tata kelola yang sudah terbentuk dengan rapih. Jadi, siapapun yang memegang jabatan sebagai Presiden Direktur, tidak akan terjadi guncangan atau perubahan-perubahan yang drastis. Dengan demikian, dari sisi operasional, tidak akan ada kejutan-kejutan. 

Kedua, equal opportunities atau kesempatan yang sama. Rata-rata perusahaan global dan kelas dunia sangat memegang teguh prinsip persamaan bagi setiap karyawan. Tentu tidak ada kolusi agar bisa naik jabatan. Siapa yang berkompeten dan berprestasi, dia memiliki peluang mengembangkan karirnya, hingga ke posisi puncak. Perusahaan seperti Total merekrut tenaga-tenaga lokal yang berkompeten, punya kemampuan untuk berkembang. 

Mereka diberi training, pelatihan serta kesempatan magang di negara lain untuk menimba ilmu. Ini merupakan salah satu magnet, banyak insinyur Indonesia lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia memilih perusahaan-perusahaan skala global, karena mereka akan dapat belajar banyak dan dapat meningkatkan keahlian mereka. Semangat profesionalisme betul-betul ditanamkan pada setiap karyawan.

Diangkatnya Hardy Pramono sebagai Presiden Direktur Total E&P Indonesie juga positif bagi industri migas nasional. Sebagai seorang profesional di bidangnya, Hardy Pramono dapat memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengembangkan industri minyak dan gas bumi ke depannya. Sebagai warga negara yang bekerja di perusahaan multi-nasional, boss Total Indonesie ini seharusnya tidak akan menemukan kendala berarti dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal maupun stakeholders lainnya.

Naiknya Hardy Pramono sebagai pemimpin puncak Total E&P Indonesie juga dapat diartikan sebagai semakin menyatunya perusahaan asal Perancis ini dengan masyarakat lokal. Posisinya dia sebelumnya sebagai Executive Vice President East Kalimantan District & Operation akan memudahkan Total E&P dalam mempererat hubungan dengan pemerintah lokal di Kalimantan Timur maupun stakeholders lainnya. Apalagi, Total E&P sudah hadir di Kaltim sekitar 40 tahun, dan tentu sudah ada saling pengertian yang mendalam, antara Perseroan dengan mitra bisnis, maupun dengan masyarakat. 

Jelas tantangan yang akan dihadapi Presiden Direktur Total E&P Indonesie ini tidaklah mudah. Ia naik bukan saat jaya-jayanya Blok Mahakam, tapi saat blok ini memasuki usia uzur. Sekitar 80% cadangan minyak dan gas bumi Blok Mahakam sudah dieksploitasi atau diproduksi. Tinggal 20% lagi yang belum dikembangkan. Dari sisi operasional, mengembangkan blok Mahakam kedepan tidaklah mudah. Dibutuhkan investasi besar setiap tahun serta teknologi tinggi untuk mengangkat minyak dan gas dari perut bumi.  

Total sendiri telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi dalam tahun-tahun mendatang. Paling tidak US$7,3 miliar akan diinvestasikan dalam lima tahun kedepan untuk pengembangan lanjutan Blok Mahakam. 

Saat ini ada beberapa proyek yang sedang dikembangkan Total, yaitu Proyek Peciko 7B, Sisi Nubi 2B, dan South Mahakam Fase 3. Total E&P sedang menyelesaikan pemasangan 3 anjungan dengan investasi sekitar US$2 miliar untuk mengembangkan Peciko 7B, dan Sisi Nubi 2B yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2014 ini.  

Bagi pemerintah, produksi Mahakam masih dianggap strategis karena produksi gas dari Blok Mahakam menyuplai sekitar 80% kebutuhan gas pada fasilitas LNG di Bontang, Kalimantan Timur. Karena itu, Total maupun pemerintah memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan tingkat produksi dan melanjutkan pengembangan Blok Mahakam. Faktor kesinambungan produksi kemungkinan akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan operator Blok Mahakam pasca 2017. 

Total E&P, dengan mitranya Inpex Corp, telah mengajukan proposal perpanjangan hak pengelolaan Blok Mahakam. Pelaku industri migas berharap pemerintah segera memutuskan operator baru, apakah memperpanjang, tidak diperpanjang atau menerapkan skema baru engan melibatkan operator lama. (*)

Indonesia Hadapi Tiga Darurat, Apa Saja?

Darurat Bencana!

Di sebuah sudut kafe di Bogor, tiga orang sahabat lama berkumpul. Ketiganya adalah lulusan sebuah institut teknologi terkemuka di Bandung. Saat ini, mereka bekerja di tempat yang berbeda-beda. Sambil menyeruput kopi panas, mereka berbincang-bincang santai mulai dari masalah pekerjaan, bisnis, hingga masalah yang umum. Salah seorang mengajukan pertanyaan yang menggelitik. Indonesia saat ini sedang darurat. Apa itu?

Mocthar menjawab, "Yang jelas, saat ini Indonesia sedang menghadapi Darurat Bencana. Lihat saja masalah di sekitar kita, media televisi, koran dan online, semua memberitakan masalah bencana, mulai dari bencana banjir, banjir bandang, letusan gunung api, dan bencana lainnya."

Akil Mochtar, mantan Ketua MK. Darurat Korupsi!

Anton menimpali, bagi saya bencana yang lebih dahsyat adalah Korupsi. Bencana banjir, tanah longsor atau letusan gunung api terjadi barangkali hanya 1-2 bulan selama setahun. Tapi korupsi? Terjadi merata dan masif, mulai dari pusat hingga daerah, dari para elit politik dan birokrat hingga kepala desa.

Negara dan rakyat dirugikan triliun rupiah setiap tahun akibat korupsi. Ratusan miliar bahkan triliunan dana kontribusi sektor minyak dan gas bumi yang masuk ke APBN, kemudian bocor alias dikorupsi baik di pusat maupun di daerah. Jadi Indonesia saat ini menghadapi Darurat Korupsi yang harus diatasi dan dilawan.

Anton kemudian mengoceh panjang lebar tak kalah dengan Wakil Rakyat di Senayan menyebut satu per satu kasus korupsi besar yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kasus Hambalang yang melibatkan mantan petinggi dan elit Partai Demokrat, dugaan penyelewengan (korupsi) dana bailout Bank Century, kasus impor sapi yang melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kasus korupsi Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkama Konstitusi (MK). Konon, AM yang turut berperan dalam membubarkan BPMIGAS dan pendukung gerakan nasionalisasi migas, didakwa menerima puluhan dan bahkan ratusan miliar terkait kasus dispute terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Baru-baru ini, KPK bahkan menemukan puluhan miliar uang yang disembunyikan di rumah dinas AM.

Pipa Gas. Indonesia hadapi Darurat Energi!

Tidak hanya itu, masih banyak kasus korupsi lain, seperti kasus simulasi SIM yang melibatkan oknum petinggi Polri, kasus suap Cheque yang melibatkan puluhan anggota DPR terkait pemilihan gubernur Bank Indonesia. Puluhan mantan dan Kepala Daerah aktif juga terlibat korupsi. Ya, tidak salah, negara ini memang sedang Darurat Korupsi.

Budi Raharjo, yang kini bekerja di sebuah perusahaan minyak dan gas bumi, mengiyakan pendapat kedua kawannya itu. Tapi, ia menambahkan satu darurat lagi. Darurat Energi. Masalah energi, kata Budi, telah, sedang, dan akan terus menjadi problem utama bagi Indonesia. Lihat saja, perdebatan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus menghantui Indonesia dari tahun ke tahun. Akar persoalannya, adalah penurunan produksi minyak di hulu. Produksi minyak Indonesia telah turun menjadi hanya 830.000 barel per hari saat ini dari 1,6 juta bph pertengahan tahun 1995. Padahal konsumsi BBM Indonesia menjadi 1,5 juta bph. Artinya, Indonesia mengimpor separuh dari kebutuhan BBM.

Patut disayangkan, kata Budi, kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan migas berkurang. Indonesia saat ini hanya berproduksi dari cadangan yang ditemukan belasan dan puluhan tahun lalu. Tanpa ada tambahan cadangan, maka Indonesia akan menghadapi krisis energi hebat dalam tahun-tahun mendatang. "Jadi bagi saya, Indonesia saat ini sedang menghadapi Darurat Energi," ujar Budi.

Obrolan ringan ketiga warga bangsa di atas merupakan cerminan kegundahan putra-putri bangsa dewasa Indonesia. Banjir yang melanda ibu kota Jakarta telah melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat ibu kota Jakarta. Distribusi barang terganggu. Di utara pulau Jawa, jalan Pantura terputus, tidak bisa dilewati akibat tergenang air. Di Manado, belasan jiwa melayang dan ratusan rumah rusak akibat terjangan banjir bandang. Berbagai kota dan wilayah di Jawa Tengah juga terendam banjir dan merusak tanaman padi.

Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di puncak. Air langsung mengalir deras melalui sungai Ciliwung dan Cisadane dan sungai-sungai kecil lainnya. Tidak ada infrastruktur dam atau waduk yang menampung air. Di Jakarta sendiri, sistem drainase juga buruk karena tertutup oleh sampah-sampah. Sistem drainase dan kanal yang ada saat ini bahkan sebagian besar dibangun pada zaman Belanda. Buruknya infrastruktur juga turut menyebabkan banjir dan air tergenang dimana-mana.

Demikian juga kasus-kasus korupsi. Tidak heran bila berbagai lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan urutan teratas untuk dalam hal peringkat korupsi. Pada zaman Orba, seperti kekuasaan, korupsi terpusat di pusat pemerintahan dan Ring Satu. Setelah Reformasi, kekuasaan terpecah-pecah. Sebagian otoritas pusat diberikan ke Pemerintah Daerah sejalan dengan undang-undang Otonomi Daerah. Implikasinya, korupsi juga menyebar ke daerah. Izin-izin diperjual belikan. Korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga eksekutif, tapi juga lembaga Yudikatif dan Legislatif. Benar, Indonesia saat ini sedang DARURAT KORUPSI.

Kita sepakat dengan darurat yang ketiga, yaitu Darurat Energi. Energi itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Energi sangat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Energi berperan sangat penting dalam mendukung aktivitas perekonomian. Listrik, misalnya, sangat dibutuhkan oleh sebuah industri untuk menggerakan mesin-mesin industri. Listrik tidak datang begitu saja, tapi dihasilkan oleh sumber lain, bisa berupa minyak dan gas bumi, panas bumi, solar, air, batu bara, angin dan lain.

Saat ini, sekitar 70-80% sumber energi kita datang dari minyak dan gas bumi, sementara sumber energi baru dan terbarukan belum signifikan. Minyak dan gas bumi masih akan tetap menjadi sumber energi yang vital bagi Indonesia kedepan. Untuk itu, pemerintah harus tetap fokus mengembangkan sektor migas, terutama investasi eksplorasi. Eksplorasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan cadangan. Tanpa eksplorasi, mustahil cadangan migas Indonesia meningkat.

Untuk mendorong investor berinvestasi di sektor migas tidak mudah karena saat ini investasi eksplorasi kian sulit dan membutuhkan biaya dan teknologi tinggi. Alasannya, sebagian besar Wilayah Kerja (WK) yang ada berada di laut lepas, yang sebagiannya berada di laut dalam (lepas pantai). Beberapa blok migas tergolong kompleks dan rumit untuk dikembangkan seperti Blok East Natuna, Blok Mahakam, blok-blok migas di selat Makassar serta Blok Masela.

Blok East Natuna saat ini belum dikembangkan karena elemen karbondioxida yang tinggi. Blok Mahakam juga tergolong kompleks dan rumit karena berada di daerah rawa-rawa dan telah berproduksi 40 tahun lebih. Dibutuhkan effort yang lebih keras lagi serta dana yang lebih besar dan teknologi untuk mengembangkan Blok Mahakam. Karena itu, kedepannya, operator blok Mahakam harus perusahaan yang betul-betul memahami karakter blok ini agar risiko bisa ditekan dan produksi optimal.

Untuk mengatasi Darurat Energi, Indonesia perlu mengembangkan sumber energi fossil dan non-fossil atau baru dan terbarukan. Tugas pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan berusaha serta kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi, termasuk insentif fiskal. Kita berharap pemerintah, baik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini dan pemerintah yang akan datang mampu mengatasi Tiga Darurat yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu, Darurat Bencana, Darurat Korupsi dan Darurat Energi. (*)

Prospek Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia, Asia Tenggara 2014

Blok Mahakam yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex Corp, masih berperan signifikan dalam menopang produksi gas nasional. Hanya memang kedepan, pengembangan blok ini tidak bisa dilakukan lagi secara biasa-biasa saja, karena kondisi lapangan-lapangan yang sudah tua, sehingga membutuhkan investasi besar dan teknologi mutakhir untuk mengangkat minyak dan gas bumi dari perut bumi.

* * *

Sebuah Anjungan Migas lepas pantai

Baru-baru ini sebuah perusahaan riset industri Reportbuyer.com mempublikasikan sebuah studi tentang prospek industri hulu minyak dan gas bumi di Asia Tenggara, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam dan Myanmar. Laporan tersebut juga mendiskusikan potensi dan perubahan peta kompetisi pada industri pendukung minyak dan gas bumi seperti drilling rig, pipa dan anjungan minyak dan gas lepas pantai. Juga dibahas pendorong serta tantangan pada aktivitas eksplorasi dan produksi di kawasan ini.

Beberapa  poin penting dari laporan tersebut, antara lain:

(1)   Secara global ada peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Peningkatan kegiatan eksplorasi antara lain didorong oleh menurunnya tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah berproduksi dan perlu diganti dengan produksi dari lapangan-lapangan migas baru. Namun, tingkat kesuksesan eksplorasi cenderung menurun.

(2)   Biaya untuk mencari dan memproduksi hidrokarbon telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pengambangan lapangan minyak dan gas baru menuntut solusi baru yang lebih kompleks sehingga menelan biaya investasi lebih besar. Pada sisi lain, teknologi baru tersedia sehingga membuka pintu bagi pengembangan blok-blok migas, yang sebelumnya tampak sulit dilakukan

(3)   Isu Keamanan Energi (Energy Security) menjadi isu yang strategis bagi banyak negara di kawasan ini. Hal ini mendorong pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mendapatkan kepastian suplai Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan Gas merupakan salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB bagi negara-negara penghasil minyak dan gas bumi.

(4)   Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menjanjikan potensi pasar  dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Indonesia, Malaysia dan Brunei merupakan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perusahaan minyak dan gas bumi yang sudah berpengalaman (well-established). Kegiatan industri hulu migas di Thailand, Vietnam dan Filipina juga telah menunjukkan peningkatan. Myanmar dan Kamboja merupakan dua negara yang baru membuka industri minyak dan gas bumi ke dunia luar.

(5)   Malaysia dan Indonesia menawarkan peluang bagi pengembangan lapangan atau blok-blok migas laut dalam dan marginal.

(6)   Asia Tenggara berpotensi menjadi global hot spots dalam lima tahun mendatang didorong oleh cadangan hidrokarbon yang menarik, lingkungan business yang mendukung serta pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

(7)   Investasi industri migas di Asia Tenggara didorong oleh perusahaan-perusahaan migas nasional dan internasional (IOCs) yang telah beroperasi di negara-negara kawasan ini, terutama di Malaysia dan Indonesia. Malaysia tampaknya berupaya menjadi hub industri minyak dan gas bumi di Asia Tenggara. Negara ini juga berinvestasi mengembangkan infrastruktur migas hilir untuk menopang industri migas yang berkesinambungan.

Laporan Reportbuyer.com tersebut menarik untuk disimak. Satu hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah bahwa saat ini dan tahun-tahun mendatang Indonesia akan bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya dengan Malaysia dan Thailand tetapi juga dengan Vietnam dan Kamboja. Persaingan terutama dalam mendatang investasi untuk mengembangkan industri migas.

Memang industri migas Indonesia tergolong industri yang matured, apalagi Indonesia pernah menjadi anggota OPEC. Tapi kini Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak sejak pertengahan tahun 2000-an setelah Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Indonesia bahkan kini memiliki tantangan yang lebih berat untuk menghadapi produksi minyak yang cenderung turun, serta peningkatan investasi migas yang lambat. Bahkan beberapa proyek migas tertunda akibat kendala teknis dan non-teknis. Menjadi PR pemerintah, baik yang sedang berkuasa, maupun pemerintah hasil pemilihan umum nanti untuk mendorong investasi.

Beberapa blok migas utama saat ini menuntut perhatian serius pemerintah, antara lain Blok Masela di laut Arafura yang dikembangkan Inpex Corp bersama Shell. Proyek yang menelan US$5,5 miliar merupakan proyek floating LNG (FLNG) pertama di Indonesia. Selain itu, Blok Mahakam, yang kontraknya akan berakhir akhir Maret 2017.

Blok Mahakam yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex, masih berperan signifikan dalam menopang produksi gas nasional. Hanya memang kedepan, pengembangan blok ini tidak bisa dilakukan lagi secara biasa-biasa saja, karena kondisi lapangan-lapangan yang sudah tua, sehingga membutuhkan investasi besar dan teknologi mutakhir untuk mengangkat minyak dan gas bumi dari permukaan tanah. Blok Mahakam butuh investasi yang lebih besar lagi untuk mencegah penurunan produksi ilmiah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera membuat keputusan terkait operator Blok Mahakam pasca 2017 sehingga rencana investasi lanjutan dapat disiapkan jauh-jauh hari.    (*)