Nasionalisasi Aset, Capres Prabowo Subianto & the Next Chaves?

Prabowo Subianto

Isu nasionalisasi aset asing tampaknya masih akan menjadi salah satu isu hangat jelang Pemilihan Presiden 9 Juli nanti. Hal ini lantaran salah satu calon presiden, Prabowo Subianto mengusung tema nasionalisasi aset sebagai salah satu agenda politik seperti yang tersirat dalam manifesto Partai Gerindra dan pernyataan Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. 

Hugo Chaves

Walaupun tim sukses Prabowo membantah bahwa pihaknya tidak akan menasionalisasi aset asing di Indonesia, namun fakta menunjukkan nasionalisasi aset ini masih tercantum dalam manifesto Partai Gerinda yang didukung oleh koalisi gemuknya, yang hingga saat ini belum direvisi. Yang direvisi hanya soal ‘pemurnian agama’ oleh negara, setelah diprotes dari berbagai kalangan masyarakat.

Ini cuplikan manifesto yang tertuang dalam manifesto Partai Gerindra (hal 15-16), “Karena itu kepemilikan negara terhadap alat- alat perekonomian dan kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dipertahankan, dan diusahakan pengembalian seluruh alat-alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan terutama yang erat kaitannya dengan keamanan nasional.”

Di paragraf ini jelas-jelas mencantumkan nafsu Partai Gerindra untuk mengembalikan atau mengambil alih seluruh alat-alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan. Kalimat ini yang disinyalir banyak orang termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada calon presiden yang mengkampanyekan nasionalisasi aset asing di Indonesia, termasuk di industri pertambangan, minyak dan gas bumi.

Sinyal nasionalisasi itu juga diucapkan Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan ratusan Purnawirawan TNI dan Polri yang mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya untuk menjadi capres di Pemilu 2014. Dalam sambutan Prabowo terus menyindir sikap politikus yang gemar ingkar janji.
 

"Ada budaya baru yang dianggap biasa yaitu budaya mencla mencle, budaya ingkar janji, dan budaya suka berbohong, apakah saudara mau dipimpin orang seperti itu?" kata Prabowo di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2014).
"Siap, Tidaaaaaak!" jawab seluruh hadirin serempak.

Prabowo pun kemudian menegaskan bahwa dirinya akan menasionalisasi aset asing yang ada di Indonesia. "Seluruh kekayaan bangsa harus dimiliki oleh kita sendiri. Tapi ada pemimpin yang menjual aset, dengan gampangnya membiarkan wilayah kita dicaplok," sebut Prabowo dengan tangan mengepal.
 

Pernyataan Prabowo tersebut mendapat kritikan pedas dari Presiden. Presiden Yudhoyono mengeluarkan pernyataan menasionalisasi aset asing merupakan hal yang justru berisiko bagi perekonomian Indonesia. Pernyataan SBY itu tentu realistis dan juga memiliki makna bahwa SBY ingin agar para capres tersebut realitis, tidak menjanji-janjikan rakyat dengan program-program yang tidak realistis.
 

Baik Prabowo, adiknya Hashim Djojohadikusumo maupun tim sukses Prabowo-Hatta membantah niatan Prabowo untuk menasionalisasi aset. Namun, sepanjang pernyataan nasionalisasi aset tersebut masih tertuang di manifesto dan dengan melihat pernyataan orang-orang di sekitar Prabowo, masyarakat umum, termasuk pelaku industri migas dan pertambangan asing di Indonesia masih khawatir atas sikap Prabowo yang terkesan anti-asing, anti-investasi dan anti-kehadiran perusahaan asing di Indonesia. Sikap anti-asing ini boleh jadi justru akan menjadi bumerang bagi kemajuan Indonesia.
 

Sinyal terhadap anti perusahaan asing juga diucapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo baru-baru ini yang menegaskan bahwa Prabowo akan memberikan kontrak blok migas yang habis kontraknya kepada Pertamina.
 

"Sikap Prabowo memperkuat BUMN, kalau ada blok (migas) yang habis akan diberikan ke Pertamina. Blok Mahakam akan diberikan Pertamina, tidak ada lagi Pertamina disamakan dengan asing, kita mau Pertamina sekuat Pertronas kalau perlu investasi di Malaysia. Itu adalah sikap Prabowo, Pertamina milik rakyat milik negara harus dijadikan ujung tombak," tegas Hashim di sebuah seminar 2 Juni lalu.  Pernyataan Hashim sejalan dengan manifesto Partai Gerindra untuk mengambil alih aset-aset yang telah berpindah ke asing.
 

Adalah merupakan fakta bahwa saat ini mayoritas produksi minyak dan gas bumi saat ini disumbangkan oleh perusahaan migas asing. Produsen minyak terbesar masih ditangan Chevron, sementara produsen gas terbesar berada ditangan Total E&P Indonesie. Bila ditelusuri ke belakangan, kehadiran perusahaan-perusahaan asing di Indonesia juga atas undangan pemerintah Indonesia dan Pertamina yang juga saat itu memiliki fungsi ganda, yakni sebagai regulator dan perusahaan.
 

Namun, dari tahun 1970 hingga masa reformasi tahun 1998, Pertamina gagal mengemban fungsinya sebagai perusahaan migas nasional. Korupsi merajalalela dan perusahaan ini gagal menjalankan fungsi korporasinya. Banyak blok-blok migas diberikan ke perusahaan asing, sementara Pertamina hanya menjadi mitra pasif. Akibatnya, Pertamina jauh tertinggal dengan Petronas. Jadi, bahwa industri migas saat ini didominasi asing juga karena kesalahan kolektif pemerintah Orba dan Pertamina. Baru sejak ada UU Migas baru, Pertamina sudah lebih fokus menjalankan fungsi korporasinya dan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti, walaupun jalan masih panjang.
 

Capres Prabowo atau siapapun yang memerintah nanti harusnya lebih bijaksana mengelola industri minyak dan gas bumi di tanah air. Apa persoalan utama industri migas dan sektor energi secara keseluruhan? Mengapa produksi minyak kita turun drastis? Mengapa Indonesia terlalu bergantung pada minyak impor? Mengapa investasi eksplorasi mencari cadangan migas menurun? Mengapa subsidi BBM tinggi dan apa langkah untuk mengurangi angka subsidi? Banyak pertanyaan yang harus dijawab pemerintah baru nanti, ketimbang fokus pada isu satu blok migas. 

Melakukan nasionaliasi tidak tepat dan dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Apakah Indonesia akan memiliki Presiden seperti mantan (mendiang) Presiden Venezuela Hugo Rafael Chaves, yang melakukan nasionalisasi di negaranya, di pemerintahan mendatang? Jawabnya tentu TIDAK. (*)

Total E&P Kini Dipimpin Eksekutif Indonesia, Positif untuk Industri Migas

Hardy Pramono, Presiden Total E&P

 

Mayoritas perusahaan minyak dan gas skala dunia (oil majors) yang beroperasi di Indonesia dipimpin oleh negara asal perusahaan tersebut. Namun, kecenderungan tersebut mulai berubah. Beberapa perusahaan migas raksasa dunia yang beroperasi di Indonesia mulai mempercayakan posisi puncak perusahaan kepada putra-putri bangsa. Yang teranyar adalah Hardy Pramono. Ia secara resmi diangkat untuk menjadi Presiden Direktur Total E&P Indonesie, menggantikan Elisabeth Proust, yang telah cukup lama memimpin perusahaan migas raksasa asal Perancis tersebut. 

Ini untuk pertama kali Total E&P Indonesie dipimpin oleh orang Indonesia sejak mulai beroperasinya di Indonesia tahun 1976. Tentu saja pengangkatan Hardy Pramono menjadi sejarah baru bagi Total E&P Indonesie. Hardy Pramono bukanlah orang baru di perusahaan asal Perancis tersebut. Ia telah malang melintang bekerja di perusahaan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Sebelum diangkat jadi Presiden Direktur, Pramono memegang posisi Executive Vice President East Kalimantan District & Operation.

Elisabeth Proust telah menjadi Presiden Direktur dan General Manajer Total E&P Indonesie sejak 2008. Proust juga sempat menjadi Presiden Indonesia Petroleum Associaton periode 2012, menggantikan Jim Taylor. Ia juga menjadi anggota IPA sejak 2009 dan menjadi pejabat di IPA pada 2010.

PT Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu perusahaan migas dunia yang juga telah dipimpin oleh orang Indonesie. Saat ini, CPI dipimpin oleh Abdul Hamid Batubara sebagai Presiden Direktur. Selain itu, perusahaan migas global lain yang juga kini dipegang oleh putra Indonesia adalah Marjolijn Wajong, yang menjabat sebagai GM Santos Indonesia.

Apa arti penting pengangkatan Hardy Pramono sebagai Presiden Direktur Total E&P Indonesie? Pertama, perusahaan migas global sudah memiliki sistem, corporate culture dan tata kelola yang sudah terbentuk dengan rapih. Jadi, siapapun yang memegang jabatan sebagai Presiden Direktur, tidak akan terjadi guncangan atau perubahan-perubahan yang drastis. Dengan demikian, dari sisi operasional, tidak akan ada kejutan-kejutan. 

Kedua, equal opportunities atau kesempatan yang sama. Rata-rata perusahaan global dan kelas dunia sangat memegang teguh prinsip persamaan bagi setiap karyawan. Tentu tidak ada kolusi agar bisa naik jabatan. Siapa yang berkompeten dan berprestasi, dia memiliki peluang mengembangkan karirnya, hingga ke posisi puncak. Perusahaan seperti Total merekrut tenaga-tenaga lokal yang berkompeten, punya kemampuan untuk berkembang. 

Mereka diberi training, pelatihan serta kesempatan magang di negara lain untuk menimba ilmu. Ini merupakan salah satu magnet, banyak insinyur Indonesia lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia memilih perusahaan-perusahaan skala global, karena mereka akan dapat belajar banyak dan dapat meningkatkan keahlian mereka. Semangat profesionalisme betul-betul ditanamkan pada setiap karyawan.

Diangkatnya Hardy Pramono sebagai Presiden Direktur Total E&P Indonesie juga positif bagi industri migas nasional. Sebagai seorang profesional di bidangnya, Hardy Pramono dapat memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengembangkan industri minyak dan gas bumi ke depannya. Sebagai warga negara yang bekerja di perusahaan multi-nasional, boss Total Indonesie ini seharusnya tidak akan menemukan kendala berarti dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal maupun stakeholders lainnya.

Naiknya Hardy Pramono sebagai pemimpin puncak Total E&P Indonesie juga dapat diartikan sebagai semakin menyatunya perusahaan asal Perancis ini dengan masyarakat lokal. Posisinya dia sebelumnya sebagai Executive Vice President East Kalimantan District & Operation akan memudahkan Total E&P dalam mempererat hubungan dengan pemerintah lokal di Kalimantan Timur maupun stakeholders lainnya. Apalagi, Total E&P sudah hadir di Kaltim sekitar 40 tahun, dan tentu sudah ada saling pengertian yang mendalam, antara Perseroan dengan mitra bisnis, maupun dengan masyarakat. 

Jelas tantangan yang akan dihadapi Presiden Direktur Total E&P Indonesie ini tidaklah mudah. Ia naik bukan saat jaya-jayanya Blok Mahakam, tapi saat blok ini memasuki usia uzur. Sekitar 80% cadangan minyak dan gas bumi Blok Mahakam sudah dieksploitasi atau diproduksi. Tinggal 20% lagi yang belum dikembangkan. Dari sisi operasional, mengembangkan blok Mahakam kedepan tidaklah mudah. Dibutuhkan investasi besar setiap tahun serta teknologi tinggi untuk mengangkat minyak dan gas dari perut bumi.  

Total sendiri telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi dalam tahun-tahun mendatang. Paling tidak US$7,3 miliar akan diinvestasikan dalam lima tahun kedepan untuk pengembangan lanjutan Blok Mahakam. 

Saat ini ada beberapa proyek yang sedang dikembangkan Total, yaitu Proyek Peciko 7B, Sisi Nubi 2B, dan South Mahakam Fase 3. Total E&P sedang menyelesaikan pemasangan 3 anjungan dengan investasi sekitar US$2 miliar untuk mengembangkan Peciko 7B, dan Sisi Nubi 2B yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2014 ini.  

Bagi pemerintah, produksi Mahakam masih dianggap strategis karena produksi gas dari Blok Mahakam menyuplai sekitar 80% kebutuhan gas pada fasilitas LNG di Bontang, Kalimantan Timur. Karena itu, Total maupun pemerintah memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan tingkat produksi dan melanjutkan pengembangan Blok Mahakam. Faktor kesinambungan produksi kemungkinan akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan operator Blok Mahakam pasca 2017. 

Total E&P, dengan mitranya Inpex Corp, telah mengajukan proposal perpanjangan hak pengelolaan Blok Mahakam. Pelaku industri migas berharap pemerintah segera memutuskan operator baru, apakah memperpanjang, tidak diperpanjang atau menerapkan skema baru engan melibatkan operator lama. (*)