Prospek Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia, Asia Tenggara 2014

Blok Mahakam yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex Corp, masih berperan signifikan dalam menopang produksi gas nasional. Hanya memang kedepan, pengembangan blok ini tidak bisa dilakukan lagi secara biasa-biasa saja, karena kondisi lapangan-lapangan yang sudah tua, sehingga membutuhkan investasi besar dan teknologi mutakhir untuk mengangkat minyak dan gas bumi dari perut bumi.

* * *

Sebuah Anjungan Migas lepas pantai

Baru-baru ini sebuah perusahaan riset industri Reportbuyer.com mempublikasikan sebuah studi tentang prospek industri hulu minyak dan gas bumi di Asia Tenggara, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam dan Myanmar. Laporan tersebut juga mendiskusikan potensi dan perubahan peta kompetisi pada industri pendukung minyak dan gas bumi seperti drilling rig, pipa dan anjungan minyak dan gas lepas pantai. Juga dibahas pendorong serta tantangan pada aktivitas eksplorasi dan produksi di kawasan ini.

Beberapa  poin penting dari laporan tersebut, antara lain:

(1)   Secara global ada peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Peningkatan kegiatan eksplorasi antara lain didorong oleh menurunnya tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah berproduksi dan perlu diganti dengan produksi dari lapangan-lapangan migas baru. Namun, tingkat kesuksesan eksplorasi cenderung menurun.

(2)   Biaya untuk mencari dan memproduksi hidrokarbon telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pengambangan lapangan minyak dan gas baru menuntut solusi baru yang lebih kompleks sehingga menelan biaya investasi lebih besar. Pada sisi lain, teknologi baru tersedia sehingga membuka pintu bagi pengembangan blok-blok migas, yang sebelumnya tampak sulit dilakukan

(3)   Isu Keamanan Energi (Energy Security) menjadi isu yang strategis bagi banyak negara di kawasan ini. Hal ini mendorong pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mendapatkan kepastian suplai Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan Gas merupakan salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB bagi negara-negara penghasil minyak dan gas bumi.

(4)   Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menjanjikan potensi pasar  dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Indonesia, Malaysia dan Brunei merupakan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perusahaan minyak dan gas bumi yang sudah berpengalaman (well-established). Kegiatan industri hulu migas di Thailand, Vietnam dan Filipina juga telah menunjukkan peningkatan. Myanmar dan Kamboja merupakan dua negara yang baru membuka industri minyak dan gas bumi ke dunia luar.

(5)   Malaysia dan Indonesia menawarkan peluang bagi pengembangan lapangan atau blok-blok migas laut dalam dan marginal.

(6)   Asia Tenggara berpotensi menjadi global hot spots dalam lima tahun mendatang didorong oleh cadangan hidrokarbon yang menarik, lingkungan business yang mendukung serta pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

(7)   Investasi industri migas di Asia Tenggara didorong oleh perusahaan-perusahaan migas nasional dan internasional (IOCs) yang telah beroperasi di negara-negara kawasan ini, terutama di Malaysia dan Indonesia. Malaysia tampaknya berupaya menjadi hub industri minyak dan gas bumi di Asia Tenggara. Negara ini juga berinvestasi mengembangkan infrastruktur migas hilir untuk menopang industri migas yang berkesinambungan.

Laporan Reportbuyer.com tersebut menarik untuk disimak. Satu hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah bahwa saat ini dan tahun-tahun mendatang Indonesia akan bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya dengan Malaysia dan Thailand tetapi juga dengan Vietnam dan Kamboja. Persaingan terutama dalam mendatang investasi untuk mengembangkan industri migas.

Memang industri migas Indonesia tergolong industri yang matured, apalagi Indonesia pernah menjadi anggota OPEC. Tapi kini Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak sejak pertengahan tahun 2000-an setelah Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Indonesia bahkan kini memiliki tantangan yang lebih berat untuk menghadapi produksi minyak yang cenderung turun, serta peningkatan investasi migas yang lambat. Bahkan beberapa proyek migas tertunda akibat kendala teknis dan non-teknis. Menjadi PR pemerintah, baik yang sedang berkuasa, maupun pemerintah hasil pemilihan umum nanti untuk mendorong investasi.

Beberapa blok migas utama saat ini menuntut perhatian serius pemerintah, antara lain Blok Masela di laut Arafura yang dikembangkan Inpex Corp bersama Shell. Proyek yang menelan US$5,5 miliar merupakan proyek floating LNG (FLNG) pertama di Indonesia. Selain itu, Blok Mahakam, yang kontraknya akan berakhir akhir Maret 2017.

Blok Mahakam yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex, masih berperan signifikan dalam menopang produksi gas nasional. Hanya memang kedepan, pengembangan blok ini tidak bisa dilakukan lagi secara biasa-biasa saja, karena kondisi lapangan-lapangan yang sudah tua, sehingga membutuhkan investasi besar dan teknologi mutakhir untuk mengangkat minyak dan gas bumi dari permukaan tanah. Blok Mahakam butuh investasi yang lebih besar lagi untuk mencegah penurunan produksi ilmiah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera membuat keputusan terkait operator Blok Mahakam pasca 2017 sehingga rencana investasi lanjutan dapat disiapkan jauh-jauh hari.    (*)

 

Lapangan Minyak Indonesia Kian Mengering, Impor Terus Meningkat

Industri perminyakan Indonesia sebenarnya merupakan sebuah industri yang sudah matured karena sebagian besar lapangan-lapangan minyak sebagian besar tergolong tua. Sejarah industri perminyakan Indonesia juga sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sudah berlangsung cukup lama di Sumatera. Bahkan perusahaan migas Belanda Shell punya jejak yang sangat kuat di Sumatera. Tidak mengherankan bila 70-80 persen lapangan minyak di Indonesia saat ini sudah tergolong uzur. Berbeda dengan minyak, gas bumi eksplorasi dan produksi gas bumi baru muncul belakangan.

Sebuah artikel menarik yang ditulis oleh kantor berita Bloomberg beberapa hari lalu mengingatkan kita atas kondisi industri migas Indonesia. Laporan tersebut berjudul, Draining Indonesia Oil Fields Raise Import Need: South East Asia, dengan jelas menggambarkan kondisi industri migas saat ini. Sebagai contoh, sebuah tanki minyak di lapangan Bekapai, Blok Mahakam, kini dibutuhkan 60 hari untuk mengisi 500.000 barel minyak dalam sebuah tanki. Padahal dulu cuma dibutuhkan 10 hari, demikian laporan Bloomberg mengutip Kristanto Hartadi, juru bicara Total E&P Indonesie.

Lapangan Bekapai merupakan salah satu lapangan tua di Blok Mahakam. Tahun 1978, lapangan Bekapai memproduksi 50.000 barel minyak per hari, tapi sekarang Cuma 7.000 barel per hari, menunjukkan betapa produksi dari lapangan-lapangan tua seperti ini, kini tidak seproduktif dulu. 

Apa dampak bila sebuah lapangan migas memasuki usia uzur? Pertama, biaya semakin mahal untuk memproduksi volume yang sama. Kedua, dibutuhkan teknologi baru untuk menarik minyak dan gas dari perut bumi.

Implikasi lain adalah bahwa Indonesia akan mengimpor lebih banyak minyak dalam tahun-tahun mendatang. BPPT, seperti yang dikutip Bloomberg, akan mengimpor 90% kebutuhan minyak Indonesia tahun 2030. Wow. Tentu situasi ini akan sangat berat karena puluhan triliun rupiah bakal digelontorkan tiap hari untuk membeli minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Unggul Priyanto, wakil kepala BPPT, mengatakan permintaan minyak yang tinggi serta produksi yang terus menurun memaksa Indonesia untuk meningkatkan impor minyak. Artinya, dalam 1 dekade mendatang, ketergantungan Indonesia pada impor minyak bakal sangat tinggi. 

Produsen minyak memproduksi 804.000 barel minyak per hari tahun 2013, kata J. Widjonarko, Plt. Kepala SKK Migas, yang mengatur sektor hulu minyak dan gas bumi. Ini merupakan level terendah sejak 1969, dibawah target sebesar 870.000. “Kami hanya mengoptimalkan produksi dari cadangan minyak yang ada karena tidak ada penemuan cadangan baru,” kata Widjonarko.

Hanya 72 lapangan migas saat ini yang berproduksi dari 329 Working Areas (WK).  Impor produk minyak (refined products) diperkirakan mencapai 567 juta barel pada tahun 2030, dibanding 172 juta barel tahun 2011. 

Kantor berita tersebut juga melaporkan Indonesia akan mengekspor 10 persen produksi gas bumi tahun 2030, turun dari 46 persen tahun 2011. Sebagian besar produksi gas bumi akan terserap oleh pasar dalam negeri. Impor LNG bakal meningkat menjadi 642 miliar kaki kubik. Tren impor LNG sudah terlihat dengan keputusan pertamina untuk menandatangani kontrak pembelian LNG selama 20 tahun dari Cheniere Energy Inc, Amerika Serikat. 

Response Indonesia

Lalu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kondisi industri minyak Indonesia? Bila tidak melakukan apa-apa, maka Indonesia bakal menghadapi krisis energi (minyak) yang akut. Harus ada tindakan drastis. 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, tingkatkan eksplorasi minyak dan gas bumi, untuk menambah cadangan. Tanpa ada eksplorasi, tak akan ada penambahan cadangan minyak dan gas bumi. Kedua, beralih ke gas bumi dan diversifikasi. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur gas bumi yang lebih baik. Diversifikasi sumber energi ke energi baru dan terbarukan. Hal ini sudah mulai dilakukan tapi masih terlihat setengah hati. Ketiga, undang investor migas, baik internasional oil companies (IOCs) maupun nasional untuk meningkatkan investasi di sektor migas, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Keempat, mendorong produsen migas utama seperti Chevron, Total E&P Indonesia, BP, Inpex, Pertamina, ExxonMobil, ConocoPhillips, dll untuk meningkatkan investasi—baik untuk eksplorasi maupun produksi/eksploitasi. 

Kelima, ciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk kepastian kontrak-kontrak Blok Migas yang akan berakhir, termasuk Blok Mahakam. Blok Mahakam, walaupun sudah matured, masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan modal yang besar, teknologi tinggi dan keahlian/pengalamanan. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang operator yang tepat Blok Mahakam pasca 2017. Untuk mengamankan dan mengoptimalkan produksi dan mengurangi risiko, perpanjangan kontrak boleh jadi akan menjadi opsi yang pas. Opsi ideal lainnya adalah menciptakan skema baru, dengan melibatkan operator lama dan mengadopsi masuknya pemain baru, yakni Pertamina. (*)

Indonesia Rugi, Produksi Blok Mahakam Bakal Menurun Jelang Kontrak Berakhir

Produksi gas bumi dari Blok Mahakam, yang menyumbang 30 persen produksi gas nasional Indonesia saat ini, diperkirakan akan menurun sebesar 5,7 persen setiap tahun dan menurun seperti tiga sebelum tahun 2017 seiring dengan semakin menuanya blok Mahakam yang telah berproduksi selama 46 tahun. Blok Mahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesie dengan mitra non-operator Inpex Corporation, perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang, yang kini mengembangkan Blok Masela.

Blok Mahakam diperkirakan akan memproduksi 1,66 miliar kaki kubik gas setiap hari tahun 2014, turun dari 1,76 miliar kaki kubik per hari tahun ini, kata Arividya Noviyanto, seorang wakil presiden Total E&P Indonesie, seperti yang dikutip Bloomberg. Mahakam diperkirakan akan mengekspor 166 kargo LNG tahun 2014 melalui fasilitas LNG Bontang dibanding 168 kargo LNG tahun ini.

Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan produksi LNG seiring menurunnya produksi minyak dan meningkatnya permintaan dan konsumsi minyak dan gas bumi di dalam negeri. “Akan menjadi lebih sulit untuk  menjustifikasi investasi sebelum tahun 2017, bila produksi fasilitas tambahan produksi tersebut baru memberikan hasil setelah kontrak berakhir tahun 2017,” kata Noviyanto. “Menurut rencana investasi kami saat ini, produksi diperkirakan mencapai 1-1,2 miliar kaki kubik sebelum tahun 2017.”

Total bermitra dengan Inpex Corp dalam mengembangkan Blok Mahakam dan telah menyumbang pendapatan ke negara selama 40 tahun terakhir. Kontrak operatorship Total dan Inpex akan berakhir tahun 2017. Kedua perusahaan tersebut telah mengajukan perpanjangan kontrak selama 5 tahun dan mengurangi kepemilikan mereka setelah itu. Total dan mitranya berencana menambah investasi US$11 miliar pada periode 2013-2017 untuk mengembangkan Blok Mahakam, baik untuk mengebor sumur-sumur baru untuk memperlambat laju penurunan lapangan-lapangan migas di Blok Mahakam, yang semakin tua tersebut.

Blok Mahakam diperkirakan memiliki cadangan 1,5 kaki kubik setelah 2017, kata Noviyanto. Lapangan-lapangan utama yang telah berproduksi sejak 1967, antara lain, Peciko, Tunu dan Tambora, Bekapai serta Handil. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) baru-baru ini mengatakan pemerintah mempertimbangkan melibatkan operator lama dan baru dalam mengembangkan Blok Mahakam pasca 2017. Bila opsi diambil, maka akan lebih ideal dan menguntungkan Indonesia. Produksi dapat dioptimalkan, risiko dapat dihindari dan negara diperkirakan mendapatkan kontribusi dari Blok Mahakam. (*)

Indonesia Tak Perpanjang Kontrak Blok Siak, Peringatan Terhadap Upaya Nasionalisasi?

Pipa Angguk

Setelah ditunggu-tunggu cukup lama, Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan nasib pengelolaan Blok Siak dan Blok Kampar, yang dikelola oleh masing-masing PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Medco Energi. Pemerintah tidak memperpanjang kontrak kedua blok tersebut. Untuk sementara, kedua operator tersebut tetap mengelola kedua blok hingga enam bulan sebagai masa transisi, baru kemudian diserahkan ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah selanjutnya akan menyerahkan pengelolaan kedua blok tersebut ke perusahaan minyak dan gas negara Pertamina. Keputusan tersebut diumumkan satu hari setelah deadline kontrak berakhir yakni 27 November 2013.

Berbeda dengan sebelum reformasi 1998, saat ini isu perpanjangan dan tidak perpanjangan blok migas diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik. Perusahaan daerah, kelompok-kelompok masyarakat turut menuntut kepada pemerintah agar aspirasinya didengarkan. Dalam kasus Blok Siak dan Blok Kampar misalnya, pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat menuntut pemerintah pusat agar daerah ikut dilibatkan menjadi pemegang hak kepesertaan (participating interest) pada kontrak baru.

CPI sendiri jauh-jauh hari telah mengajukan kepada pemerintah bahwa perusahaan migas yang menjadi produsen minyak terbesar Indonesia tersebut tertarik untuk memperpanjang kontrak pengelolaan blok Siak. Pengajuan perpanjangan pun telah diajukan beberapa tahun lalu. Pada saat yang sama, Pertamina juga telah menyatakan minatnya untuk mengelola Blok Siak. Sementara Medco, pada awalnya tidak secara tegas ingin memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Kampar, tapi belakangan perusahaan milik Arifin Panigoro tersebut menyatakan ingin melepas blok Kampar.

CPI seperti yang diucapkan oleh juru bicara perusahaan tersebut kecewa dengan keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, perusahaan tersebut dapat menerima keputusan pemerintah.

Blok Siak sebetulnya tidak signifikan dilihat dari kontribusi produksi minyak nasional. Produksi Blok Siak per akhir Desember berkisar antara 1.600 hingga 2.000 barel per hari (bph). Tidak signifikan bila melihat total produksi CPI sekitar 320,000 barel per hari (dibawah target 326,000 bph). Hingga saat ini, Chevron masih menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia.

CPI sendiri mulai mengelola Blok Siak sejak September 1963. Ketika itu, CPI masih bernama PT California Texas Indonesia.  CPI telah mengajukan perpanjangan kontrak sejak 2010, namun, hingga saat ini belum diputuskan pemerintah. 

Walaupun produksi Blok Siak kecil, blok ini dianggap strategis bagi CPI karena blok Siak mendukung Blok Rokan, yang dioperasikan oleh CPI. Bagi CPI, integrasi pengelolaan kedua blok tersebut sangat diperlukan agar produksi blok Rokan dapat dioptimalkan. Jadi, tetap saja pantas CPI kecewa dengan keputusan pemerintah.

Keputusan pemerintah tersebut menarik untuk disimak. Kritik yang muncul adalah soal timing keputusan. Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat telat membuat keputusan, yakni sehari setelah kontrak berakhir. Idealnya, keputusan dibuat jauh sebelum kontrak berakhir. Ini memberikan sinyal yang buruk bagi ketidakpastian usaha. 

Walaupun blok Siak tergolong blok kecil dengan produksi 2000 barel minyak per hari, tetap saja, terlambatnya keputusan tersebut tetap dinilai tidak tepat. Bagamana misalnya keputusan tersebut dibuat untuk blok-blok besar seperti blok Mahakam? Idealnya, keputusan dibuat 3-5 tahun sebelum kontrak berakhir, sehingga operator baru maupun lama punya waktu yang cukup untuk membuat perencanaan investasi karena investasi di industri migas bersifat jangka panjang.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah keputusan pemerintah tersebut dibuat murni atas hasil evaluasi independen dan mendalam, atau lebih kepada pertimbangan sosial politik, mengingat semakin maraknya gerakan nasionalisasi industri migas belakangan ini? Seperti yang terlihat belakangan, sebagian kelompok atau elemen masyarakat menggunakan sentimen atau alasan nasionalisasi untuk mendesak pemerintah tidak memperpanjang kontrak-kontrak blok minyak dan gas yang kontraknya berakhir.

Bila keputusan pemerintah dibuat berdasarkan hasil evaluasi independen dan mendalam serta mempertimbangkan faktor kepentingan bangsa, maka keputusan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Namun, bila keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan sosial politik, maka keputusan patut dipertanyakan. Bila itu yang terjadi, artinya pemerintah membiarkan dirinya tunduk pada desakan kepentingan-kepentingan kelompok dan elemen masyarakat untuk menasionalisasi industri migas. Kondisi ini akan menjadi sinyal buruk bagi investasi dan pengembangan industri migas kedepan, apalagi saat ini Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk eksplorasi maupun untuk produksi migas.

Kemungkinan lain, pemerintah melihat Blok Siak bisa dikelola oleh Perusahaan nasional. Artinya, untuk blok-blok tertentu tidak diperpanjang, namun untuk blok-blok lain diperpanjang atau pemerintah akan membentuk skema operatorship baru. Pelaku industri migas berharap pemerintah lebih bijak dan jeli dalam membuat keputusan terkait kontrak blok-blok migas, terutama blok migas yang berskala besar seperti Blok Mahakam.

Apapun keputusan pemerintah, pengelola blok tersebut harus dapat memberi kontribusi lebih banyak ke negara. Untuk blok Mahakam, bila pemerintah ingin melibatkan operator lama dan baru, maka keputusan tsb berdasarkan pertimbangan optimalisasi dan kontribusi bagi negara. Pemerintah harus pastikan negara akan mendapatkan lebih banyak berdasarkan skema kontrak baru.

Pelaku industri migas berharap pemerintah bijak dan tegas dalam membuat keputusan, mana yang terbaik bagi perkembangan industri migas nasional selanjutnya yang saat ini dan kedepannya membutuhkan investasi besar. Jangan sampai keputusan dibuat dengan tujuan nasionalisasi industri migas, tetapi lebih untuk kemajuan industri migas nasional. Bila tujuannya adalah untuk menasionalisasi industri migas (resources nationalism) maka ini akan membuat investor minggat dari Indonesia dan justru akan merugikan Indonesia. Industri migas merupakan industri yang membutuhkan investasi besar dan teknologi. Indonesia tetap membutuhkan investor besar (IOC) masuk, dan pada saat yang sama mendorong industri migas nasional berkembang. (*)