Transisi Blok Mahakam Kepada Pertamina Akan Segera Dimulai

Blok Mahakam

PT Pertamina (persero), selaku operator blok Mahakam setelah masa kontrak habis untuk Total pada 2017 mendatang, akan masuk ke dalam masa transisi Mahakam mulai 1 Januari 2016 tahun depan.

Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan bahwa ketentuan masuknya Pertamina ke dalam masa transisi Blok Mahakam merupakan ketentuan pemerintah. Sehingga, pihak lain termasuk operator saat ini yakni Total Indonesia harus bersiap dengan hal ini.

"Jadi transisi 1 Januari 2016 sampai akhir Desember 2017. Sudah ditentukan begitu. Pemerintah sudah menentukan seperti itu sehingga saya kira semua pihak tinggal menyiapkan diri," ujar Dwi.

Masuknya Pertamina ke dalam masa transisi ini sesuai dengan keinginan Pertamina untuk bisa menjaga stabilitas produksi di blok Mahakam. Meski demikian, Total sendiri sempat keberatan apabila Pertamina masuk ke dalam blok Mahakam sebelum 2017. Namun, Dwi menyebut bahwa ini adalah ketentuan pemerintah sehingga semua pihak harus mengikuti.

"Pemerintah sudah menentukan mau ngga mau ya harus. Karena itu kan yang punya pemerintah," ujar Dwi.

Blok Mahakam sendiri bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari.

Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.

Masih ada waktu bagi pemerintah untuk merevisi kegegabahannya. Pertamina mungkin memang akan bisa mengelola Blok Mahakam sendiri, namun sekarang bukanlah saatnya. Pertamina perlu belajar terlebih dahulu dari Total E&P. Seharusnya pemerintah gandeng Total dulu supaya produksi tidak anjlok.

Lagi-lagi, Katanya Nasib Blok Mahakam Akan Ditentukan Pekan Depan

Dwi Soetjipto

Dari sekian banyak hutang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyampaikan bahwa nasib Blok Mahakam akan diputuskan pekan depan. Keputusan ini ditentukan setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sudirman bilang bahwa minggu depan mereka akan bicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan dari pemerintah mudah-mudahan bisa sesuai rencana sehingga pada akhir Februari bisa mereka putuskan terkait nasib Blok Mahakam.

Di sisi lain yang menjadi hambatan pula, pemerintah mengaku belum menerima proposal permohonan terkait blok tersebut dari PT Pertamina (Persero). Padahal proposal tersebut sudah dijanjikan oleh Pertamina sejak lama. Sudirman mengharapkan agar Pertamina dapat mengirimkan proposal tersebut sesegera mungkin.

Sedangkan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto sudah sempat menyatakan bahwa Pertamina akan menyerahkan proposal pengelolaan Blok Mahakam paling lambat akhir Februari 2015. Dia pernah menyebut-nyebut keinginan Pertamina yang berniat untuk mengambil 100 persen pengelolaan blok tersebut.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, diperkirakan Pertamina membutuhkan dana hingga US$ 1 miliar atau sekitar Rp 12,6 triliun. Cadangan gas terbukti di blok yang terletak di wilayah Kalimantan Timur ini diperkirakan mencapai 2 triliun kaki kubik (tcf) pada 2017.

Sekarang ini blok tersebut masih dikelola perusahaan migas asal Prancis, yakni Total E&P Indonesie dengan kepemilikan hak partisipasi 50 persen. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang.

Adapun kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.

Pekan demi pekan kita dengar berita bahwa pemerintah akan mengumumkan nasib Blok Mahakam di minggu depannya, namun hal tersebut tak kunjung terealisasikan. Kita harap saja semoga keputusan benarnya bisa dilaksanakan sesegera mungkin, dan terutama benar bahwa minggu depan adalah keputusannya.

Pertamina Ditagih Soal Blok Mahakam

Dwi Soetjipto

Kita semua juga sudah tahu bahwa pemerintah akhirnya sudah memberi ijin kepada PT Pertam­ina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam. Namun, ternyata Pertamina masih punya masalah, yakni salah satu yang terberat adalah dari segi keuangan untuk secara penuh bisa menguasai Blok Mahakam.

Saking lamanya, sampai-sampai Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widhyawan Prawiraatmadja sudah menagih dan menekan Pertamina untuk segera menyerahkan proposal menge­nai pengambilalihan pengelo­laan Blok Mahakam. 

Menurut kabar yang beredar, saat ini Pertam­ina sedang menganalisis data, menyiapkan rencana pengelo­laan, dan mempertimbangkan situasi harga minyak dunia yang sedang turun. 

Pemerintah juga sudah memfasilitasi pertemuan antara Pertamina dan pengelola saat ini, PT Total E&P Indonesie. Tujuan­nya, agar Pertamina bersiap seka­ligus transfer informasi.

Sudirman meminta Pertamina proaktif dan menyiapkan diri ter­masuk ketersediaan pendanaan. Pemerintah juga memberikan kesempatan pemda ikut serta. 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto sendiri menyatakan bahwa bulan depan pihaknya akan mengajukan proposal fi­nal terkait pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Menurutnya, saat ini proposal tengah disiapkan. Dia menegaskan bahwa Pertamina akan tetap minta 100 persen.

Terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta pemda setempat, Pertamina akan berko­munikasi terkait porsi yang diminta. Bahkan, tidak menutup kemungki­nan Pertamina akan tetap meng­gandeng Total E&P Indonesia untuk keberlangsungan operasi.

Direktur Energy Watch Fer­dinand Hutahaean mengatakan, jika Pertamina ingin secara penuh menguasai Blok Mahakam maka harus mempunyai keuangan yang mumpuni. Sebab, masalah keuangan saat ini menjadi kendala Pertamina menguasai Blok Mahakam.

Dilema seperti ini lucu sebenarnya. Jelas-jelas Total E&P Indonesie sudah menyatakan kesediaannya untuk invetasi di Blok Mahakam hingga triliunan rupiah. Sedangkan sekarang keputusan soal Blok Mahakam jadi mandek karena masalah keuangan. Lah, itu kan sudah ada di depan mata, kenapa tidak diambil saja. Gengsi?

Padahal dengan bekerjasama dengan Total, tampaknya itu sudah menjadi win-win solution yang terbaik. Bahkan Pertamina akan lebih diuntungkan karena akan bisa mendapatkan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh Total.

Bos Pertamina Baru, Batal Menggandeng Total di Blok Mahakam?

Dwi Soetjipto

Pergantian seluruh pejabat Direksi sekaligus terpilihnya Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di saat yang sama otomatis telah membuka babak baru dalam setiap kebijakan strategis perusahaan pelat merah sektor energi ini.

Banyak pihak yang menduga bahwa sejumlah kebijakan akan kembali dikaji bahkan berbelok di luar perkiraan. Masalah yang cukup dikhawatirkan adalah mengenai skema pengelolaan Blok strategis Mahakam, di Kalimantan Timur yang akan habis masih kontraknya di 2017.

Sebelum lengser dari jabatan Plt Dirut Pertamina, Muhamad Husen sempat mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan optimistis bisa mengelola Blok Mahakam secara penuh atau 100%. Sementara, pemerintah mengharapkan skema pengelolaan ini tetap menggandeng perusahaan yang kini tengah mengoperatori Blok itu, yaitu Total E&P Indonesie.

Tak ada yang menyangka bahwa Dwi yang baru beberapa hari resmi menjabat sebagai Dirut Pertamina melontarkan pernyataan khusus terkait hal ini. Ia akan melakukan review terhadap kebijakan Direksi lama terkait pengelolaan Blok Mahakam.

Pernyataan tersebut sangat disayangkan. Harapan publik supaya apabila nantinya Pertamina justru membagi hak Participating Interest (PI) kepada Total. Melihat pengelolaan Blok Mahakam saat ini, Total hanya memiliki hak PI sebesar 50%, sementara sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation.

Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman meyakini bahwa perusahaan pelat merah yang telah masuk skala global seperti Pertamina memiliki kapasitas dalam mengelola Blok Mahakam, bahkan tanpa campur tangan operator sebelumnya. "Tenaga ahli hulu migas Pertamina sudah sangat piawai dalam mengelola Blok Migas," ujarnya.

Yusri melihat dari sejarah Pertamina yang mampu mengelola Blok West Madura Offshore (WMO) pasca berakhirnya kontrak dari Kodeco. Kemudian berlanjut pada pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang saat itu diakuisisi Pertamina dari British Petroleum (BP).

"Contohnya seperti Blok WMO ketika saat dikelola oleh Kodeco, produksinya tinggal 13.000 barel per hari (bph) dan sekarang sudah mencapai 22.000 bph dan Blok ONWJ yang pada saat diakuisisi oleh Pertamina dari British Petroleum pada tahun 2009 produksinya hanya 21.000 bph dan saat ini sudah mencapai 46.000 bph," terang Yusri.

Yusri berkomentar bahwa Blok Mahakam adalah persoalan nasionalisme dan harga diri anak bangsa. Tak seorang pun, bahkan pengambil keputusan meremehkan kapasitas bangsanya sendiri.

Nah masalahnya persoalan teknis ya tidak bisa bawa-bawa nasionalisme. Nasionalisme buta bisa menjerumuskan bangsa. Kita lihat saja kenyataannya bahwa Pertamina memang belum mampu untuk mengelola blok sesulit Blok Mahakam sendirian. Lagipula Pertamina akan bisa mengambil untung dengan mendapat share pengalaman dan teknologi yang dimiliki oleh Total.