Pertamina akan Menggandeng Total dalam Mengelola Blok Mahakam

Blok Mahakam

Setelah pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa Blok Mahakam akan diberikan untuk Pertamina namun dengan catatan bahwa Pertamina tetap menggandeng Total, PT Pertamina (Persero) akan mengirimkan pengajuan proposal kepada pemerintah.

Proposal tersebut terkait ketertarikan dan kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam, di Kalimantan Timur. Masalahnya, saat ini blok tersebut dikelola oleh Total E&P Indonesie yang bermitra dengan Inpex Corporation dan akan habis pada tahun 2017.

"Kami akan kirimkan proposal, di dalamnya ada program-program. Kita lihat data dulu. Kami akan meminta waktu selama tiga bulan untuk menyusun proposal. Mudah-mudahan lebih cepat," jelas Plt Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen.

Husen akan mengundang pemerintah untuk menyampaikan kesiapan Pertamina mengelola blok Mahakam, dan nantinya kesiapan ini sudah dipersiapkan dengan data yang ada. "Iya-iya tentu. Posisinya kita harus tahu dulu datanya," katanya.

Kemudian Husen menjelaskan bahwa untuk mengelola blok ini nantinya Pertamina akan diserahkan sendiri atau bermitra dengan pihak lain tentunya merupakan keputusan dari pemerintah. "Nanti lihat dari hasil review-nya," ujarnya.

Menurutnya kemampuan Pertamina untuk mengelola blok tersebut sudah pernah dipaparkan. "Kami sudah lama yakinkan dari sisi teknologi. Karena proposal didasarkan pada itu," tuturnya.

Pertamina juga akan mengirim tim untuk mendata Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur tersebut guna membuat proposal pengelolaan blok tersebut.

 "Pekan ini, kami mau ke sana melihat data yang diperlukan untuk menyusun proposal," ujar Ali.

Sedangkan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan bahwa Pertamina juga siap bekerjasama dengan Total dan Inpex untuk mengelola blok tersebut, dengan pertimbangan bisnis.

"Sebagai anggota direksi, saya menyatakan Pertamina siap. (Kerjasama dengan Total dan Inpex) masih kami bicarakan secara business to business," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menegaskan bahwa PT Pertamina (Persero) mendapat hak mayoritas dalam mengelola Blok Mahakam, Kalimantan, namun disarankan tetap menggandeng Kontraktor Kontrak Kerjasama sebelumnya.

Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Naryanto Wagimin menjelaskan bahwa pemberian hak tersebut tidak begitu saja, pemerintah memberikan hak prioritas ke Pertamina dengan syarat yang bisa diajukan perusahaan tersebut.

"Bisa 100 persen, bisa juga diatas 51 persen. Cuma kita  mau liat penawaran dari dia dulu," ungkapnya.

Seperti yang sudah kita ketahui, Total E&P Indonesie 100 persen mengelola kontrak pertama pengelolaan Blok Mahakam pada tahun 1967 hingga 1997. Perpanjangan kontrak kedua pada 1997 hingga 2017, Total E&P Indonesie mengelola bersama perusahaan gas asal Jepang Inpex Corp.

Memang keputusan untuk memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina patut didukung, namun alangkah baiknya apabila Total diikutsertakan dengan jumlah persentase yang cukup signifikan mengingat pengalaman mereka. Pertamina juga akan untung karena mendapatkan pengalaman dan teknologi yang dimiliki oleh Total.

Kelanjutan Kontrak Blok Mahakam Akan Diumumkan Pekan Depan

Sudirman Said

Setelah berkali-kali dirumorkan bahwa Blok Mahakam akan segera diputuskan kepada siapa perpanjangan kontraknya akan diberikan, hingga kini belum terealisasi juga ramalan tersebut.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan mengumumkan kelanjutan kontrak empat blok minyak dan gas pada pekan ketiga November 2014. Empat blok tersebut merupakan bagian dari 19 kontrak yang sedang dikaji dan hampir selesai masa kontraknya.

Sudirman memberikan keterangan bahwa kelanjutan kontrak itu sedang dibahas oleh tim kementerian dan beberapa pihak dari luar lembaganya. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Unit Pengendali Kinerja ESDM, Widyawan Prawiraatmaja.

Widyawan menyatakan bahwa dua dari empat kontrak yang akan diumumkan tersebut adalah Blok Kampar di Riau dan Blok Pase di Aceh. Selanjutnya, pembahasan berlanjut ke kontrak-kontrak yang akan habis pada 2015. "Blok ini silakan dimanfaatkan oleh Pertamina. Prosesnya kami serahkan ke Pertamina, dan nanti Pertamina yang memutuskan," katanya.

Saat ini, Blok Kampar dikelola oleh Medco Energy dan Blok Pase oleh Triangle Energy Ltd. Blok Kampar diketahui bisa menghasilkan 1.800 barel per hari (bph) minyak mentah, sedangkan produksi gas di Blok Pase mencapai 80,5 juta kaki kubik per hari.

Nah, dua blok lainnya yang dijanjikan akan segera diumumkan tidak diungkapkan. Namun apabila kita memperhatikan dari berbagai pemberitaan sebelumnya, maka sangat kuat kemungkinan bahwa Blok Mahakam adalah salah satu blok yang akan diumumkan nasib perpanjangan kontraknya pekan mendatang.

Sebelumnya Sudirman juga sudah pernah menyatakan bahwa perpanjangan kontrak akan menjadi fokus awal dari kementerian yang baru dipimpin olehnya tersebut.

Keputusan Akan Blok Mahakam Segera Rampung

Blok Mahakam

Hingga sekarang ini sumur gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur masih dikelola oleh Total E&P Indonesie. Kontrak pengelolaan blok tersebut akan habis pada akhir 2017 nanti. Kepada siapakah pemerintah akan menyerahkan pengelolaan blok tersebut?

Tampuk kepemerintahan sudah berganti, namun masih belum ada keputusan pemerintah terhadap permintaan PT Total E&P Indonesie untuk menjalankan masa transisi selama 5 tahun di blok minyak dan gas (migas) tersebut.

Total sangat mengharapkan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera membuat keputusan terhadap proposal masa transisi itu.

"Mudah-mudahan pemerintahan yang baru lebih cepat tanggap, karena kalau keputusannya makin cepat maka semakin baik. Lebih jelas ke depan maka siapapun menjadi aktornya akan lebih gampang diputuskan," ucap VP Finance, VP HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie, A. Noviyanto.

Total kini sudah menyampaikan bahwa mereka memilih mengajukan proposal masa transisi ketimbang perpanjangan masa kontrak kerja di blok Mahakam karena melihat besarnya keinginan pemerintah untuk menyerahkan blok Mahakam kepada PT Pertamina. Sehingga bagi Total opsi yang terbaik apabila Pertamina mau masuk adalah mengajukan masa transisi.

Dalam proposal tersebut, Total mengajukan kerjasama dengan perusahaan migas pilihan pemerintah untuk membuat operating production unit untuk mengelola blok Mahakam.

Di operator ini Total akan memiliki porsi saham sebesar 30%, Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang dan mitra Total di Blok Mahakam memiliki 30% saham, sedangkan 40% saham sisanya menjadi milik perusahaan migas yang akan mengelola Mahakam.

Tidak hanya itu, melalui operator itu pula Total akan berbagi ilmu, pengalaman, data-data teknis selama mengelola blok Mahakam sejak 1967

kepada perusahaan migas pilihan pemerintah.

"Periode transisi itu saya pikir memang proposal yang beralasan dan mudah-mudahan pemerintah melihat itu sebagai opsi yang bagus dan Total sebagai perusahaan yang bertanggungjawab tidak akan meninggalkan tempat dengan sesuatu yang jelek," jelas Noviyanto.

Pada saat yang sama, Direktur Utama Pertamina M. Husen sudah melakukan rapat membahas nasib kontrak itu dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Husen menyatakan bahwa dirinya dan Menteri ESDM memang membicarakan soal nasib Blok Mahakam.

Husen menyampaikan bahwa ada dua mekanisme yang dibahas terkait nasib Blok Mahakam nanti.

"Pertama mekanismenya adalah, kami (Pertamina) dan Total menjadi operator bersama. Kedua, Total tetap menjadi operator di Mahaka, tapi Pertamina ditawarkan blok migas Total di luar negeri. Itu masih dalam pembahasan," paparnya.

Husen juga mengatakan bahwa Pertamina diminta mempersiapkan presentasi kepada Menteri ESDM tentang kesiapannya dalam mengelola Blok Mahakam.

"Presentasinya dalam waktu yang sebentar lagi akan dilakukan," ucap Husen.

Kalau ditimbang-timbang sih memang sebaiknya Blok Mahakam diberikan sesuai proposal yang diajukan oleh Total. Bagus juga kan Pertamina nantinya akan mendapat ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan sekelas Total. Bekal tersebut bisa digunakan dalam mengelola berbagai blok migas lain ke depannya.

Presiden Baru, Menteri Baru, Dirjen Migas Pun Baru!

Naryanto Wagimin

Ada keputusan besar yang sudah diambil oleh satu menteri Jokowi. Setelah agenda para menteri dipenuhi dengan meeting sana sini, akhirnya ada satu keputusan konkrit yang diambil. Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mencopot jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Edy Hermantoro terhitung pada Selasa, 4 November 2014 dan akan digantikan oleh Naryanto Wagimin sebagai pelaksana tugas.

"Tadi pagi, saya menandatangani SK pengangkatan Plt Dirjen Migas Ir. Naryanto Wagimin M,Sc meneruskan Bapak Edy Hermanto," ujar Sudirman.

Sudirman mengangkat Wagimin dengan harapan agar yang ditunjuk tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terjadi terutama di sektor hulu migas saat ini.

"Ini bagian upaya mengurai sumbatan supaya hal-hal yang tertunda dapat dilanjutkan," ungkap Sudirman.

Sudirman mengatakan pencopotan tersebut didasarkan pada hasil laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menemukan hambatan dan perlambatan pada Ditjen Migas dari seluruh program nasional. Sudirman pun menegaskan tidak memberikan opini pribadi mengenai kinerja Edy. "Saya tidak ngin melakukan judgement di pers, laporan UKP4 banyak sekali program yang terhambat di situ dan akan diperbaiki," ujar Sudirman.

Hambatan-hambatan tersebut termasuk juga perizinan yang alot yang sangat berpengaruh besar ke sektor industri. "Ini merupakan bagian dari upaya mengurai sumbatan, supaya hal-hal terunda itu bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Sudirman juga menegaskan upaya penyederhaan akan terus dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kalau kita enggak punya 'interest' (kepentingan) apa-apa, kita tengok kanan kiri, di situ lah kerumitan terjadi. Kita fokusnya ke rakyat saja," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dirinya akan memfokuskan diri pada hal-hal mendasar, seperti ketersediaan listrik, percepatan perizinan, pengolaan ESDM dan Migas dengan baik serta mengurangi ekspor bahan mentah tanpa diproses.

Edy Hermantoro lahir di Yogyakarta 7 Oktober 1956. Ia dilantik menjadi Dirjen Migas Kementerian ESDM pada 31 Januari 2013, menggantikan Evita Herawati Legowo yang pensiun pada 1 Desember 2012.

Lulusan dari Fakultas Geologi di UPN Veteran ini mengawali kariernya di Kementerian ESDM sejak 1987 hingga kini. Sebelum menjadi Dirjen Migas, Edy pernah  menempati sejumlah posisi penting di Kementerian ESDM.

Beberapa jabatan di antaranya Kepala Biro Perencanaan dan Operasi di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Dirjen Migas. Saat ini,  Edy menjabat sebagai komisaris PT PGN.

Seperti yang sudah diketahui, Naryanto Wagimin sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Hulu Migas yang juga pernah menjadi Direktur Program Migas.

Meskipun belum menerima surat pengangkatan, Naryanto menegaskan bahwa dirinya siap melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia meyakinkan akan berusaha memecahkan sejumlah permasalahan di sektor hulu migas. Target utamanya adalah untuk memberikan kepastian terkait perpanjangan kontrak wilayah kerja migas.

"Lima tahun ke depan kan ada 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perpanjangan kontrak dan itu harus diselesaikan karena ada potensi produksi gas 30% dan minyak 20% harus ada kepastian itu akan diperpanjang atau tidak," ujar Naryanto.

Beberapa blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam waktu dekat adalah blok Siak dengan operator Chevron Pacific Indonesia (2013), blok Gebang dengan operator JOB Pertamina-Costa (2015), blok Mahakam dengan operator Total E&P Indonesie (2017), Offshore North West Java (2017), dan blok Tuban (2018).

Presiden baru, menteri baru, dirjen migas pun baru! Selamat bertugas dan semoga amanah! Semoga kejelasan akan nasib kontrak migas menjadi prioritas utama begitu menjabat.