Total E&P Indonesie Tidak Akan Hengkang Dari Indonesia

Total E&P Indonesie

PT Total E & P Indonesie baru-baru ini membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan hengkang dari Indonesia apapun keputusan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Hal tersebut dinyatakan oleh Vice President Human Resources, Communication, and General Services Total E&P Indonesie Arividia Noviyanto terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Dia juga menyatakan bahwa investasi perusahaannya di blok-blok eksplorasi akan tetap berlanjut terlepas dari apapun keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

“Itu kan bisnisnya beda, Mahakam kan melanjutkan yang sudah ada. Kalau ada potensi eksplorasi ya tetap di situ,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada 2014 Total E&P Indonesie telah menyelesaikan eksplorasi satu sumur Rendang IX, Blok Mentawai, Bengkulu.

Saat ini hasil eksplorasi tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun dia mengindikasikan hasil eksplorasi tidak sesuai yang diharapkan. “Kelihatannya ya tidak terlalu baik,” ujarnya.

Pada 2013, Total E&P Indonesie juga sudah melakukan eksplorasi sumur di Papua.

Sumur tersebut memang letaknya berada di laut dalam. Tetapi ternyata pengeboran tersebut tidak menemukan cadangan hidrokarbon dan dryhole.

Saat ini Total tengah melakukan studi bersama (joint study) eksplorasi migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun daerah mana yang menjadi wilayah joint study eksplorasi tersebut belum diungkapkan ke publik.

Total E&P Indonesie mengharapkan agar kepastian operatorship Blok Mahakam bisa dikeluarkan selambat-lambatnya pada awal 2015 agar perusahaan bisa menentukan arah investasi setelah kontrak berakhir pada 31 Desember 2017.

Total E&P President for Asia-Pasific Jean-Marie Guillermou mengeluhkan bahwa pihaknya sudah meminta kepastian operatorship itu sejak 2008 dan diskusi terakhir bersama pemerintah Indonesia sudah dilakukan pada Februari 2013.

“Namun, hingga sekarang kami belum memperoleh kepastian itu,” pungkasnya.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa keputusan pada awal 2015 diperlukan agar Total bisa menentukan investasi ke depan.

Total E&P Indonesie telah menawarkan masa transisi selama 5 tahun dengan memasukkan perusahaan Indonesia dalam hak partisipasi.

Dalam masa transisi yang diajukan oleh Total E&P Indonesie tersebut, hak partisipasi yang dimiliki Total 35%, Inpex Corporation 35% dan konsorsium dari Indonesia sebesar 30%.

Dia mengatakan apabila keputusan akan diperoleh pada awal 2015, pihaknya bersama pengelola blok itu seusai masa transisi itu akan melakukan persiapan yang akan dilakukan dalam kurun waktu hingga 2017.

“Kalau keputusan baru diperoleh pada 2016, saya kira itu sudah sangat terlambat,” ujarnya.

Kita berharap saja bahwa Jokowi akan mengeluarkan keputusan mengenai Blok Mahakam yang sudah tertunda-tunda terus dalam beberapa minggu mendatang. Berilah Jokowi masa menyesuaikan diri dahulu dengan posisi barunya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Namun tentu saja banyak keputusan yang sudah menunggu untuk diambil.

Rakyat Kaltim Mendesak Agar Jokowi Cepat Memutuskan Nasib Blok Mahakam

Jokowi-JK

Rakyat yang sudah bosan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang plintat-plintut akhirnya mendapatkan angin segar dengan lengsernya SBY dan dilantiknya presiden baru Joko Widodo (Jokowi). Harapan setinggi langit oleh rakyat kepada Jokowi. Termasuk pula rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh harapan kepada Jokowi. Salah satunya adalah terkait masalah infrastruktur karena infrastruktur masih menjadi masalah klasik pembangunan provinsi ini. Jatah APBN memang naik setiap tahun, tetapi Pemprov Kaltim merasa jumlah tersebut belum memadai.

Dari hanya Rp 849,2 miliar yang dianggarkan pada tahun 2010, anggaran pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Namun Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan bahwa jumlah itu belum bisa mencakup pembangunan Benua Etam secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu, ada tiga poin penting terkait Kaltim. Yaitu, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Penajam Paser Utara-Balikpapan), pengelolaan Blok Mahakam, serta penolakan pemipaan gas Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang).

Ketiga usul Kaltim tersebut ternyata direspons positif. “Pak Jokowi mengiyakan. Juga meminta tolong kepada saya agar terus diingatkan soal pembangunan Kaltim,” ujar Dody.

Jokowi tidak mau memberikan janji palsu sebagai presiden, dia memilih mengaku tentu tak bisa menyerap semua aspirasi pembangunan di Kaltim. Tetap akan ada yang menjadi prioritas.

“Seperti Blok Mahakam kemungkinan besar akan dikelola Pertamina,” pungkas wakil ketua DPRD Kaltim.

Seperti yang sudah diketahui, proyek Jembatan Pulau Balang diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini saja pemerintahan pusat menggelontorkan uang sebesar Rp 200 miliar. Jembatan ini diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun secara keseluruhannya.

Sementara, kontrak kerja Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017 mendatang. Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan keputusan mengenai nasib kontrak tersebut. Di lain hal, Pemprov Kaltim menuntut bagian saham atau participating interest (PI) 10 persen di blok kaya minyak dan gas bumi di lepas pantai Kukar itu.

Keputusan mengenai nasib Blok Mahakam yang sebelumnya ada pada SBY kini ada di tangan Jokowi. Semua sudah berharap agar Jokowi bisa cepat memutuskan nasib blok ini. Seperti yang sudah disampaikan, nasib kontrak tersebut seharusnya segera diberi kejelasan. Semoga Jokowi cukup bijak untuk membagi blok tersebut antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie karena Pertamina sendiri tidak akan mampu mengatasi blok yang sudah terkenal sulit tersebut.

Nasib Blok Mahakam Kini Ada di Tangan Jokowi

Jokowi

Hingga lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Republik Indonesia, belum ada juga keputusan yang diambil atas status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini masih dipegang  PT Total E&P Indonesie dan Inpex hingga 2017 mendatang. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal perpanjangan kontrak blok migas.

Sebelum pembubaran para menteri, Direktur Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Naryanto Wagimin mengatakan bahwa Kementerian ESDM akan menyerahkan perihal status pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhir kontrak 2017 kepada pemerintahan baru dilantik Joko Widodo–Jusuf Kalla.

"Kami memastikan pada Maret atau April tahun 2015, pemerintah sudah akan memutuskan siapa pengelola Blok Mahakam," terang Naryanto.

Diperkirakan pada Maret atau April 2015 yang mendatang pemerintah akan meminta Pertamina agar segera menyerahkan proposal kesanggupan pengelolaan secara detil, bukan hanya surat kesanggupan mengenai pengelolaan yang Pertamina sudah kirim ke Kementerian ESDM. "Kalau hanya keinginan saja, itu kan wacana, kami tunggu proposal detilnya dan kesiapannya yang seperti apa," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen mengatakan bahwa pihaknya bersedia menunggu keputusan itu dan berharap agar pemerintah Jokowi-JK tetap memberikan hak penuh kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam.

Tentu saja Pertamina merasa bahwa mereka sudah siap untuk mengambilalih Blok Mahakam walaupun pada kenyataannya kemampuannya belum tentu demikian. Semoga pemerintahan Jokowi yang baru tidak semata-mata memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina, namun memang berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang berdasar. Alangkah bagus apabila Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina bersama dengan Total E&P Indonesie sembari Pertamina belajar teknik dan teknologi dari Total.

Blok Mahakam Belum Beres Hingga Akhir Pemerintahan SBY

Chairul Tandjung

Hari-hari ini adalah salah satu rapat di hari-hari terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Chairul Tanjung (CT) kabarnya sedang berusaha memastikan Kementerian bisa membereskan sejumlah urusan besar sebelum pemerintahan baru datang. Salah satunya adalah soal empat proyek tambang minyak dan gas yang belum kelar, yaitu Blok Mahakam, Indonesia Deepwater Development (IDD), Tangguh Train 3, dan Blok East Natuna.

“Saya memberi guidance yang clear kepada semua pejabat yang ada supaya mereka melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa pemerintahan sekarang,” pungkas CT. Keempat proyek migas itu menjadi pekerjaan rumah bidang ekonomi yang belum selesai juga hingga menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober nanti.

Proyek yang paling diperhatikan masyarakat tentunya adalah Blok Mahakam. Di blok ini, Total E&P Indonesie akan habis masa kontraknya pada 2017, setelah sejak mereka garap pada 1967. Blok itu masih berproduksi kencang sehingga Total masih tertarik untuk mengelolanya.

Sedangkan Pertamina yang sudah menyampaikan keinginannya untuk mengelola blok tersebut. Pertamina juga membanggakan dua blok minyak dan gas yang sudah mereka akuisisi, yakni West Madura Offshore dan Offshore North West Java. Alasannya sederhana: hanya dua itu dari belasan blok migas yang mereka ambil alih yang sudah berproduksi.

Di West Madura, Pertamina berhasil menggandakan produksi minyak dari 10 ribu menjadi 22 ribu barel per hari. Begitu pula di North West Java, Pertamina berhasil mengangkat produksi dari 20 ribu menjadi 40 ribu barel per hari.

Itu sebabnya, perusahaan minyak negara dari Indonesia ini yakin akan mampu jika diserahi Blok Mahakam. “Blok Mahakam, jika kita dipercaya, semoga juga produksinya meningkat,” ungkap Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir.

Memang sudah sangat bagus langkah yang telah ditempuh Pertamina. Idealnya sih seperti yang sudah diajukan oleh Total yakni mengelola Blok Mahakam secara tandem atau bersama. Apabila Pertamina menerima tawaran tersebut, Pertamina juga akan untung mendapat pengalaman dan ilmu dari perusahaan kelas internasional seperti Total.