Ayo Cepat Putuskan Nasib Blok Mahakam!

Marwan Batubara

Setelah berbagai indikasi bahwa pemerintahan Indonesia akan segera mengumumkan kontrak Blok Mahakam ke depannya, ternyata belum jadi-jadi juga. Hingga tinggal beberapa minggu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun belum diputuskan juga.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai bahwa sebenarnya keputusan tentang kontrak Blok Mahakam merupakan masalah yang mudah untuk ditetapkan tanpa banyak perdebatan.

"Hal ini berlaku terutama jika para pemilik kekuasaan berpegang pada konstitusi, kepentingan strategis negara, ketahanan energi nasional, martabat/harga diri, kehormatan bangsa dan kepentingan seluruh rakyat. Keputusan menjadi sulit jika pemerintah terpengaruh kepentingan asing atau ada oknumnya yang justru menghambat dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau terlibat dalam pemburuan rente," terang Marwan. 

Menurutnya pula bahwa para pemegang kekuasaan di negeri ini harus menyadari bahwa khusus untuk masalah Blok Mahakam, sebagai bangsa kita telah menghabiskan energi sangat banyak, berupa pikiran, tenaga, uang dan waktu, jauh melebihi porsi yang seharusnya.

"Bagi IRESS, jatuhnya Blok Cepu kepada Exxon sudah lebih dari cukup sebagai ironi dan nestapa bagi rakyat. Jangan ulangi kesalahan untuk Mahakam. Kita menunggu keputusan Presiden SBY menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina, yang kelak akan dikenang sebagai  legacy yang baik dan manis oleh seluruh rakyat Indonesia," keluhnya.

Namun banyak tudingan bahwa Pertamina selaku pemegang saham terbesar di Blok Mahakam akan tidak optimal menggenjot kinerja Blok Mahakam. 

"Pertamina memang banyak kekurangan. Tetapi sebagai perusahaan yang 100% milik negara, jika dikatakan tidak mampu oleh orang asing, maka sudah sepantasnya rakyat marah! Apalagi Pertamina telah menyatakan kemampuan mengelola Blok Mahakam," ucapnya.

Sebagai catatan, sejak 2008 Pertamina telah lebih dari lima kali mengungkap dan meminta dengan hormat kepada pemerintah untuk mengelola Mahakam. "Pertamina pernah menawar saham Total dan Inpex (15%-20%) secara business to business pada 2010 agar dapat mengelola Blok Mahakam secara bersama sejak dini. Pertamina pun telah berulang kali menegaskan kemauan dan kemampuan mengelola 100% Blok Mahakam, termasuk dihadapan sidang DPR RI," pungkasnya.

Pada kesempatan yang lain, Presiden Total E&P Asia-Pacific, Jean-Marie Guillermou telah menawarkan kepada pemerintah Indonesia supaya Total terus diberi hak mengelola Blok Mahakam hingga 2022 melalui kerjasama dengan pihak Pertamina atau perusahaan yang ditunjuk.

Total menawarkan jalann tengah untuk mengelola Mahakam dengan periode transisi selama 5 tahun sejak 2017 dengan komposisi saham 30% Total, 30% Inpex dan 40% Pertamina. Tetapi tetap Total lah yang menjadi operatornya.

Total berpendapat bahwa periode transisi lima tahun tersebut dibutuhkan dalam rangka untuk membagi data teknis dan transfer pengalaman selama puluhan tahun mengelola Mahakam kepada Pertamina. Guillermou juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada masa transisi sama sekali, maka produksi migas akan langsung turun drastis dan otomatis akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara Indonesia.

Nasionalis sih boleh saja, tapi kita juga harus realistis. Dan sepertinya tawaran yang diajukan oleh Total lah yang realitis, yakni mengelola Blok Mahakam secara bersama-sama. Kalau belum pernah mengelola blok sulit seperti Blok Mahakam kan pasti akan kagok. Sedangkan apabila ada waktu untuk transisi skill dan teknologi, pasti hal itu akan lebih menguntungkan. Pertamina juga otomatis akan dapat pengetahuan tambahan dari perusahaan sekelas Total dan Inpex, yang akan bisa digunakan ke depannya bahkan tidak terbatas pada pengelolaan Blok Mahakam!