Menlu Jepang Membahas UU Indonesia tentang Minerba dengan Jokowi

Presiden RI dan Menlu Jepang

Presiden terpilih Jokowi dikunjungi Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida untuk membahas penguatan hubungan dan kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

"Intinya, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang tadi adalah memperkuat hubungan Indonesia dengan Jepang kedepan. Pertama, mengenai hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, terutama yang berkaitan dengan supremasi hukum di wilayah laut. Kedua, membicarakan peluang-peluang investasi.  Ketiga, kita membahas rencana pembangunan infrastruktur yang akan dibutuhkan oleh kedua negara, terutama infrastruktur laut, seperti pelabuhan laut dalam dan rencana pembangunan tol laut. Dan kita pun berharap agar pembangunan infrastruktur kita bisa dipercepat," jelas Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa mereka juga membicarakan soal Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba). "Minerba minta dibicarakan lagi, tapi tadi saya sampaikan kita tetap berpegang pada UU Minerba. Pegangan kita konstitusi yang amanatkan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi saya ini kan gubernur, masak bicara yang jauh-jauh. Mereka mintanya sudah bicara yang jauh," tuturnya.

Seperti diketahui, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memberlakukan larangan ekspor bahan mentah tambang. Hal itu menyulut reaksi keras dari berbagai negara tujuan ekspor yang selama ini menikmati bahan baku dari tambang-tambang di Indonesia.

Selain berbagai topik tersebut, mungkin Menlu Jepang juga membahas soal Blok Mahakam dengan Jokowi. Blok Mahakam saat ini dikontrakkan kepada Total E&P dari Perancis dan Inpex dari Jepang. Blok tersebut sudah akan habis masanya pada 2017 mendatang. Maka sangat mungkin apabila Menlu Jepang membantu Inpex dalam membicarakan perpanjangan kontrak tersebut. Inpex dan Total memiliki teknologi yang diperlukan dalam mengelola blok yang terkenal sulit tersebut.

Semoga saja Jokowi tidak termakan oleh jargon-jargon nasionalis ala Prabowo dan mengorbankan Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina yang belum saatnya. Jokowi bisa supervisi Pertamina selama masa transisinya sehingga Pertamina bisa berdikari sendiri ke depannya.