Pemda Kaltim Belum Siap Mengelola Blok Mahakam

Pemda Kaltim

Presiden terpilih sudah resmi ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Kepemerintahan negara ini sudah akan berganti sehingga banyak pihak yang penasaran akan ke mana arah pemerintahan baru tersebut. Tak luput pula dari pertanyaan mengenai nasib Blok Mahakam. 

Kontrak kerja Blok Mahakam dengan Total E&P Indonesie dan Inpex akan segera berakhir pada tahun 2017 mendatang. Ahli memperkirakan bahwa masih terdapat cadangan minyak sebanyak 2 miliar barrel oil equipment, yang berarti eksplorasinya masih bisa dilakukan sampai 30 tahun ke depan.

Total sudah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang kontrak tersebut. Banyak pula elemen masyarakat di Kalimantan Timur menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dengan pola tanam saham ataupun mengelola sendiri, walaupun pemerintah daerah belum menjawab tantangan tersebut. Pertamina juga sudah menyatakan pula rencananya untuk mengambil alih blok sulit tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan bahwa sudah dua tahun terakhir daerah mengalami defisit anggaran yang disebabkan karena turunnya harga batu bara sehingga berimbas kepada lesunya dunia usaha di bidang migas. “Jika saja pemerintah serius terhadap hal ini maka tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ada keseriusan dan keinginan yang sama untuk membangun. Oleh sebab kami akan membicarakannya dengan mitra kerja pemerintah yang terkait guna melihat berbagai kemungkinan,” pungkasnya.

Ali menambahkan bahwa salah satu faktor yang membuat pemerintah ragu adalah diperlukannya modal yang besar untuk membangun dari awal, baik untuk membeli peralatan dan pemeliharaan hingga beban biaya pegawai yang tidak sedikit.

“Kalau saja pemerintah bisa belajar dari Pemprov Jawa Timur dalam hal pengelolaan migas, maka Blok Mahakam akan dikelola sendiri oleh daerah melalui BUMD dengan pola pembelian saham, atau bahkan mengelola sendiri beberapa sumur. Tinggal menunggu keseriusan dari pemerintah saja. Karena DPRD belum ada diajak duduk satu meja membicarakan hal ini. Saya sendiri yakin bahwa seluruh elemen masyarakat sangat mendukung hal ini,” ungkap Ali.

Dari keterangan tersebut, nampaknya pemerintah daerah sendiri belum siap untuk mengelola Blok Mahakam sendiri, apalagi blok tersebut terkenal sebagai salah satu blok yang paling sulit. Sebaiknya Total sebagai perusahaan minyak internasional yang sudah kredibel diberikan perpanjangan kontrak sembari mentransfer keahlian dan teknologi yang dimilikinya baik kepada pemerintah daerah maupun Pertamina.