Kasus Video Porno Ustad Cisarua, Jawa Barat Merebak, MUI Bogor Pecat Ustad SS

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral, pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral.

 = = =

Ustad SS dipecat dari MUI Bogor

Sebuah rekaman video mesum atau video porno dengan aktor utama seorang Ustad Mesjid Baitul Faizin DKM di Cisarua Puncak, Bogor, Jawa Barat dan dua perempuan dalam 1-2 minggu terakhir marak beredar melalui handphone. Ustad tersebut ternyata merupakan salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor. Kasus ini lagi-lagi menunjukkan betapa rendahnya moral sebagian pemimpin masyarakat atau yang dianggap pemimpin oleh masyarakat sudah mulai rusak.  Oknum ustad tersebut yang seharusnya menjadi penjaga gawang moral masyarakat justru berpartisipasi membuat rusak moral masyarakat.

Beredarnya video mesum atau video porno ustad tersebut membuat heboh masyarakat dan membuat marah para ulama di Bogor. MUI Kabupaten Bogor kemudian memecat Ustad SS terkait video porno tersebut. Polisi kini sedang mencari ustad tersebut untuk dimintai keterangan dan juga dua perempuan lawan main di video tersebut. 

Tak butuh waktu lama video tersebut beredar. Bak virus cancer, rekaman berdurasi sekitar 6 menit tersebut menyebar tanpa bisa dihentikan. Media-media lokal maupun media elektronik nasional langsung memuat berita menghebohkan tersebut. 

Pada hari Kamis kemarin (13 Maret), Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Adji mengumumkan, “Dengan adanya dugaan kasus asusila tersebut maka MUI Kabupaten Bogor memberhentikan dengan tidak hormat Saudara SS sebagai pengurus MUI," ujar KH Ahmad Mukri Adji.

Kasus heboh video Ustad mesum tersebut menjadi pembicaraan hangat di media-media sosial. Ada yang menyesalkan kasus tersebut, ada yang membela bahwa itu cuma oknum saja, malah ada yang menyindir pedas. Sebenarnya, bukan kali saja tokoh agama dan tokoh panutan masyarakat terlibat kasus video mesum. Di Jawa Timur juga pernah terjadi hal yang sama.

Beberapa oknum anggota DPR juga pernah terlibat kasus video mesum atau video porno, yang berujung pada pemecatan dari partainya. Beberapa oknum DPRD juga pernah terlibat kasus serupa. Baru ini, sebuah adegan video mesum juga beredar melibatkan seorang pejabat Departemen Perhubungan Jawa Barat. 

Di kalangan pemerintah, oknum pengusaha juga terkadang menggunakan ‘suap cewek cantik’ untuk memenangkan tender-tender proyek, sesuatu yang mulai terkuak dalam beberapa tahun terakhir. Hampir pasti terjadi sebelumnya, namun, saat KPK memiliki otoritas menyadap, beberapa kasus korupsi melibatkan perempuan-perempuan sebagai bumbu-bumbu transaksi. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS. Kasus tersebut menjadi heboh, karena salah satu pelaku penyuapan ternyata doyan memelihara perempuan-perempuan muda, mulai dari yang masih ABG (anak baru gede) hingga model atau artis.

Rupanya Indonesia saat ini menghadapi berbagai krisis atau ancaman krisis. Mulai dari ancaman krisis energi, krisis asap di Riau yang mengancam puluhan jiwa-jiwa manusia, krisis kelembagaan menyusul tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terlibat korupsi jual-beli perkara dengan nilai ratusan miliar, hingga krisis moral. Maka, Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi ekononomi, reformasi lembaga-lembaga negara, tapi juga reformasi moral. 

Banyak penjabat bermuka dua alias hipokrit. Pada satu sisi, mereka berupaya menjadi pemimpin yang dihormati, figur yang menjadi panutan masyarakat, namun, disisi lain ternyata diam-diam melakukan tindakan korupsi. Akil Mochtar, misalnya, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga peradilan terhormat, justru melakukan tindakan korupsi. Lutfi Hasan, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengklaim partai yang paling Islami di Indonesia, justru petinggi-petinggi atau yang telah menjadi mantan petingginya, terlibat kasus korupsi. Partai itu pun terancam bakal kehilangan suara banyak dalam Pemilu legislatif 9 April nanti.

Demikian juga Partai Demokrat. Pada tahun 2004 dan 2009, Partai Demokrat berhasil memenangi pemilu karena berjanji dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tapi justru cukup banyak kader-kader partainya yang terlibat kasus-kasus korupsi, seperti Kasus Hambalang, dan lain-lain. Beberapa kader kunci seperti Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat, harus kehilangan posisinya, karena dugaan ikut menikmati duit proyek Hambalang (kasusnya masih ongoing). Yang jelas, AU kini mendekam di tahanan KPK. Demikian juga partai-partai lainnya, yang bakal terancam kehilangan simpati pendukung loyalnya pada Pemilu 9 April nanti.

Di tengah masyarakat, publik terkadang disuguhkan oleh aksi hipokrit pejabat-pejabat daerah maupun LSM, yang seolah menjadi pahlawan masyarakat. Misalnya, meniup isu nasionalisasi sumber daya alam. Toh, ujung-ujungnya ternyata untuk memenuhi ambisi kelompok agar SDA tersebut dikuasai dan dikeruk habis-habisan dan rakyat dikorbankan.

Kita berharap Pemilu 2014 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang bermoral pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bukan pemimpin yang hipokrit. Pemimpin yang tidak hanya mendorong kebangkian ekonomi, kebangkitan industri, kebangkitan sektor energi, tapi juga mendorong reformasi moral (*)

Pertamina, Produksi Minyak Indonesia dan Blok Mahakam

Perdebatan mengenai operator Blok Mahakam pasca 2017 kembali mencuat ke permukaan minggu lalu. Saat ini masih ada dua kubu utama mengenai siapa yang terbaik menjadi operator blok Mahakam, yaitu, pihak yang menginginkan Blok Mahakam dioperasikan oleh perusahaan nasional, dalam hal ini Pertamina, dan existing operator yakni Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan raksasa perusahaan migas Jepang Inpex. Namun, ada pihak lainnya yang menginginkan agar Blok Mahakam dikelola lebih baik lagi, dengan mengadopsi skema semacam joint-operating dengan melibatkan operator lama dan pemain baru. Tujuannya, tentu saja untuk memastikan produksi Blok Mahakam terus belanjut dan bahkan bisa lebih optimal. Boleh jadi opsi ketiga ini menjadi opsi terbaik.

Pihak yang menginginkan Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan nasional lebih karena faktor emosi dan spirit nasionalisme sempit. Berbagai pihak memanfaatkan semangat nasionalisme agar pengelolaan Blok Mahakam dialihkan ke pihak atau perusahaan nasional. Membangkitkan gelora nasionalisme ini boleh-boleh saja, asalkan diarahkan ke saluran yang tepat. Jangan sampai semangat nasionalisme ini hanya dijadikan kamuflase atau alat saja untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. 

Siapa yang menyangka, atas nasionalisme, hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengetok palu membubarkan BP Migas, misalnya? Banyak yang kemudian bertepuk tangan, tapi berdampak pada menciptakan kekacauan hukum di industri migas. Atas nama 'nasionalisme' beberapa pejabat Republik ini mengeruk ratus miliar duit rakyat yang dia kumpulkan secara tidak halal. Nasionalisme diperjual-belikan.

Pada era sebelum merdeka, semangat nasionalisme yang membara sangat dibutuhkan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan bersama seluruh elemen masyarakat berjuang dengan caranya sendiri untuk mengusir penjajah. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan, tentu saja dengan cara masing-masing. Setiap orang dapat saja menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Ukurannya, tentu saja seberapa besar kontribusi kita bagi nusa dan bangsa. Seorang pekerja LSM sebuah lembaga tidak bisa mengklaim dia lebih nasionalis dan lebih dari seorang pahlawan dibanding misalnya seorang pekerja di perusahaan migas di lepas pantai Jawa Timur.

Definisi pahlawan tidak lagi apakah seseorang terlibat aktif dalam memerangi penjajah. Pahlawan dan nasionalisme modern adalah seberapa jauh kita berjuang memberi yang terbaik bagi kepentingan bangsa. Dalam konteks pengelolaan sebuah blok migas, semangat nasionalisme bisa juga digelorakan. Nasionalisme Yes, Nasionalisasi No. Apa artinya sebuah sumber daya alam, katakanlah pertambangan, perkebunan, atau lapangan migas, dikelola oleh warga negara, tapi justru merusak alam dan bahkan hasilnya dikorupsi? Lihat misalnya Lapindo, sebagian besar ahli geologi masih mengklaim, luapan atau semburan lumpur lapindo merupakan akibat error pengeboran. Dampaknya semua kita tahu, puluhan ribu warga kehilangan rumah, sawah, kebun dan tempat tinggal. 

Apakah perusahaan swasta nasional, milik warga Indonesia, yang membakar hutan di Riau, Jambi dan Kalimantan, lebih baik dari sebuah perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan menciptakan ribuan tenaga kerja dan patuh membayar pajak? Dewasa ini banyak pihak yang meniupkan isu nasionlisasi dan nasionalisme tidak pada tempatnya dan terkadang hanya digunakan sebagai kamuflase untuk memenuhi ambisi pribadi dan untuk kepentingan sendiri. Terkadang rakyat dimanfaatkan atau obyek penderita.

Karena itu, dalam memutuskan operator blok Mahakam, pemerintah perlu hati-hati. Evaluasi mendalam perlu dilakukan agar keputusan dibuat demi kebaikan dan kepentingan bangsa. Operator Blok Mahakam harus dapat menjamin kelangsugan produksi dan bahkan lebih optimal, mengurangi dan menangani setiap risiko yang muncul serta punya komitmen untuk berinvestasi baik untuk eksplorasi dan meningkatkan produksi. Tidak pada tempatnya lagi kita melihat apakah harus perusahaan lokal/nasional atau perusahaan asing. Perusahaan yang pantas mengelola blok migas (termasuk Blok Mahakam) adalah perusahaan yang berkompeten, entah asing atau lokal. Apa artinya sebuah perusahaan nasional, tapi tercemar praktek-praktek korupsi dan gratifikasi serta tidak menerapkan good corporate governance? 

Pemerintah telah memiliki tiga opsi terkait operatorship Blok Mahakam pasca 2017, operatorship tidak diperpanjang dan kemudian diserahkan ke perusahaan nasional, diperpanjang dan operator yang sekarang dipersilahkan melanjutkan pengelolaan blok Mahakam, dan opsi ketiga kolaborasi operator lama dan baru.

Operator yang sekarang, Total E&P Indonesie bersama Inpex, telah mengajukan keinginan agar operatorsip diperpanjang. Pada saat yang sama Pertamina dan belakangan beberapa perusahaan nasional tertarik untuk ikut berpartisipasi. 

Boleh jadi, opsi ketiga ini dapat menjadi opsi terbaik. Manfaatnya tentu banyak, operator baru tidak perlu mulai dari nol lagi karena masih ada operator lama. Pada periode tertentu dapat saja operator tetap sama, tapi beberapa tahun kemudian operator dapat beralih ke perusahaan nasional. Manfaat lainnya, kisruh atau gejolak internal dapat dihindari karena bakal tidak banyak terjadi perubahan culture dan sistem kerja. Kolaborasi juga dapat mempercepat proses transfer teknologi, apalagi Indonesia saat ini masih tertinggal dalam hal teknologi industri minyak dan gas bumi.

Beberapa kelompok masyarakat menginginkan Pertamina langsung menjadi operator. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan risiko yang bakal dialami. Bukan kita mengecilkan kemampuan Pertamina, tapi tujuannya agar tidak terjadi disruption pada pengelolaan Blok Mahakam. Pengelolaan sebuah blok migas memiliki risiko yang tinggi. Demikian juga Blok Mahakam, ada risiko bawaan yang harus dan perlu diantisipasi dan diatasi oleh operator. 

Pertanyaannya, mampukah perusahaan nasional mengatasi dan mengelola risiko yang bakal terjadi?  Perusahaan migas harus mampu mengelola risiko dan bila perlu menekan ke titik zero. Tingkat kecelakaan kerja harus ditekan ke titik nol. 

Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu mengakui masih banyak warga Indonesia yang masih meragukan kemampuan Pertamina. Dahlan Iskan sendiri mulai yakin akan kemampuan Pertamina. Tapi kita juga tidak bisa salahkan sebagian besar publik yang masih meragukan kemampuan Pertamina, apalagi bila melihat Pertamina yang tertinggal jauh di belakang Petronas, misalnya.  

Banyak kemajuan yang dicatat Pertamina, tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan dan ditingkatkan. Ketidakefisienan operasional masih terjadi di sana-sini, baik di hulu maupun di hilir. BUMN Migas itu juga terkadang dan bahkan sering dijadikan sapi perahan oleh pihak-pihak tertentu yang mengekang laju dan perkembangan perusahaan. Praktek-praktek kotor, korupsi, kolusi dan nepotisme, masih belum sepenuhnya hilang. Warisan Orba masih ada. Isu kecelakaan kerja (safety) masih menjadi tanda tanya dengan melihat berbagai kecelakaan yang menimpa BUMN Migas itu dalam beberapa bulan atau tahun terakhir.

Pertamina memiliki keterbatasan baik dari sisi kapital dan teknologi dan kemampuan mengelola blok migas. Indonesia tak perlu malu untuk belajar dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan migas skala dunia. Dari sisi kemampuan berproduksi, tahun 2013 saja, produksi minyak dan gas Pertamina di bawah target yang ditetapkan. Tahun 2013, misalnya, Pertamina memproduksi 465.200 barel setara minyak, hanya naik 0,8 persen dibanding target sebesar 535.820 barel setara minyak.  Produksi masih jauh dari target.  

Dalam membangun kilang minyak, Pertamina membutuhkan mitra dalam. Membangun kilang minyak membutuhkan biaya ratusan triliun rupiah, karena itu wajar Pertamina perlu mitra. Demikian juga di sektor hulu, Pertamina perlu berkolaborasi dengan perusahaan migas global (IOC) dalam mengelola sebuah blok migas untuk mengurangi risiko (sharing risks), apalagi blok mengelola blok yang memiliki tingkat kompleksitas operasional dan risiko yang tinggi, seperti blok Mahakam. Dengan demikian, publik yang meragukan kemampuan Pertamina tidak bisa disalahkan, apalagi untuk urusan mengelola blok-blok migas yang kompleks seperti East Natuna dan Blok Mahakam.  (*)

Blok Mahakam dan Para Politisi, Antara Bekerja dan Talk Only

Sebuah anjungan minyak dan gas lepas pantai

Di kantor sebuah perusahaan minyak dan gas bumi di Jakarta, kegiatan rutin dilakukan. Anto, seorang drilling manager, melakukan morning meeting dan conference call dengan koleganya, baik yang kantor maupun para para pekerja dan insinyur di lapangan. Agenda utama, adalah menyiapkan logistik dan memastikan rencana kick-off drilling di sebuah lokasi lepas pantai dapat dilakukan segera sesuai rencana. Semua aspek dibahas, baik aspek teknis dan non-teknis, aspek perizinan dari pemerintah daerah, sosialisasi dengan masyarakat, dan lain-lain.

Mereka juga melakukan pengecekan untuk memastikan semua tahapan-tahapan, semua persyaratan telah dilewati dan dilakukan, sehingga rencana dan program drilling dapat dilakukan tepat waktu. Mereka memahami, pekerjaan yang sukses, diawali dengan perencanaan yang matang. Mereka memastikan semua pekerjaan dilakukan dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dan sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal atau peraturan pemerintah.

Aktivitas seperti ini dapat kita temui di kantor-kantor perusahaan migas. Sebagian besar kantor pusat berada di Jakarta, namun, mereka memiliki wilayah operasional di berbagai pelosok tanah air, dengan segala tantangan-tantangannya, termasuk kurangnya infrastruktur pendukung di wilayah kerja (WK) migas. Kurangnya infrastruktur pendukung sangat dirasakan terlebih untuk WK di kawasan timur Indonesia, apalagi WK berada di kawasan remote atau frontier.

Berbeda dengan para pekerja migas yang bekerja dan bekerja, melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi, atau memproduksi minyak dan gas bumi untuk mendukung ekonomi nasional, para politisi hanya berkoar-koar, memberi janji palsu kepada masyarakat.  Terkadang, dan bahkan sering, apa yang diucapkan tidak dipahami. Mereka sering tidak memahami dan mengetahui pengetahuan yang cukup tentang suatu subyek.

Lihatlah misalnya perdebatan para bakal calon presiden dari Partai Demkorat. Para bakal calon Presiden ini melakukan debat kusir dari satu kota ke kota yang lain. Mereka mencoba menarik perhatian publik, tapi tampaknya para politisi Partai Demokrat ini gagal menarik perhatian publik. Ini terlihat dari berbagai survei yang dilakukan belakangan ini.

Tokoh-tokoh yang menjadi calon presiden pun tidak menarik perhatian publik. Tema yang diusung pun sering out of touch. Sebagai contoh isu korupsi. Isu korupsi yang menjadi masalah utama hanya menjadi isu pinggiran (marginal), tidak menjadi isu utama. Apakah ini akibat terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan begitu banyak kader-kader Partai Demokrat? Sebagian sudah menginap di hotel prodeo, sebagian sedang menjalani proses pemeriksaan dan menginap di hotel prodeo KPK dan sebagian lagi sedang menanti atau berpotensi menginap di hotel prodeo.

Yang terlibat korupsi, tentu bukan hanya politisi atau kader-kader PD, tapi juga partai-partai lain, seperti PKS yang terlibat kasus impor sapi, kader-kader partai Golkar, antara lain, Ratu Atut, gubernur Banten yang kini, terpaksa menginap di hotel prodeo KPK karena terlibat kasus korupsi. Parahnya, anggota keluarganya pun ikut terseret seperti Wawan, suami Airin, Walikota Tangerang Selatan. Kasus-kasus korupsi ini telah memukul Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Golkar. Demikian juga, dengan partai-partai lain. Beberapa kader partai PDI Perjuangan (PDIP) juga terlibat kasus korupsi. Rasa-rasanya sulit untuk menemukan partai yang bersih.

Kita sebagai pemegang saham Republik ini tentu merasa prihatin yang mendalam dengan situasi ini. Kita juga mengecam para politisi yang hanya ngomong doang, menjual tidak pada tempatnya, sekadar untuk menarik perhatian publik. Pengelolaan sebuah blok migas, tidak seharusnya dijadikan komoditas politik. Mengelola sebuah blok migas, apalagi blok-blok migas yang kompleks, seperti blok Mahakam, blok Masela, blok East Natuna, atau blok-blok yang berada di laut dalam, sebaiknya diserahkan ke ahlinya yang lebih memahami dan berkompeten. Tapi itulah wajah politik Indonesia saat ini.

Saat para pekerja, termasuk pekerja industri migas, berusaha, bekerja, para politisi hanya berkoar-koar, ngibulin rakyat saja. Rakyat hanya diperhatikan atau pura-pura diperhatikan saat jelang pemilu seperti sekarang ini. Para politisi atau calon presiden PD, misalnya, akhir pekan lalu, mencoba menjual isu Blok Mahakam, dalam perdebatan mereka. Pengelolaan sebuah blok dijadikan isu untuk menarik simpati publik.

Kita tidak tahu, entah blok migas mana lagi yang bakal  'dijual' sebagai komoditas politik.

Namun, upaya para politisi tersebut tampaknya gagal.  Publik lewat media-media online malah menyindir dengan mengatakan, lebih baik para politisi tersebut mengurus dan membersihkan internal partai dulu, sebelum mengurus kepentingan publik. Hapus dulu praktek-praktik korupsi, baru setelah itu berbicara isu-isu lain.

Sebagai warga negara, kita memberi apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang tetap komit dengan pekerjaannya, termasuk perusahaan dan pekerja migas. Beberapa perusahaan dan investor migas, tetap melanjutkan upaya dan program mereka melakukan eksplorasi dan memproduksi minyak dan gas bumi. Mereka berupaya mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi krisis energi. Gas bumi tersebut antara lain dikirim ke PLN untuk memproduksi listrik, yang kemudian dikirim ke rumah-rumah warga, termasuk rumah para politisi ini.

Salah satu perusahaan migas yang tetap komit melakukan eksplorasi tersebut adalah Total E&P Indonesie, perusahaan migas raksasa asal Perancis. Blok Mahakam, yang dikelola Total hingga 2017, tetap bekerja secara profesional walaupun jadi ‘obyek jualan’ para politisi. Seperti yang diberitakan di beberapa media beberapa waktu lalu, perusahaan ini akan melakukan eksplorasi di lepas pantai (laut dalam) Mentawai, Sumatera Barat. Sekitar US$40 juta (atau sekitar Rp400 miliar lebih) dana digunakan untuk kegiatan eksplorasi tersebut.

Perusahaan migas Italia ENI juga baru-baru ini dilaporkan akan melakukan eksplorasi serta mengembangkan proyek laut dalam di Selat Makassar. Beberapa perusahaan telah ditunjuk untuk mengembangkan proyek Eni di Selat Makassar tersebut, yang diperkirakan bakal mulai berproduksi tahun 2017.

Perusahaan-perusahaan seperti Total dan ENI merupakan perusahaan kelas dunia yang dikontrak pemerintah Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek raksasa dan yang kompleks. Perusahaan-perusahaan migas global (IOC) berani mengambil risiko berinvestasi mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah untuk mengeksplorasi maupun produksi minyak. Hasil produksi mereka, termasuk gas bumi, digunakan oleh perusahaan-perusahaan di tanah air, termasuk PLN dan industri keramik di tanah air.

Partisipasi perusahaan swasta, entah nasional atau international, patut diapresiasi. Indonesia yang welcome terhadap masuknya investasi asing, selayaknya tidak melakukan anti-asing atau anti kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Yang paling penting sebenarnya, seberapa besar dan seberapa optimal sebuah perusahaan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan ekonomi Indonesia. 

Kita prihatin dan mengecam para politisi yang hanya berkoar-koar masalah yang mereka sendiri tidak pahami, sekadar untuk kepentingan sendiri. Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin dan para politisi untuk berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadikan rakyat sebagai alat untuk memperkaya diri. (*)

Industri Migas Global, Indonesia Kekurangan Insinyur dan Tenaga Ahli

Industri minyak dan gas bumi global terus berkembang saat ini didorong oleh harga minyak dan gas bumi yang masih tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh industri migas juga tidak sedikit karena banyak cadangan migas kini berada di lepas pantai (offshore), dan sebagiannya berada di laut dalam. Sehingga tenaga ahli dan pekerja migas yang dicari perusahaan minyak global atau International Oil Companies (IOCs) juga mengarah ke pekerja yang memiliki keahlian khusus di bidang industri migas lepas pantai.

Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Sebagian besar blok migas yang sedang dikembangkan atau dalam fase eksplorasi saat ini berada di lepas pantai.

Namun, untuk mendapatkan pekerja migas yang memiliki keahlian yang dicari terkadang sulit. Akibatnya, terjadi kompetisi untuk mendapatkan pekerja yang memiliki keahlian tertentu. Masalah kekurangan tenaga ahli untuk operasional lepas pantai menjadi sorotan utama para eksekutif senior yang membidangi Human Resources di perusahaan-perusahaan migas skala global. Para eksekutif HR tersebut melakukan diskusi seperti yang dimuat oleh Offshore-Technology.com.
 
Jon Tait, recruitment director di BP Upstream, mengatakan isu utama yang dihadapi perusahaan migas global saat ini adalah permintaan melebihi suplai. Ini terutama pada ketersediaan tenaga insinyur dan ilmuwan yang menjadi tulang punggung mati-hidupnya industri migas.
 
Jo McGregor, direktur spesialis rekruiten McGregor Consultants, mengatakan ini akan menjadi masalah serius. Namun, ia melihat sudah ada upaya untuk menutup kesenjangan (gap) tersebut. Sudah mulai ada banyak lulusan yang mengikuti berbagai program apprentice.

Hays Oil & Gas, managing director John Faraguna, mengatakan banyak perusahaan optimistis mereka akan dapat mengatasi masalah itu dalam tahun-tahun mendatang. Untuk sementara perusahaan-perusahaan akan bergantung pada tenaga ahli kontrak. Tantangan berikutnya, dengan semakin banyak tenaga ahli yang memasuki usia pensiun, maka perusahaan-perusahaan migas raksasa dunia akan menghadapi tantangan baru lagi yakni, bagaimana menggantikan tenaga-tenaga ahli yang memasuki usia pensiun tersebut.

Steve Greig, Head division for recruitment specialist, Orion mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih sulit. Industri migas terus berkembang seiring dengan dimulainya proyek-proyek eksplorasi baru. Mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan insinyur-insinyur yang ahli di bidangnya. Ini masalah suplai dan permintaan.

Menurut Jon Trait, tenaga ahli yang sangat dicari saat ini adalah yang terkait geoscience seperti geologist, geophysicists dan geoscientists. Banyak perusahaan migas global saat ini melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di lepas pantai, termasuk laut dalam, tidak hanya di Amerika Latin, tapi juga di Timur Tengah, Afrika dan Asia.

Perusahaan-perusahaan migas global seperti BP yang melakukan operasi di laut dalam sangat membutuhkan insinyur-insinyur yang memiliki kompetensi di operasional migas lepas pantai dan laut dalam, keahlian di bidang pengeboran lepas pantai dan laut dalam, serta insinyur-insinyur lain.

Jon Trait mengatakan kompetisi untuk mendapatkan talenta-talenta baru dan tenaga-tenaga ahli migas sedang terjadi di pasar global. Ini terlihat di negara-negara yang industri migasnya sedang berkembang pesat. Sebagai contoh, di Angola ada 15 operator migas dunia yang berkompetisi mendapatkan insinyur-insinyur dan tenaga ahli untuk bekerja di lapangan-lapangan migas mereka.

Masalah kekurangan tenaga ahli migas, terutama lepas pantai dan laut dalam, juga dialami sendiri oleh Indonesia saat ini. SKK Migas baru-baru ini mengatakan industri migas Indonesia saat ini membutuhkan banyak insinyur-insinyur untuk bekerja di industri migas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Irnanda Laksanawan. Indonesia, kata Irnanda, membutuhkan lebih dari 1,5 juta orang insinyur hingga 2025, termasuk yang bekerja di industri minyak dan gas bumi. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), pada 2015.

Dalam tahun-tahun mendatang cukup banyak proyek-proyek migas raksasa maupun yang skala sedang dan akan dikembangkan, misalnya proyek lepas pantai di lapangan Abadi, Blok Masela, pengembangan train-3 BP Tangguh, pengembangan lanjutan Blok Mahakam, Donggi-Senoro di Sulawesi, proyek Cepu, dan masih banyak lagi.  Situasi ini menjadi tantangan bagi industri migas sekaligus peluang bagi generasi muda Indonesia. (*)