Pemprov Kaltim Ingin Otsus Bukan Blok Mahakam

Otonomi Khusus

Ternyata pemerintahan provinsi Kalimantan TImur serius dalam keinginannya untuk mendapatkan lebih dari hasil pengelolaan Blok Mahakam. Mereka akan menggelar aksi untuk menunjukkan keseriusannya tersebut.

"Dalam Gerakan Blok Mahakam, kami akan menutup depannya kantor gubernur. Aksi ini sebagai bentuk simbolisasi Kaltim sedang belasungkawa atas ketidakadilan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Blok Mahakam," ujar jenderal lapangan gerakan aksi, Parawansa Assoniwora.

Pria yang akrab dipanggil Anca ini menjelaskan, Gerakan Blok Mahakam bertujuan menuntut kepada Pemerintah Pusat porsi yang lebih dari hasil pengelolaan Blok Mahakam. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta porsi 30 persen supaya lebih bermanfaat bagi pemasukan daerah, untuk akselerasi pembangunan rakyat Kaltim.

"Selama ini, kita yang diberikan pemerintah pusat porsi yang tidak adil sekali. Akselerasi pembangunan dengan dana yang minim itu tidak akan tercapai.  Karena itu, kami akan menuntut porsi lebih banyak dari yang diserahkan pemerintah pusat selama ini," tuturnya.

Anca yang dalam struktur organisasi KNPI Kaltim sebagai Wakil Ketua Bidang Humas dan Media juga mengungkapkan sedikitnya 2.000 sampai 3.000 massa pemuda akan terlibat dalam gerakan itu. Mereka berasal dari OKP-OKP se-Kaltim yang tergabung dalam KNPI, ormas daerah Kaltim, dan didukung simpul-simpul masyarakat di Kota Samarinda.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Parlemen DPD KNPI Kaltim Rudi Hartono mengatakan keinginan mendapatkan ruang 30 persen bagi Kaltim ikut mengelola Blok Mahakam lebih realistis dibandingkan memperjuangkan otonomi khusus (Otsus).

Berdasarkan data yang dikumpulkan KNPI, hasil dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim untuk Pemerintah Pusat, mencapai ratusan triliun rupiah. Pada 2012 sebesar Rp 419 triliun, dan 2013 senilai Rp 425 triliun. Namun transfer pusat ke Kaltim hanya tidak sampai 10 persen.

Sekjen DPD KNPI Kaltim Rudiansyah mengatakan untuk mengukur apakah gerakan tersebut didukung dan memiliki imbas bagi kesejahteraan rakyat, harus segera dilakukan aksi. Sebelum mengejar pengajuan proposal pengelolaan Blok Mahakam pada awal Maret 2015 nanti.

Sebenarnya permasalahan yang dituntut di Kaltim ini tiddak hanya soal jatah Blok Mahakam, namun memang lebih kompleks dari itu. Permasalahannya tidak terlepas dari berbagai keinginan daerah yang ingin lebih otonomi atau dalam bahasa lain dikenal dengan istilah negara federasi. Berbagai daerah tidak puas dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Blok Mahakam ini sebenarnya hanya imbas saja, bukan faktor utama yang dicari.

Dan isu soal ingin mendapatkan otonomi lebihnya jangan sampai mempengaruhi operasi pengelolaan Blok Mahakam itu sendiri, misalkan pengelolaannya oleh Total E&P Indonesie dan Pertamina. Apabila dicampuraduki, nanti malahan Blok Mahakam tidak berproduksi sama sekali dan semua pihak menjadi rugi.