Rekomendasi DPR Soal Blok Mahakam Tidak Masuk Akal

DPR

Ada hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang cukup mengagetkan. Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR-RI dengan PT Pertamina (Persero) kali ini membahas kesiapan PT Pertamina (Persero) mengambil alih beberapa blok migas yang akan segera habis masa kontrak kerja samanya.

"Rapat dengar pendapat dengan Pertamina kali ini menghasilkan beberapa kesimpulan," ujar Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika.

Hasil dari kesimpulan rapat tersebut, antara lain:

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirut Pertamina untuk menyampaikan roadmap rencana pengelolaan Wilayah Kerja, yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya selambat-lambatnya 30 hari kerja dari hari ini.

2. Komisi VII DPR-RI mendukung PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam dan Wilayah Kerja Migas lain yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya, dengan catatan Pertamina menyiapkan langkah-langkah strategis dan melakukan upaya maksimal agar tidak terjadi penurunan produksi.

3. Komisi VII DPR-RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk masuk lebih awal dalam masa transisi sebelum Kontrak Kerja Sama pengelolaan Wilayah Kerja berakhir agar peralihan pengelolaan Wilayah Kerja berlangsung dengan lebih baik.

4. Komisi VII DPR-RI mendorong PT Pertamina (Persero) agar lebih aktif untuk melakukan peningkatan pengelolaan Wilayah Kerja Migas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Dengan banyaknya Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir maka, Komisi VII DPR RI berpendapat bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya, agar memberikan keberpihakan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir‎ kontraknya kepada PT Pertamina (Persero) secara jelas.

6. Komisi VII DPR-RI mendukung rencana PT Pertamina (Persero) untuk membentuk holding BUMN Migas dengan mengakuisisi BUMN Migas lain dan BUMN yang terkait sektor Migas.

7. Dengan dibubarkannya Petral, maka Komisi VII DPR-RI mendukung PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di bidang energi untuk segera merealisasikan visi misi secara sistematis dan terencana sebagai perusahaan Migas kelas dunia (World Oil Company).

Rata-rata memang kesemua poin tersebut masuk akal, kecuali poin kedua bagian Blok Mahakam. Cita-cita supaya Blok Mahakam dikelola pemerintah sendiri sih memang bagus, namun belum masuk akal karena ada proses yang harus dilalui. DPR juga tidak memberikan solusi yang efektif tentang kekhawatiran tersebut.