Siapa Operator Blok Mahakam Pasca Kontrak Berakhir Tahun 2017

Industri minyak dan gas bumi membutuhkan kepastian usaha mengingat investasi di sektor migas bersifat jangka panjang. Memulai sebuah proyek dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk membuat perencanaan apalagi bila proyek tersebut tergolong proyek raksasa, seperti pengembangan Blok Masela, Blok Cepu, Train 3 Tangguh atau proyek kelanjutan Blok Mahakam. Kepastian tidak hanya saat untuk memulai proyek, tapi juga saat kontrak berakhir, karena operator perlu melakukan persiapan untuk exit (exit strategi) atau untuk melanjutkan investasi pengembangan lanjutan.

Saat ini ada cukup banyak blok-blok migas yang kontraknya berakhir dalam 10 tahun mendatang. Menurut catatan Indonesia Petroleum Association (IPA), sekitar 30 persen produksi nasional saat ini (635.000 boepd) berasal dari 20 perusahaan, yang Kontrak Bagi Hasilnya (Production Sharing Contract/PSC) akan habis dalam lima tahun. Selain itu, sekitar 61 persen dari produksi nasional saat ini (1,2 juta boepd) berasal dari perusahaan-perusahaan dengan PSC yang akan habis dalam sepuluh tahun kedepan.

Salah satu blok yang akan habis kontraknya adalah Blok Mahakam, yang akan berakhir pada akhir Maret 2017. Menurut peraturan, perusahaan migas dapat mengajukan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Operator Blok Mahakam Total E&P (dan Inpex Corp) telah mengajukan perpanjangan tahun 2007 dan hingga saat ini belum diputuskan pemerintah. Tampaknya, pemerintah incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum akan membuat keputusan di sisa pemerintahannya, tapi menunggu pemerintah baru.

Pertanyaannya, apakah hak pengelolaan Blok Mahakam akan diperpanjang, tidak diperpanjang atau dibuat sebuah skema baru (joint operating) yang akan melibatkan operator lama dan baru? Yang jelas, operator yang sekarang Total E&P dan mitranya Inpex telah mengajukan ketertarikan mereka untuk memperpanjang operatorship Blok Mahakam. Memperpanjang tentu merupakan sebuah opsi. Tentu akan ada plus minusnya. Opsi ini tentu merupakan pilihan yang paling kecil risikonya karena tak akan ada perubahan apa-apa pada sisi operasional, tak akan ada gejolak internal, tak akan ada perubahan sistem/budaya kerja. Operator tinggal memaksimalkan investasi dan produksi.

Opsi kedua adalah tidak diperpanjang. Ini opsi yang paling berisiko karena menyerahkan hak pengelolaan blok tua, blok raksasa, seperti Blok Mahakam tidak mudah. Bila ini yang diambil, itu ibarat membelokkan sebuah kapal induk dalam sekejap. Untuk membelokkan kapal induk harus dilakukan perlahan, bila tidak akan crash dan tentu ini tidak diharapkan semua pihak. Operator baru membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi, belum lagi misalnya ada gejolak internal yang tidak ingin ada perubahan drastis.

Opsi ketiga adalah semacam joint operating yang melibatkan operator lama dan baru. Mengenai porsi kepemilikan, itu tergantung pemerintah memutuskan. Mengenai operator, tentu juga bisa dilakukan berbagai opsi. Operator bisa tetap, tapi juga bisa berubah dalam periode tertentu setelah ada masa transisi. Misalnya, operator yang sekarang Total EP dapat tetap menjadi operator, dan dalam waktu 5-10 tahun, operator beralih ke pemain baru, bisa Pertamina atau perusahaan lain.

BUMN Migas sendiri tertarik untuk mengelola Blok Mahakam. Perusahaan BUMN ini telah mengirimkan surat ke pemerintha. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menentukan sikap mengenai status Blok Mahakam. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian ESDM sedang menggodok regulasi perpanjangan kontrak KKKS. Peraturan tersebut belum selesai. Diharapkan peraturan tersebut akan dipakai oleh pemerintah dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah sebuah KKKS diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang, apa pertimbangannya, dan kalau tidak diperpanjang apa pertimbangannya. Dan kalau dibuat skema semacam joint-operation, apa pertimbangannya.

Apapun keputusan pemerintah, pelaku industri migas dan publik berharap pemerintah tidak gegabah dalam membuat keputusan, tetapi melakukan pertimbangan yang matang. Semua aspek, teknis, nonteknis harus dipertimbangkan, plus minusnya. Pilihan atau opsi mana yang paling menguntungkan pemerintah atau memberi manfaat lebih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, memperpanjang, tidak diperpanjang atau justru lebih bermanfaat dan tidak berisiko bila dibuat opsi ketiga, yakni joint-operation dengan adanya masa transisi. Boleh jadi opsi ketiga menjadi pilihan tepat karena dapat menjamin kelanjutan operasional Blok Mahakam dengan tingkat risiko paling minim. Rencana investasi mengembangkan blok tersebut dapat dilanjutkan, dan tentu juga tak akan ada gejolak internal bila terjadi perubahan operator dan sistem secara drastis. (*)

Menengok Eksplorasi Migas Total E&P di Lepas Pantai Bengkulu

Rig Laut Dalam 'Ocean Monarch'

Tahun 2013 lalu, SKK Migas dan didukung oleh Kementerian ESDM menetapkan tahun tersebut sebagai tahun pengeboran (eksplorasi). Menetapkan tahun tersebut sebagai tahun pengeboran atau eksplorasi tidak berarti tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya bukan lagi menjadi tahun eksplorasi. Penetapan tahun pengeboran hanya sebagai pengingat agar pelaku industri migas meningkatkan aktivitas eksplorasi mereka.

Salah satu perusahaan migas dunia, yang telah lama beroperasi di Indonesia, Total E&P Indonesie merupakan salah satu dari perusahaan global yang melanjutkan aktivitas eksplorasinya. Total E&P Indonesia yang juga merupakan operator Blok Mahakam ini baru-baru ini mengumumkan akan rencana perusahaan untuk melakukan eksplorasi di Blok Mentawai-1, Bengkulu.

Menariknya, langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bengkulu. Sebagai bentuk konkrit dukungan tersebut, Gubernur Bengkulu membentuk Tim Pendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Laut Dalam Propinsi Bengkulu melalui SK Gubernur Bengkulu No. P.241/XXVII/Tahun 2014 yang ditandatangani pada 22 April 2014. SK tersebut melibatkan sekitar 22 instansi terkait kegiatan eksplorasi ini.

Banyak pelaku industri berharap dukungan pemerintah provinsi Bengkulu tersebut dapat memperlancar SKK Migas - Total E&P Indonesia Mentawai B.V. untuk memulai eksplorasi pada akhir Juni mendatang. Seharusnya memang begitu dan bisa ditiru dan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas akan selalu mendukung kegiatan eksplorasi dalam rangka meningkatkan lifting migas nasional.

“Kami sangat menghargai dukungan yang telah diberikan oleh Gubernur Bengkulu beserta jajarannya dalam membantu kami dan Total E&P Indonesia Mentawai BV selama ini,” katanya di sela rapat koordinasi antara Total E&P Indonesia Mentawai BV dengan Tim Pendukung Eksplorasi Propinsi Bengkulu, Rabu, 30 April 2014 di Hotel Santika, Bengkulu.

Kegiatan pemboran yang akan dilakukan SKK Migas-Total E&P Indonesia Mentawai B.V ini berada pada Cekungan Bengkulu (Bengkulu basin) berjarak sekitar 40 mil laut (75 km) dari garis pantai Bengkulu sebelah barat dan kedalaman laut berkisar 950 meter pada sumur yang diberi nama Rendang 1-X. Rig yang akan digunakan adalah jenis Submersible Offshore bernama Ocean Monarch. Kegiatan pemboran ini diperkirakan akan berlangsung antara 60 hingga 90 hari.

Menurut laporan Diamon Offshore Inc bulan April lalu, Total E&P Indonesie melalui anak usahanya Total E&P Indonesia Mentawai B.V telah menyewa rig submersible offshore yang disebut Ocean Monarch milik Diamond Offshore Inc. Rig tersebu akan digunakan untuk melakukan pengeboran di Mentawai-1 Block in Bengkulu, lepas pantai Sumatera. Rig tersebut memiliki kapasitas untuk mengebor hingga kedalaman 10.000 kaki.

Biayanya pun tidak tanggung-tangguh. Menurut laporan bulanan (fleet update Diamond Offshore Inc, Total E&P Indonesie menyewa Ocean Monarch dengan biaya US$420.000 per hari atau Rp 4,84 miliar per hari. Ini berarti Total E&P akan menggelontorkan dana sebesar US$25,2 juta hingga US$63 juta atau Rp290,4 miliar hingga Rp725,88 miliar untuk melakukan pengeboran di lepas pantai Bengkulu.

Publik berharap, khususnya masyarakat Bengkulu, berharap kegiatan pemboran ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan dukungan dari semua pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu. Bila pengeboran/eksplorasi berjalan suksus, dalam arti akan ditemukan cadangan migas yang bernilai ekonomis, maka boleh jadi Bengkulu bakal menjadi seperti Kaltim kelak, yang kaya akan sumber daya migas. Tentu, semua pihak berharap eksplorasi di Bengkulu maupun kegiatan eksplorasi migas di tempat-tempat lain dapat berjalan mulus dan membuahkan hasil positif.

Menariknya, rencana kegiatan eksplorasi ini, diumumkan Total pada saat kontrak pengembangan Blok Mahakam masih belum jelas, padahal kontrak hak operatorship yang saat ini dipegang Total E&P Indonesie bakal berakhir sekitar akhir Maret 2017 nanti. Publik berharap pemerintah cerdas dan bijaksana dalam membuat keputusan terkait hak pengelolaan Blok Mahakam. Ada beberapa opsi yang beredar di kalangan media dan industri, bahwa pemerintah tampaknya akan memilih opsi ketiga, yakni melibatkan operator lama dan pemain baru. Semoga
 (*)