Pemerintah Indonesia dan Optimalisasi Produksi Blok Mahakam Pasca 2017

Pekerjaan Rumah pemerintah kedepan pasca 2017 adalah bagaimana memastikan agar produksi Blok Mahakam dapat dioptimalkan. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Blok Mahakam masih diharapkan memberikan kontribusi besar bagi produksi minyak dan gas nasional, serta pendapatan bagi negara (APBN). Tentu dengan catatan dikelola dengan benar oleh operator migas yang berpengalaman, memiliki reputasi baik dan  kompetensi yang tidak diragukan dan tak kalah penting tidak dijadikan komoditas politik oleh elit tertentu.

* * * 

Kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesia bersama mitranya Inpex Corporation akan berakhir pada Semester I 2017. Blok tersebut telah berproduksi selama 40 tahun berkontribusi cukup signifikan bagi pendapatan negara. Produksi gas bumi dari Blok Mahakam sendiri berkontribusi sekitar 30 persen produksi gas bumi Indonesia. Pekerjaan Rumah pemerintah kedepan pasca 2017 adalah bagaimana mengoptimalkan produksi migas Blok Mahakam. Walaupun sudah memasuki usia uzur (ageing), Blok Mahakam masih diharapkan memberikan kontribusi besar bagi produksi minyak dan gas nasional, serta pendapatan bagi negara (APBN).

Pertanyaannya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi Blok Mahakam? Jelang kontrak pengelolaan Blok Mahakam, operator Blok Mahakam hingga saat ini, terus melakukan investasi sesuai dengan plan of development (PoD) yang telah disetujui oleh pemerintah. Investasi untuk eksplorasi maupun meningkatkan produksi sangat diperlukan untuk mencegah penurunan alami yang terjadi di blok tersebut, sebagaimana yang terjadi pada blok-blok migas lainnya.

Pengembangan Blok Mahakam selama 40 tahun terakhir boleh jadi tidak bisa diterapkan lagi dalam periode 10-20 tahun kedepan. Mengangkat gas bumi dan minyak bumi dari perut bumi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional sebelumnya. Diperlukan metode-metode dan terobosan teknologi untuk mengoptimalkan produksi Blok Mahakam. Teknologi EOR (enhanced oil recovery) diperlukan untuk mengoptimalkan produksi blok Mahakam kedepan. Operator juga akan membutuhkan investasi besar setiap tahun untuk mempertahankan produksi.

Dalam 4-5 tahun kedepan, operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie, seperti yang sering diberitakan di media-media, baik media cetak maupun online, berkomitmen untuk berinvestasi US$7.3 miliar. Investasi besar dibutuhkan setiap tahun untuk mencegah penurunan produksi migas, maupun mencari potensi atau cadangan migas baru di kawasan Blok Mahakam.

Hingga saat ini pemerintah belum membuat keputusan siapa atau skema seperti apa yang dipilih pemerintah dalam mengembangkan Blok Mahakam pasca 2017. Total E&P Indonesie dan Inpex sendiri sudah mengajukan ketertarikannya untuk memperpanjang kontrak untuk mengelola Blok Mahakam sejak 2007 tahun silam. Operator tentu paham betul karakter dan kondisi eko-system blok Mahakam, sehingga seharusnya keterlibatkan operator yang sekarang diharapkan dapat mengoptimalkan produksi migas Blok Mahakam.

Pada satu sisi, operator tersebut juga tidak terlalu ngotot untuk mempertahankan skema yang sekarang, dimana hak kepesertaan dibagi dua antara Total E&P Indonesie dan Inpex. Keinginan operator tersebut untuk melanjutkan pengembangan blok Mahakam juga menunjukkan komitmen perusahaan migas asal Perancis dan Jepang itu untuk berinvestasi untuk jangka panjang di Indonesia, sebuah komitmen yang dibutuhkan Indonesia saat ini, di saat negara ini sedang haus energi dan minim investasi. 

Pada satu sisi, Total E&P Indonesie berkomitmen untuk memastikan produksi Blok Mahakam berkesinambungan. Untuk itu, kedua perusahaan migas international tersebut membuka ruang bagi masuknya perusahaan migas nasional, Pertamina untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017.

Hal ini tentu sangat positif karena akan memberi kesempatan bagi transfer teknologi, kedua, produksi Blok Mahakam tidak akan terganggu atau mengalami disruption, ketiga beban investasi yang besar tiap tahun tidak akan ditanggung sendiri oleh Pertamina, tapi juga oleh Total E&P Indonesie dan Inpex, keempat, kerjasama di Blok Mahakam akan menjadi landasan bagi ketiga perusahaan tersebut untuk mengembangkan berbagai blok Migas di Tanah Air kedepan, termasuk Blok East Natuna, yang hingga saat ini masih terkatung-katung.

Tugas pemerintah saat ini adalah mencari skema yang tepat untuk mengembangkan Blok Mahakam kedepan. Skema yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan produksi migas dari Blok tersebut. Pada satu sisi, di saat pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait operator Blok Mahakam pasca 2017, pemerintah berada dalam teknanan dari berbagai elemen masyarakat. Sayangnya, desakan-desakan tersebut terkadang bersifat politis, populis, tidak disertai fakta-fakta sehingga mengaburkan perjuangan kelompok masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh, berbagai LSM dibentuk untuk menasionalisasi blok-blok migas di Tanah Air. Namun, kemurnian gerakan nasionalisasi migas dipertanyakan. Gerakan nasionalisasi migas tampaknya dipakai kelompok tertentu untuk menarik simpati publik jelang Pemilihan Umum 2014.

Pada tahun politik tahun ini dan tahun dapan, apapun bisa dipolitisasi. Dan salah satu agenda empuk untuk menarik simpati rakyat adalah nasionalisasi migas. Lihat saja berbagai kelompok elemen masyarakat memainkan isu nasionalisasi migas untuk menyulu emosi calon pemilih. Bahkan ada kelompok masyarakat yang mengancam merdeka bila tuntutan mereka menasionalisasi blok-blok migas tertentu tidak diindahkan oleh pemerintah, termasuk blok Mahakam.

Beberapa bakal calon presiden yang akan bertempur pada Pemilu 2014 sudah mencoba menyampaikan pernyataan mereka kepada publik. Prabowo Subianto dari Partai Gerindra misalnya menilai nasionalisasi migas sebagai langkah mundur dan cerminan ketidakpahaman sekelompok masyarakat terhadap eksistensi dan kontribusi industri migas di Tanah Air terhadap kemajuan bangsa.

Mantan Panglima TNI Wiranto rupanya tidak tinggal diam. Dia mencoba mencuri perhatian publik dengan melontarkan pernyataan bahwa bahwa blok-blok migas tertentu, khususnya blok Mahakam dikelola oleh anak bangsa sendiri, yaitu Pertamina.

  

Terlepas dari hiruk-pikuknya isu Blok Mahakam, pemerintah dituntut untuk berpikir rasional, melakukan evaluasi secara rasional pula dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan berbagai pihak yang motivasi kegiatannya dipertanyakan. Keputusan operator Blok Mahakam pasca 2017, tetap harus berpegang pada pertimbangan untuk mengoptimalkan produksi blok migas tua tersebut. (*)