Indonesia Kaya SDA, Minim SDM

Sumber Daya Manusia

Ada pernyataan menarik dari pejabat negeri ini. Semua orang sudah tahu kalau Indonesia dianggap memiliki semua sumber daya alam (SDA). Namun, SDA tersebut tidak dapat dioptimalkan dengan baik karena tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

"Pak Susilo (Mantan Wakil Menteri ESDM) pernah minta sebutkan satu hal saja yang Indonesia enggak punya. Enggak ada yang bisa jawab. Ternyata susah mikirin itu. Artinya Indonesia itu semua punya. Masalahnya apa? Masalahnya SDM," ujar Senior Advisor Human Resources Star Energy, PM Susbandono.

Terkait hal itulah, lanjut Susbandono, membuat Indonesia sulit berkembang khususnya di bidang energi baru terbarukan. Sebab, tidak ada yang mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya alam tersebut.

"Tadi dibandingkan dengan Swiss, Singapura, sepertinya enggak usah jauh-jauh, kita sama Myanmar saja kalah 4-2 (skor bola). Myanmar loh, Pekanbaru saja dan Bukittinggi masih lebih hebat penampakannya dari Myanmar," ucap dia.

Bahkan, dia mengaku sempat mencari tenaga ahli geotermal hingga ke New Zealand. Padahal, penduduk Indonesia sangat besar.

"Ada 245 juta rakyat Indonesia tapi nyari 10 tenaga expert di bidang geotermal itu susah. Kan ironis. Berarti pembinaan kita kurang," terang Susbandono.

Semua yang dikatakannya tersebut memang masuk akal. Bagus juga sih setidaknya kesadaran adalah langkah awal untuk melakukan perubahan.

Makanya itu pemerintah tidak boleh terlalu angkuh untuk menyatakan diri bisa mengelola SDA sana sini padahal SDM-nya belum mampu. Misalkan saja seperti di Blok Mahakam. Banyak pihak sudah menyatakan bahwa Blok Mahakam adalah blok yang sulit. Jadi tidak tepat untuk pemerintah kalau mengelola Blok Mahakam tersebut sendiri. Seharusnya Pertamina tetap bekerjasama dengan Total E&P yang lebih ahli. Justru di kesempatan itulah Pertamina bisa belajar untuk menjadi lebih maju ke depannya.

Pemda Diberikan 10 Persen di Blok Mahakam

Blok Mahakam

Walaupun status Blok Mahakam saat ini masih agak rancu alias kurang jelas, namun setidaknya Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja sudah menegaskan bahwa Pemda Kalimantan Timur bakal mendapat jatah 10 persen dari pengelolaan Blok Mahakam. Hal tersebut karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004.

Dalam pelaksanaannya, pihak BUMD ikut mengawasi Pemda Kaltim. Tujuannya agar tidak ada pihak swasta masuk dalam pengelolaan saham Pertamina dan Pemda Kaltim.

"Nanti daerah 10 persen pasti. Soalnya sudah ada Peraturan Pemerintah," kata Wiratmaja.

Wiratmaja menegaskan pihaknya sudah sering bertemu dengan kontraktor Blok Mahakam terdahulu, PT Total EP. Dalam waktu dekat Wiratmaja berjanji akan memberi keterangan terkait pengalihan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (persero).

"Dikit lagi, sudah 4 kali ketemu. Tenang saja," terang Wirat.

Wiratmaja menjelaskan bahwa semua persyaratan dari Pertamina akan selesai dalam waktu dekat. Alasan Wirat kenapa membutuhkan waktu lama dalam membahas Blok Mahakam, karena kapasitas blok tersebut masih banyak berpotensi meningkatkan lifting minyak dan gas bumi. 

"Blok sebesar itu kan harus banyak yang dipersiapkan," ujar Wirat.

Hasil keputusan tersebut tentunya mengecewakan banyak pihak. Pemda merupakan pihak yang paling tidak berkontribusi apa-apa namun mendapatkan porsi yang begitu besar. Semoga saja hasil keputusan ini belum final.

Namun langkah yang sudah ditempuh yang berkoordinasi dengan Total E&P adalah langkah yang baik dan seharusnya lebih ditingkatkan lagi.