Pemda Kaltim Belum Siap Mengelola Blok Mahakam

Pemda Kaltim

Presiden terpilih sudah resmi ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Kepemerintahan negara ini sudah akan berganti sehingga banyak pihak yang penasaran akan ke mana arah pemerintahan baru tersebut. Tak luput pula dari pertanyaan mengenai nasib Blok Mahakam. 

Kontrak kerja Blok Mahakam dengan Total E&P Indonesie dan Inpex akan segera berakhir pada tahun 2017 mendatang. Ahli memperkirakan bahwa masih terdapat cadangan minyak sebanyak 2 miliar barrel oil equipment, yang berarti eksplorasinya masih bisa dilakukan sampai 30 tahun ke depan.

Total sudah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang kontrak tersebut. Banyak pula elemen masyarakat di Kalimantan Timur menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dengan pola tanam saham ataupun mengelola sendiri, walaupun pemerintah daerah belum menjawab tantangan tersebut. Pertamina juga sudah menyatakan pula rencananya untuk mengambil alih blok sulit tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan bahwa sudah dua tahun terakhir daerah mengalami defisit anggaran yang disebabkan karena turunnya harga batu bara sehingga berimbas kepada lesunya dunia usaha di bidang migas. “Jika saja pemerintah serius terhadap hal ini maka tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ada keseriusan dan keinginan yang sama untuk membangun. Oleh sebab kami akan membicarakannya dengan mitra kerja pemerintah yang terkait guna melihat berbagai kemungkinan,” pungkasnya.

Ali menambahkan bahwa salah satu faktor yang membuat pemerintah ragu adalah diperlukannya modal yang besar untuk membangun dari awal, baik untuk membeli peralatan dan pemeliharaan hingga beban biaya pegawai yang tidak sedikit.

“Kalau saja pemerintah bisa belajar dari Pemprov Jawa Timur dalam hal pengelolaan migas, maka Blok Mahakam akan dikelola sendiri oleh daerah melalui BUMD dengan pola pembelian saham, atau bahkan mengelola sendiri beberapa sumur. Tinggal menunggu keseriusan dari pemerintah saja. Karena DPRD belum ada diajak duduk satu meja membicarakan hal ini. Saya sendiri yakin bahwa seluruh elemen masyarakat sangat mendukung hal ini,” ungkap Ali.

Dari keterangan tersebut, nampaknya pemerintah daerah sendiri belum siap untuk mengelola Blok Mahakam sendiri, apalagi blok tersebut terkenal sebagai salah satu blok yang paling sulit. Sebaiknya Total sebagai perusahaan minyak internasional yang sudah kredibel diberikan perpanjangan kontrak sembari mentransfer keahlian dan teknologi yang dimilikinya baik kepada pemerintah daerah maupun Pertamina.

Dirut Pertamina Mundur, Bagaimana Nasib Blok Mahakam?

Karen Agustiawan

Dunia energi Indonesia baru saja menjadi gempar akan pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dahlan Iskan, Karen sudah berkali-kali mengajukan pengunduran dirinya namun ditolak berkali-kali juga oleh Dahlan. Meskipun sudah menjabat selama 6 tahun, namun mundurnya Karen pada bulan Oktober mendatang berarti tidak selesainya masa jabatan di periode keduanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari kalangan industri, Abadi Purnomo mengatakan bahwa prestasi Karen dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang telah berhasil diperoleh Pertamina selama ini. "Pertamina di bawah kepemimpin Ibu Karen kemajuannya banyak, masuk Global Fortune 500, lalu masuk juga di Forbes, itu bukti beliau bisa bawa Pertamina dikenal dunia. Artinya rata-rata industri, Pertamina sudah memimpin, makin banyak dikenal orang, Indonesia-nya pun makin terangkat. Pertamina sudah akuisisi ladang minyak di Algeria, lalu diladang-ladang lain. Jadi saya pikir waktu selama lima-enam tahun memimpin Pertamina, Karena sudah sangat baik," pungkasnya.

Menurut pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, Indonesia baru saja kehilangan seorang profesional terbaiknya. Ia menilai bahwa Karen mampu memperbaiki kinerja dan wajah Pertamina walaupun seringkali mengalami tekanan luar biasa. "Negara rugi atas kemunduran Bu Karen. Negara kehilangan orang baik yang bisa melawan intervensi dan memperbaiki GCG (Good Corporate Governance). Mereka nggak utamakan gaji. Gaji dirut seperti Karen di luar negeri, minimal 3 kali lipat," ujar Said.

Ia menilai pengunduran Karen menimbulkan tanda tanya besar karena posisi bos Pertamina menjadi salah satu incaran karena sangat strategis. Said menyebut tekanan yang diterima Karen sudah sangat luar biasa.

Memang sangat disayangkan keputusan pengunduran diri dari orang sekaliber Karen. Mungkin hal tersebut sama halnya dengan pengunduran Sri Mulyani dahulu dan lebih memilih untuk bekerja di World Bank. Apakah sistem yang korup dan tekanan dari mafia yang menyebabkan beliau mundur?

Sepeninggalan pemimpin yang berhasil memajukan Pertamina menjadi perusahaan bertaraf internasional, bagaimana nasib Pertamina? Mungkin seharusnya Pertamina lebih terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan migas asing yang sudah terjamin kualitas kerja dan teknologinya. Contoh yang paling relevan adalah Blok Mahakam. Sebaiknya Pertamina bergandengan tangan dengan Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sepertinya 5 tahun perpanjangan kontrak untuk Total adalah waktu yang cukup rasional.

Output Total E&P Indonesie Menurun di Tengah Tahun Kedua

Total E&P Indonesie

Setelah menghasilkan minyak dan gas (minyak) yang lebih di luar dugaan pada tengah tahun pertama tahun ini, Total E&P Indonesie, cabang dari perusahaan minyak raksasa asal Perancis, memprediksi bahwa mereka akan menghasilkan produksi yang lebih sedikit pada enam bulan mendatang.

Produksi gas Total E&P Indonesie mencapai 1,740 juta standard cubic feet per day (mmscfd) dari Januari hingga Juni tahun ini, yang mana sudah melewati target 1,660 tahun ini, ungkap juru bicara Kristanto Hartadi.

Minyak yang dihasilkan mencapai 69,800 barel per hari (bpd) pada tengah tahun pertama, yang mana lebih tinggi dari target setahun penuh 62,900 barel per hari.

“Kita sedang bekerja keras untuk mempertahankan produksi agar setidaknya berada di tingkat yang sama dengan tahun lalu,” ujar Kristanto, merujuk pada 1,760 mmscfd gas, 67,000 bpd minyak Total E&P Indonesie pada tahun 2013.

Banyak bidang yang sudah berkembang pesat di Indonesia, mantan anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), yang mana sedang berusaha keras untuk mengerem laju kemunduran produksi.

“Pada tengah tahun kedua, aka nada penurunan sedikit karena pekerjaan maintenance. Satu yang akan berhenti beroperasi adalah processing unit di Senipah (di Kalimantan Timut) sekitar bulan Agustus. Efek pada produksinya sudah diperhitungkan,” kata Kristanto, yang menolak untuk mengungkapkan estimasi penurunan output akibat dari ditutupnya unit tersebut.

Saat ini Total E&P Indonesie adalah kontraktor ketiga terbesar dalam hal hasil minyak di Indonesia. Hasil yang fantastis tersebut karena Total bisa memanfaatkan Blok Mahakam dengan baik dan maksimal. Sayangnya, kontrak Total di Blok Mahakam akan berakhir pada tahun 2017 mendatang.

Perusahaan tersebut mengalokasikan 2,5 miliar USD per tahunnya untuk membiayai kegiatan pertambangan – termasuk di antaranya pengeboran sumur, meningkatkan produksi pada sumur-sumur yang sudah ada – sebagai bagian dari usahanya dalam meningkatkan produksi.

Pemerintah telah menargetkan produksi minyak untuk mencapai 818,000 bpd tahun ini, lebih rendah dari target awal yaitu 870,000 bpd, seperti yang tertera di APBN. Pada semester pertama tahun ini, rata-rata produksi minyak adalah 797,000 bpd, masih lebih rendah dari keseluruhan target setahun. Sedangkan, 6,897 mmscfd gas diproduksi pada tengah tahun pertama, dan target pemerintah adalah 6,853 mmscfd, apabila merujuk pada angka dari SKK Migas.

Menlu Jepang Membahas UU Indonesia tentang Minerba dengan Jokowi

Presiden RI dan Menlu Jepang

Presiden terpilih Jokowi dikunjungi Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida untuk membahas penguatan hubungan dan kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

"Intinya, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang tadi adalah memperkuat hubungan Indonesia dengan Jepang kedepan. Pertama, mengenai hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, terutama yang berkaitan dengan supremasi hukum di wilayah laut. Kedua, membicarakan peluang-peluang investasi.  Ketiga, kita membahas rencana pembangunan infrastruktur yang akan dibutuhkan oleh kedua negara, terutama infrastruktur laut, seperti pelabuhan laut dalam dan rencana pembangunan tol laut. Dan kita pun berharap agar pembangunan infrastruktur kita bisa dipercepat," jelas Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa mereka juga membicarakan soal Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba). "Minerba minta dibicarakan lagi, tapi tadi saya sampaikan kita tetap berpegang pada UU Minerba. Pegangan kita konstitusi yang amanatkan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi saya ini kan gubernur, masak bicara yang jauh-jauh. Mereka mintanya sudah bicara yang jauh," tuturnya.

Seperti diketahui, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memberlakukan larangan ekspor bahan mentah tambang. Hal itu menyulut reaksi keras dari berbagai negara tujuan ekspor yang selama ini menikmati bahan baku dari tambang-tambang di Indonesia.

Selain berbagai topik tersebut, mungkin Menlu Jepang juga membahas soal Blok Mahakam dengan Jokowi. Blok Mahakam saat ini dikontrakkan kepada Total E&P dari Perancis dan Inpex dari Jepang. Blok tersebut sudah akan habis masanya pada 2017 mendatang. Maka sangat mungkin apabila Menlu Jepang membantu Inpex dalam membicarakan perpanjangan kontrak tersebut. Inpex dan Total memiliki teknologi yang diperlukan dalam mengelola blok yang terkenal sulit tersebut.

Semoga saja Jokowi tidak termakan oleh jargon-jargon nasionalis ala Prabowo dan mengorbankan Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina yang belum saatnya. Jokowi bisa supervisi Pertamina selama masa transisinya sehingga Pertamina bisa berdikari sendiri ke depannya.