MoU Baru Antara Indonesia dengan Freeport, Blok Mahakam Menyusul?

PT Freeport Indonesia

Di tengah riuh hiruk pikuk pemilihan pilpres (pilpres) belakangan ini, ternyata diam-diam pemerintahan SBY menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Freeport.

"Setelah MoU renegosiasi disetujui akan diikuti oleh penerbitan Peraturan menteri Keuangan (PMK) yang meminta Freeport untuk membangun pabrik pemurnian (smelter) dan memberikan uang jaminan. Baru setelah itu akan dikeluarkan bea keluar (BK) nya," tutur Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tandjung (CT).

CT menjelaskan bahwa BK akan dibagi menjadi dua sesuai dengan apa yang diimpor. "Kan sudah disampaikan sebelumnya BK itu akan dbagi dua. BK yang sesuai dengan mereka yang masih mengimpor yang mentah, BK yang sudah eligible. Eligible artinya mereka masuk dalam kategori proses untuk memproduk hasil olahan dengan cara komitmen membangun smelter," jelasnya.

Namun Freeport tidak bisa langsung ekspor setelah penandatanganan MoU karena Freeport harus terlebih dahulu menaati PMK tersebut barulah kemudian rekomendasi izin ekspornya akan dikeluarkan. Apabila semua tahapan telah dijalani, Kementerian ESDM akan memberikan rekomendasi ijin ekspor pada Kementerian Perdagangan.

MoU ini berarti ditandatangani pada masa pemerintahan SBY, padahal pemerintahannya sebentar lagi akan berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Jokowi. Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan adanya MoU dengan PT Freeport. Dia lebih memilih menarik diri serta menunggu informasi yang lebih detail dan valid mengenai nota kerjasama antara pemerintah dan PT Freeport.

"Untuk apa saya urus sekarang? Urusan saya sekarang apa? Saya biasa bekerja detail. Memahami dulu masalahnya baru bicara," kata Jokowi.

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kontrak Freeport di Indonesia habis pada 2021 sehingga berarti baru akan dilakukan pembahasan pada dua tahun sebelum kontrak habis yakni tahun 2019. Maka, seharusnya tidak ada pembicaraan mengenai kontrak tersebut.

Hal ini mengingatkan kita pada nasib Blok Mahakam. Kontrak antara Total E&P Indonesie dan Inpex dengan pemerintah Indonesia akan berakhir pada tahun 2017, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau tidak. Alangkah baiknya apabila kelanjutan nasib Blok Mahakam tersebut diperjelas sesegera mungkin. Freeport yang kontraknya seharusnya selesai tahun 2021 saja sudah ada MoU yang baru.

Total E&P Indonesie Mengadakan Buka Puasa Bersama

Ramadhan

Bulan suci Ramadhan akan berakhir sebentar lagi dan umat Islam akan merayakan kemenangannya. Selama bulan Ramadhan, para sahabat dan keluarga saling mendekatkan diri dengan buka puasa dan sholat bersama untuk meningkatkan silaturahmi. Tak terkecuali Total E&P Indonesie dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kalimantan – Sulawesi.

Tamu kehormatan yang hadir di acara buka puasa bersama tersebut antara lain adalah Wakil Bupati (Wabup) Kukar HM Ghufron Yusuf, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Edi Damansyah, Head of Division of Sustainable Development Societal Relations Total E&P Indonesie Muhammad Berli dan pejabat-pejabat jajaran Pemkab Kukar.

Setelah para hadirin melepaskan dahaga dan laparnya, acara dilanjutkan dengan tausyiah bersama. Para hadirin juga diberi kesempatan untuk menyumbang rakyat Palestina yang sedang berjatuhan di Gaza. Acara berjalan dengan santai, khidmat dan penuh makna.

Wabup Ghufron Yusuf menyampaikan kepada hadirin bahwa gestur yang dilakukan oleh Total E&P Indonesie patut diapresiasi. Walaupun Total adalah perusahaan asing, namun Total tetap menghargai budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia serta mempunyai keinginan yang baik untuk bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah. “Jangan hanya pada saat berbuka puasa, silaturahmi terjalin dengan baik. Tapi pada kesempatan yang lain juga harus tetap terjalin,” ucap wabup.

Dari pihak Total E&P Indonesie, diwakili oleh Berli, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya di bulan Ramadhan ini karena menurutnya perjalanan Total selama ini tidak semua berjalan mulus dan pasti ada yang tidak berkenan, maka untuk itu Total meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Berli yang baru datang lagi ke Kukar setelah belakangan ini bekerja untuk Total di daerah Sorong, Papua Barat senang atas kesempatan tersebut. “Saya senang kehadiran Total E&P Indonesie turut membantu Pemkab membangun daerah,” ujarnya.

Memang Total E&P Indonesie selama ini telah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik bagi masyarakat sekitar tempat Total melakukan eksplorasi. Dan saling berbagi berkah di bulan suci ini tentunya memiliki makna yang lebih tersen

Sudah Lama Cadangan Migas Tidak Ditemukan di Indonesia

Indonesia

Indonesia yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya dari sabang hingga merauke sedang mengalami stagnasi dalam produksi energinya. Sungguh mengherankan bukan? Entah karena manajemen yang buruk, teknologi yang kurang, sistem yang korup, atau karena hal yang lainnya.

"Hingga saat ini, kita belum pernah ketemu cadangan minyak baru yang jumlahnya besar. Seperti lapangan Duri dan Minas di Sumatera yang dioperasikan Chevron," kata Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradyana.

Gde juga menjelaskan bahwa SKK Migasterus mendorong eksplorasi minyak dan gas bumi. Hampir seluruh perusahaan minyak dan gas bumi sekarang ini mencari migas sudah tidak lagi di wilayah barat Indonesia, melainkan sudah mengarah ke wilayah timur Indonesia. "Tantangan mencari minyak dan gas di timur Indonesia luar biasa. Selain infrastrukturnya mulai dari jalan, jembatan, dan pelabuhan harus dibangun mulai awal lagi, mengebor di sana juga tidak mudah karena sangat dalam. Biasa kita ngebor di barat di bawah kedalaman 200 meter, di timur pengeboran mencapai kedalaman 1.000 meter lebih, sehingga risikonya sangat besar dan butuh investasi yang besar juga. Kedalaman itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika mengeksplorasi migas di wilayah Indonesia bagian Barat yang paling dalam hanya 100 meter di bawah permukaan laut," jelas Gde.

"Studi yang telah dilakukan SKK Migas memperkirakan ada cadangan gas bumi mencapai 55 TSCF (trillions of standard cubic feet) di wilayah Indonesia timur. Jauh lebih besar dibandingkan potensi minyak bumi yang hanya 656 juta MSTB," ujarnya," tambahnya.  Walaupun Gde juga menyampaikan perihal permasalahan dan hambatan eksplorasi di Indonesia bagian timur yaitu masih buruknya infrastruktur. Ketidaklayakan pelabuhan, jalan raya dan pasokan listrik perlu dibenahi dulu untuk memudahkan industri ini ke depannya.

Namun saat ini kebanyakan perusahaan minyak yang ada di Indonesia masih belum menemukan minyak atau gas bumi. Sedangkan berdasarkan skema investasi migas di Indonesia, berapa pun jumlah investasi yang dikeluarkan investor tapi jika tidak mendapatkan migas yang ekonomis maka tidak akan diganti sepeser pun oleh Indonesia.

Adapun dalam semester pertama 2014 ini, Indonesia gagal mencapai target produksi migasnya. Maka sangatlah wajar apabila Indonesia ingin mencapai targetnya, Indonesia harus memaksimalkan blok-blok yang sudah dikelola sembari menunggu infrastruktur Indonesia bagian timur dibangun. Misalnya saja Blok Mahakam. Blok Mahakam sebagai penghasil gas bumi terbesar di Indonesia harus diberi perhatian lebih dan dimaksimalkan. Sayangnya pengelola saat ini yaitu Total E&P dan Inpex akan segera berakhir masa kontraknya pada tahun 2017 mendatang. Isunya Pertamina akan mengambil alih Blok Mahakam yang terkenal sebagai blok sulit. Apa jadinya tata kelola Blok Mahakam ketika berganti alih pengurusan? Apalagi banyak juga yang menganggap bahwa Pertamina belum siap. Jangan kaget kalau produksi migas Indonesia akan merosot tambah tajam dan makin jauh dari gol yang ditargetkan.

Menteri ESDM Indonesia Didesak Asing Terkait Blok Mahakam

Blok Mahakam

Beberapa hari yang lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan bahwa asing sedang mendesak-desak pemerintah untuk segera memutuskan nasib Blok Mahakam. Jero mengakui bahwa selama ini ia kerap kali mendapat tekanan dari asing perihal pengelolaan minyak dan gas (migas). Padahal menurutnya, migas itu sangat strategis sehingga segala keputusan yang berhubungan dengan migas tidak bisa diputuskan dengan buru-buru dan dalam waktu yang singkat. Kesalahan sesedikit apapun bisa menjadi fatal, dan Jero berusaha untuk menghindari hal tersebut.

"Blok Mahakam masih sedang dikaji juga. Urusan ESDM dan Migas kita harus serius dan teliti jangan buru buru. Perusahaan luar itu memang minta buru buru dan desak desak kita. Kita enggak mau buru-buru nanti salah. Sabar sedikit. Kalau terpaksa lewat Oktober nanti pemerintahan baru. Kita belum tau nanti Blok Mahakam kasih ke siapa, " keluh Jero.

Karena pemerintahan yang saat ini akan segera berakhir, Jero bahkan tidak mau memaksakan pemerintahan sekarang untuk segera mengambil keputusan. Apabila memang diperlukan, keputusan tentang Blok Mahakam bisa diputuskan oleh pemerintah mendatang saja yang akan dimulai Oktober 2014 ini.

Seperti yang sudah diketahui, kontrak Total E&P (Perancis) dan Inpex (Jepang) di Blok Mahakam akan berakhir pada tahun 2017. Pemerintah melalui Pertamina sudah mengeluarkan pernyataan akan keinginan untuk mengelola Blok Mahakam sendiri. Ini berarti kontrak dengan Total dan Inpex tidak akan diperpanjang.

Namun permasalahannya, apakah memang Pertamina sudah siap untuk itu? Di saat pemerintah menggadang-gadang energi terbarukan, maka energi transisional makin dibutuhkan. Energi transisional yang paling tepat bagi Indonesia adalah gas alam. Untuk itu Blok Mahakam sebagai salah satu penghasil gas terbesar harus diberikan perhatian khusus. Apabila pengelolaan dan eksplorasi Blok Mahakam tidak benar, maka produksi gasnya tidak akan maksimal dan tentu saja hal ini amat disayangkan sekali.

Total sebagai perusahaan internasional yang sudah berpengalaman di bidangnya memiliki kemampuan dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola gas dengan maksimal. Alangkah baiknya apabila Total memberikan transfer kemampuan dan teknologi tersebut secara bertahap kepada Pertamina. Ketika sudah dirasakan memang mampu, barulah Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina. Semoga saja pada saat itu, Pertamina akan mampu berdikari sendiri untuk ke depannya.

Renegosiasi Tangguh Menguntungkan Indonesia

Tangguh LNG, Papua

Negosiasi selama 1,5 tahun antara pemerintah Indonesia dengan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) akhirnya membuahkan hasil juga. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk melakukan renegoisasi kontrak Gas Tangguh untuk Provinsi Fujian, Tiongkok.

“Presiden SBY pernah bertemu dengan Presiden Tiongkok yang dulu, kita juga mencoba menghilangkan patokan harga JCC-nya itu, kemarin akhirnya logikanya sudah tidak cocok harga JCC sekarang 100 dolar per barel, masa masih tetap dipakai US$ 38 per barel, ini tidak adil,” imbuh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

"Minggu lalu Fujian sepakat, harganya akan mengikuti (harga minyak dunia). Jadi harga yang dulu 2,7 dolar per MMBtu lalu berubah 3,3 dollar per mmbtu jadi hari ini mulai 1 Juli sepakat harganya 8 dollar per mmbtu. Kesepakatannya naik terus tahun 2015 jadi 10 dolar per mmbtu, 2016 jadi 12 dolar per mmbtu, 2017 jadi 13,3 dolar per mmbtu. Kontrak kita sampai tahun 2034," jelas Jero.

Kontrak gas Tangguh tersebut berawal dari kepemimpinan Presiden Megawati. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2002. LNG (liquid natural gas) Tangguh adalah mega-proyek kilang LNG yang berasal dari beberapa Blok di sekitar Teluk Bintuni, Papua Barat seperti Blok Berau, Blok Wiriagar serta Blok Muturi.

Selain CNOOC, British Petroleum (BP) juga beroperasi di Tangguh.  Tangguh LNG dan PT PLN (Persero) melakukan transmisi listrik oleh PLN dari kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni ke Kota Bintuni, Provinsi Papua Barat. "Untuk pertama kalinya masyarakat Kota Bintuni memperoleh listrik untuk jangka panjang yang akan dipasok dari kilang LNG Tangguh serta ditransmisi dan distribusikan oleh PLN. Kami berharap akan ada lebih banyak masyarakat di Teluk Bintuni yang dapat menikmati listrik di bulan-bulan mendatang," ujar BP Regional President Asia Pacific, William Lin.

Selain renegosiasi dengan Tiongkok, pemerintah juga sudah mempunyai rencana untuk melakukan renegosiasi kontrak penjualan gas bumi dengan pihak Korea. Apakah renegosiasi ini akan berlanjut ke yang lainnya lagi? Apalagi mengingat bahwa kontrak Total E&P di Blok Mahakam akan segera habis masanya pada tahun 2017 mendatang. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Pertamina akan mencoba mengambil alih Blok Mahakam. Namun apakah benar bahwa Pertamina yang korup sana sini sudah siap untuk mengelola Blok Mahakam sendiri? Sepertinya akan alangkah baiknya apabila kontrak dengan Total diperpanjang lagi dan kemudian perlahan-lahan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya perlahan-lahan ditransfer. Tahun 2017 langsung ke Pertamina pasti kecele, belum siap!